Democracy, Economic & Constitution Institute (Deconstitute) adalah lembaga independen yang fokus dalam bidang penelitian, advokasi dan konsultasi seputar isu demokrasi, ekonomi konstitusional dan tata negara. DECONSTITUTE didirikan oleh sejumlah akademisi, peneliti dan aktivis dengan tujuan untuk berkontribusi dalam mencari solusi terbaik atas permasalahan atau isu bangsa tersebut.
Jakarta – Pusat Studi Hukum dan Pemerintahan (Pushan) menyoroti banyaknya pintu sengketa pemilu di Indonesia seperti DKPP, Bawaslu, Mahkamah Agung (MA), Mahkamah Konstitusi (MK) hingga jalur pidana. Hal itu menimbulkan ketidakpastian hukum.
Jakarta – Ketua Komisi II DPR Ahmad Doli Kurnia berharap Mahkamah Konstitusi (MK) netral dalam menguji materi Pasal 168 Ayat (2) UU Nomor 7 tahun 2017 tentang pemilu.
Jakarta – Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Hasyim Asyari mengatakan ada kemungkinan pemungutan suara Pemilu 2024 nanti dilakukan dengan sistem proporsional tertutup atau memilih partai bukan caleg.
Jakarta – Setelah sempat dinyatakan tak lolos verifikasi, kini Partai Ummat lolos sebagai calon peserta Pemilu 2024 di Nusa Tenggara Timur dan Sulawesi Utara. Partai Ummat berharap bisa segera mendapatkan nomor urut.
Jakarta – Komisi Pemilihan Umum (KPU) harus memastikan legitimasinya sebagai lembaga penyelenggara pemilu. Wacana penundaan Pemilu 2024 serta sejumlah laporan dugaan pelanggaran yang dilakukan komisioner KPU mesti ditangani dengan cepat.
JAKARTA – Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menyatakan sudah menyerahkan 204.600.000 Data Penduduk Potensi Pemilih Pemilu (DP4) Komisi Pemilihan Umum (KPU). Data itu disampaikan oleh Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Ditjen Dukcapil) Kemendagri.
Jakarta – Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan mengembalikan kewenangan Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam penyusunan daerah pemilihan (dapil) serta alokasi kursi DPR dan DPRD. Alokasi kursi dan dapil sebelumnya ditentukan DPR sesuai lampiran Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.
Jakarta – Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait dengan penataan, penentuan daerah pemilihan (dapil), jumlah alokasi kursi anggota DPR RI dan DPRD provinsi. KPU melibatkan ahli kepemiluan dalam menetapkan dapil.
Jakarta – Anggota Komisi Pemerintahan Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Mardani Ali Sera, menyatakan komisinya bakal membahas dan mengklarifikasi dugaan kecurangan Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam proses verifikasi faktual partai politik. Dia menyebut pembahasan ini akan dilangsungkan pada masa sidang berikutnya, mengingat saat ini anggota dewan masih reses.
JAKARTA – Komisi Pemilihan Umum (KPU) diminta untuk membikin alokasi kursi dan daerah pemilihan (dapil) yang adil dalam pemilihan DPR/DPRD.
Anda harus log masuk untuk menerbitkan komentar.