Skip to content
DECONSTITUTE

DECONSTITUTE

Democracy, Economic & Constitution Institute (Deconstitute) adalah lembaga independen yang fokus dalam bidang penelitian, advokasi dan konsultasi seputar isu demokrasi, ekonomi konstitusional dan tata negara. DECONSTITUTE didirikan oleh sejumlah akademisi, peneliti dan aktivis dengan tujuan untuk berkontribusi dalam mencari solusi terbaik atas permasalahan atau isu bangsa tersebut.

  • Beranda
  • Tentang Kami
  • Berita
  • Galeri
  • Home
  • kuhp

Popular News

1

Sikap 8 Parpol di DPR Usai Muncul Usulan Kepala Daerah Dipilih DPRD

  • Berita
2

Demokrat: Perpol Soal Jabatan Sipil Polisi Aktif Langgar Konstitusi

  • Berita
3

UU TNI Kembali Digugat ke MK, Soroti Celah Bahaya Penempatan TNI Aktif di Jabatan Sipil

  • Berita
4

DPR Diminta Perkuat Partisipasi Publik

  • Berita
5

Komnas HAM Ingatkan Beda Wewenang Lembaga Independen-Negara di Revisi UU HAM

  • Berita
6

Refleksi atas Gugatan UU Penyandang Disabilitas

  • Berita
7

Kepala Badan Keahlian DPR sebut ada lima isu strategis RUU Sikdiknas

  • Berita
8

Reformasi Konstitusi Jadi Sorotan Ahli Hukum Nasional

  • Berita
  • Berita
5 bulan yang lalu5 bulan yang lalu

Sikap 8 Parpol di DPR Usai Muncul Usulan Kepala Daerah Dipilih DPRD

  • Berita
5 bulan yang lalu5 bulan yang lalu

Demokrat: Perpol Soal Jabatan Sipil Polisi Aktif Langgar Konstitusi

  • Berita
5 bulan yang lalu5 bulan yang lalu

UU TNI Kembali Digugat ke MK, Soroti Celah Bahaya Penempatan TNI Aktif di Jabatan Sipil

Tag: kuhp

  • Berita

Wamenkum ingatkan pidana dalam perda wajib sesuaikan KUHP baru

5 bulan yang lalu5 bulan yang lalu4 mins

Penyesuaian tersebut diperlukan agar perda maupun UU sektoral selaras dengan KUHP baru yang akan berlaku mulai tahun 2026 mendatang Jakarta…

Continue reading
  • Berita

Demo Tanpa Izin Dipenjara 6 Bulan, Pasal 256 KUHP Baru Digugat ke MK

3 tahun yang lalu3 tahun yang lalu4 mins

Jakarta – Sejumlah warga menggugat Pasal 256 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang baru saja disahkan DPR RI ke Mahkamah Konstitusi (MK).

Continue reading

Tulisan Terbaru

  • Sikap 8 Parpol di DPR Usai Muncul Usulan Kepala Daerah Dipilih DPRD
  • Demokrat: Perpol Soal Jabatan Sipil Polisi Aktif Langgar Konstitusi
  • UU TNI Kembali Digugat ke MK, Soroti Celah Bahaya Penempatan TNI Aktif di Jabatan Sipil
  • DPR Diminta Perkuat Partisipasi Publik
  • Komnas HAM Ingatkan Beda Wewenang Lembaga Independen-Negara di Revisi UU HAM

Tentang Kami


Democracy, Economic & Constitution Institute (Deconstitute) adalah lembaga independen yang fokus dalam bidang penelitian, advokasi dan konsultasi seputar isu demokrasi, ekonomi konstitusional dan tata negara. DECONSTITUTE didirikan oleh sejumlah akademisi, peneliti dan aktivis dengan tujuan untuk berkontribusi dalam mencari solusi terbaik atas permasalahan atau isu bangsa tersebut.

Temukan Kami Di


  • WhatsApp
  • Instagram
  • Mail
© 2026 DECONSTITUTE. All rights reserved.
 

Memuat Komentar...
 

Anda harus log masuk untuk menerbitkan komentar.