Democracy, Economic & Constitution Institute (Deconstitute) adalah lembaga independen yang fokus dalam bidang penelitian, advokasi dan konsultasi seputar isu demokrasi, ekonomi konstitusional dan tata negara. DECONSTITUTE didirikan oleh sejumlah akademisi, peneliti dan aktivis dengan tujuan untuk berkontribusi dalam mencari solusi terbaik atas permasalahan atau isu bangsa tersebut.
JAKARTA – Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) menegaskan bahwa putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 80/PUU-XX/2022 mengamanatkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk menata daerah pemilihan (dapil) secara mandiri.
Jakarta – Anggota Komisi II DPR dari Fraksi Partai Demokrat Wahyu Sanjaya menyoroti Mahkamah Konstitusi (MK) yang kerap membatalkan peraturan Undang-undang yang sudah dibentuk oleh DPR bersama pemerintah.
Ungkapan itu dia sampaikan ketika menyinggung soal perdebatan sistem pemilu proporsional tertutup dan terbuka yang telah digugat di MK saat ini.
JAKARTA – Sejumlah anggota DPR RI mendatangi Komisi Pemilihan Umum (KPU). Hal tersebut terlihat dalam unggahan Instagram Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Habiburokhman.
Jakarta – Partai Golkar menjadi inisiator delapan partai di parlemen ‘berkoalisi’ menolak pemilu sistem proporsional tertutup atau coblos gambar partai. Partai Golkar meyakini Mahkamah Konstitusi (MK) akan memutuskan tetap menggunakan sistem proporsional terbuka atau coblos nama calon anggota legislatif (caleg) pada Pemilu 2024.
Jakarta – Delapan partai politik di parlemen menggelar pertemuan di Hotel Dharmawangsa, Jakarta Selatan dan sepakat menolak sistem proporsional tertutup di Pemilu 2024. Mahkamah Konstitusi (MK) mengatakan saat ini proses persidangan masih berjalan.
“Selasa besok, baru sidang ketiga,” kata Jubir MK Fajar Laksono saat dihubungi, Minggu (8/1/2023).
JAKARTA – Ketua Umum PDI Perjuangan (PDI P) Hasto Kristiyanto menyatakan, pihaknya tidak memiliki legal standing untuk mengajukan uji materi atau judicial review ke Mahkamah Konstitusi (MK) terkait penerapan sistem pemilu terbuka.
Jakarta – Presiden Joko Widodo atau Jokowi digugat di Pengadilan Tata Usaha Negara atau PTUN Jakarta atas keputusannya mengangkat Guntur Hamzah sebagai hakim Mahkamah Konstitusi menggantikan Aswanto. Pergantian hakim MK tersebut sempat menimbulkan polemik.
Jakarta – Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Jimly Asshiddiqie menyindir sarjana tukang stempel di balik pembuatan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Cipta Kerja (Perppu Ciptaker) yang ditandatangani Presiden Joko Widodo.
Jakarta – Peraturan pemerintah pengganti undang-undang (Perppu) nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Ciptaker) digugat ke Mahkamah Konstitusi (MK) oleh masyarakat sipil mulai dari mahasiswa, dosen, hingga advokat.
Jakarta – Peneliti Pusat Riset Politik Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Aisah Putri Budiatri meminta Mahkamah Konstitusi (MK) konsisten atas putusan judicial review pada 2009 di mana sistem pemilu di Indonesia menggunakan sistem proporsional terbuka.
Anda harus log masuk untuk menerbitkan komentar.