Democracy, Economic & Constitution Institute (Deconstitute) adalah lembaga independen yang fokus dalam bidang penelitian, advokasi dan konsultasi seputar isu demokrasi, ekonomi konstitusional dan tata negara. DECONSTITUTE didirikan oleh sejumlah akademisi, peneliti dan aktivis dengan tujuan untuk berkontribusi dalam mencari solusi terbaik atas permasalahan atau isu bangsa tersebut.
Jakarta – Wakil Ketua Umum Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Fahri Hamzah geram dengan Direktur Eksekutif Network for Democracy and Electoral Integrity (Netgrit) Hadar Nafis Gumay yang menuding partainya diloloskan menjadi peserta Pemilu 2024.
Jakarta – Menko Polhukam Mahfud MD membantah dugaan yang menyebut dirinya melakukan intervensi untuk meloloskan partai politik sebagai peserta pemilu 2024.
JAKARTA – Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Hasyim Asy’ari meminta maaf terkait ucapannya yang berbuntut panjang soal pemilu sistem proporsional terbuka dan tertutup.
Jakarta – Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI berkomitmen untuk menggelar Pemilu 2024 berdasarkan Undang-undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu yang di dalamnya mengatur sistem proporsional terbuka atau sistem pilih caleg bukan parpol.
JAKARTA – Sejumlah anggota DPR RI mendatangi Komisi Pemilihan Umum (KPU). Hal tersebut terlihat dalam unggahan Instagram Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Habiburokhman.
JAKARTA – Direktur Eksekutif Charta Politika Yunarto Wijaya menyebut, peta politik menuju Pemilu 2024 sangat mungkin berubah setelah PDI Perjuangan bermanuver.
JAKARTA – Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 RI Jusuf Kalla angkat bicara soal polemik sistem pemilu dengan mekanisme proporsional tertutup.
Jakarta – Ketua Bawaslu RI, Rahmat Bagja menegaskan Aparatur Sipil Negara (ASN) boleh menjadi petugas ad hoc Pemilu 2024. Dia menyebut ASN boleh jadi petugas ad hoc Pemilu asalkan harus cuti.
Jakarta – Ketua Umum PBNU Yahya Cholil Staquf menyampaikan pendapat pribadinya mengenai wacana pemilu sistem proporsional tertutup atau coblos langsung partai. Yahya mengatakan sistem proporsional tertutup dinilai mengurangi hak langsung dari pemilih.
Jakarta – Sebanyak delapan dari sembilan fraksi di DPR menerbitkan sikap serentak pada Selasa (3/1) kemarin. Mereka bertekad bahwa Pemilu 2024 tetap menggunakan sistem proporsional terbuka, sebagaimana Pasal 168 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu).
Anda harus log masuk untuk menerbitkan komentar.