Democracy, Economic & Constitution Institute (Deconstitute) adalah lembaga independen yang fokus dalam bidang penelitian, advokasi dan konsultasi seputar isu demokrasi, ekonomi konstitusional dan tata negara. DECONSTITUTE didirikan oleh sejumlah akademisi, peneliti dan aktivis dengan tujuan untuk berkontribusi dalam mencari solusi terbaik atas permasalahan atau isu bangsa tersebut.
Jakarta – Mahkamah Konstitusi (MK) menolak gugatan masa jabatan presiden terkait Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Pemilu) terhadap UUD 1945. MK memutuskan menolak permohonan UU Pemilu yang diajukan oleh diajukan oleh Herifuddin Daulay yang perkaranya teregister dalam Nomor 4/PUU-XXI/2023.
Jakarta – Advokat Zico Leonard Djagardo Simanjuntak berencana melaporkan Mahkamah Konstitusi (MK) ke Polda Metro Jaya atas dugaan perubahan substansi putusan perkara nomor: 103/PUU-XX/2022 terkait uji materi UU MK yang membahas pencopotan Hakim Aswanto.
Jakarta – Seorang warga bernama Eliadi Hulu mengajukan gugatan materiil terhadap Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa atau UU Desa ke Mahkamah Konstitusi atau MK. Eliadi meminta masa jabatan kepala desa diubah, dari 6 tahun untuk maksimal 3 periode menjadi 5 tahun untuk maksimal 2 periode layaknya jabatan presiden.
Jakarta – Partai Demokrat sepakat jika Presidential Threshold (PT) atau ambang batas pencalonan presiden ditinjau ulang. Demokrat menilai PT lebih baik menjadi 0% atau ditiadakan supaya peserta pemilu mendapat kesempatan.
JAKARTA – Partai Ummat menyebut akan mengajukan lagi gugatan permohonan pengujian Pasal 222 UU No 7 tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum terkait ambang batas pencalonan presiden atau Presidential Threshold 20 persen ke Mahkamah Konstitusi (MK).
Jakarta – Sebanyak 13 serikat buruh resmi mengajukan permohonan uji formil Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Perppu Ciptaker) ke Mahkamah Konstitusi (MK) hari ini, Rabu (25/1).
Jakarta – Anggota Komisi III DPR RI Habiburokhman mengatakan sejumlah anggota di komisinya bakal menyampaikan keterangan di Mahkamah Konstitusi (MK) terkait sistem proporsional terbuka atau pemilu coblos nama caleg. Hal tersebut menindaklanjuti perkara uji materiil UU Pemilu terkait sistem proporsional terbuka.
JAKARTA – DPR dan pemerintah melalui Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) kompak menolak penerapan sistem pemilu proporsional tertutup dalam sidang pleno Mahkamah Konstitusi perkara nomor 114/PUU-XX/2022 pada Kamis (26/1/2023).
Jakarta – Partai Kebangkitan Nusantara (PKN) menggugat UU Pemilu ke Mahkamah Konstitusi (MK). PKN berharap parpol non-Senayan yang berlaga di pemilu bisa mengusung capres 2024.
Jakarta – Presidential Threshold (PT) atau syarat minimal parpol bisa mengusung capres-cawapres, sudah berulang kali digugat ke Mahkamah Konstitusi (MK). Namun, berulang kali juga MK menolak gugatan yang ingin menurunkan PT di bawah 20 persen itu.
Anda harus log masuk untuk menerbitkan komentar.