Nomor Urut di Pemilu Dinilai Bikin Bias, Saran Cukup Foto dan Nama Paslon
Jakarta – Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Saldi Isra meminta KPU tidak lagi memakai nomor urut dalam Pilkada selanjutnya. Pakar Hukum Pemilu Universitas…
Democracy, Economic & Constitution Institute (Deconstitute) adalah lembaga independen yang fokus dalam bidang penelitian, advokasi dan konsultasi seputar isu demokrasi, ekonomi konstitusional dan tata negara. DECONSTITUTE didirikan oleh sejumlah akademisi, peneliti dan aktivis dengan tujuan untuk berkontribusi dalam mencari solusi terbaik atas permasalahan atau isu bangsa tersebut.
Jakarta – Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Saldi Isra meminta KPU tidak lagi memakai nomor urut dalam Pilkada selanjutnya. Pakar Hukum Pemilu Universitas…
Gedung Mahkamah Konstitusi. KPU Kukar tunjuk lima kuasa hukum untuk hadapi sidang sengketa hasil Pilkada 2024 yang diajukan oleh dua…
MAHKAMAH Konstitusi mengambil putusan cemerlang, memperkuat demokrasi dengan memulihkan makna kedaulatan rakyat. Pertama, MK mencabut ambang batas pencalonan pasangan presiden dan…
Suara.com – Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Morotai Nomor Urut 2, Syamsuddin Banjo dan Judi Robert Efendis Dadana, mendalilkan…
TIMESINDONESIA, JAKARTA – Pakar Komunikasi Politik Effendi Gazali dan Ketua MAKI (Masyarakat Antikorupsi Indonesia) Boyamin Saiman memprediksi bahwa Mahkamah Konstitusi (MK) akan menyatakan…
TEMPO.CO, Jakarta – Pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara Edy Rahmayadi-Hasan Basri Sagala meminta kepada Mahkamah Konstitusi (MK) untuk mendiskualifikasi Bobby…
Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra. (Metrotvnews.com/Kautsar) Jakarta: Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan…
Trust Indonesia mengingatkan semua pihak untuk tidak tergoda tawaran siapa pun yang menjanjikan dapat memenangkan perkara sengketa Pilkada 2024 di…
JAKARTA, HUMAS MKRI – Mahkamah Konstitusi (MK) tidak dapat menerima permohonan uji materiil Pasal 166 ayat (1) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor…
Jakarta: DPR bersama pemerintah segera merevisi undang-undang (UU) terkait pemilihan umum (pemilu) usai Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan gugatan terkait penghapusan…
Anda harus log masuk untuk menerbitkan komentar.