Skip to content
DECONSTITUTE

DECONSTITUTE

Democracy, Economic & Constitution Institute (Deconstitute) adalah lembaga independen yang fokus dalam bidang penelitian, advokasi dan konsultasi seputar isu demokrasi, ekonomi konstitusional dan tata negara. DECONSTITUTE didirikan oleh sejumlah akademisi, peneliti dan aktivis dengan tujuan untuk berkontribusi dalam mencari solusi terbaik atas permasalahan atau isu bangsa tersebut.

  • Beranda
  • Tentang Kami
  • Bergabung dengan tim kami
  • Berita
  • Galeri
  • Home
  • mahkamah konsititusi
  • Page 8

Popular News

1

MKMK Buka Suara soal Pemohon Uji Materi Tolak Adies Kadir Periksa Perkara

  • Berita
2

Prabowo Sudah Teken Keppres Adies Kadir Jadi Hakim MK

  • Berita
3

Komisi II DPR: Ambang Batas Parlemen Membangun Parpol yang Sehat

  • Berita
4

Pakar Unair Was-was Independensi MK Usai Adies Kadir jadi Calon Hakim Konstitusi

  • Berita
5

MK Diminta Tetapkan Ambang Batas Parlemen Maksimal 2,5 Persen

  • Berita
6

MK: Pemberian Perlindungan Hukum Kepada Wartawan Merupakan Instrumen Konstitusional

  • Berita
7

Dari Sidang Gugatan MK, Ahli: Perjanjian yang Dibuat Hanya dalam Bahasa Asing tidak Sah

  • Berita
8

Sikap 8 Parpol di DPR Usai Muncul Usulan Kepala Daerah Dipilih DPRD

  • Berita
  • Berita
3 tahun yang lalu3 tahun yang lalu

MKMK Buka Suara soal Pemohon Uji Materi Tolak Adies Kadir Periksa Perkara

  • Berita
3 tahun yang lalu3 tahun yang lalu

Prabowo Sudah Teken Keppres Adies Kadir Jadi Hakim MK

  • Berita
3 tahun yang lalu3 tahun yang lalu

Komisi II DPR: Ambang Batas Parlemen Membangun Parpol yang Sehat

Tag: mahkamah konsititusi

  • Berita

Demo Tanpa Izin Dipenjara 6 Bulan, Pasal 256 KUHP Baru Digugat ke MK

3 tahun yang lalu3 tahun yang lalu4 mins

Jakarta – Sejumlah warga menggugat Pasal 256 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang baru saja disahkan DPR RI ke Mahkamah Konstitusi (MK).

Continue reading
  • Berita

Partai Buruh Kaji Gugat Syarat Pendaftaran Capres ke MK

3 tahun yang lalu3 tahun yang lalu3 mins

Jakarta – Presiden Partai Buruh Said Iqbal berencana menggugat aturan presidential threshold (PT) atau ambang batas pencalonan presiden yang diatur dalam UU Pemilu ke Mahkamah Konstitusi (MK).

Continue reading
  • Berita

Bantah DPR, Perludem Tegaskan KPU Ditugasi Atur Dapil 2024 Lewat Putusan MK

3 tahun yang lalu3 tahun yang lalu7 mins

JAKARTA – Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) menegaskan bahwa putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 80/PUU-XX/2022 mengamanatkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk menata daerah pemilihan (dapil) secara mandiri.

Continue reading
  • Berita

Komisi II Menyindir soal UU Sering Dibatalkan: MK Gantikan DPR Saja

3 tahun yang lalu3 tahun yang lalu3 mins

Jakarta – Anggota Komisi II DPR dari Fraksi Partai Demokrat Wahyu Sanjaya menyoroti Mahkamah Konstitusi (MK) yang kerap membatalkan peraturan Undang-undang yang sudah dibentuk oleh DPR bersama pemerintah.
Ungkapan itu dia sampaikan ketika menyinggung soal perdebatan sistem pemilu proporsional tertutup dan terbuka yang telah digugat di MK saat ini.

Continue reading
  • Berita

Temui KPU, Sejumlah Anggota DPR Bahas Gugatan Sistem Proporsional Terbuka di MK

3 tahun yang lalu3 tahun yang lalu5 mins

JAKARTA – Sejumlah anggota DPR RI mendatangi Komisi Pemilihan Umum (KPU). Hal tersebut terlihat dalam unggahan Instagram Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Habiburokhman.

Continue reading
  • Berita

Golkar: Jika MK Kabulkan Gugatan Proporsional Tertutup Akan Jadi Contoh Buruk

3 tahun yang lalu3 tahun yang lalu3 mins

Jakarta – Partai Golkar menjadi inisiator delapan partai di parlemen ‘berkoalisi’ menolak pemilu sistem proporsional tertutup atau coblos gambar partai. Partai Golkar meyakini Mahkamah Konstitusi (MK) akan memutuskan tetap menggunakan sistem proporsional terbuka atau coblos nama calon anggota legislatif (caleg) pada Pemilu 2024.

Continue reading
  • Berita

8 Parpol Tolak Pemilu Coblos Gambar Partai, Kapan MK Putuskan Gugatan?

3 tahun yang lalu3 tahun yang lalu3 mins

Jakarta – Delapan partai politik di parlemen menggelar pertemuan di Hotel Dharmawangsa, Jakarta Selatan dan sepakat menolak sistem proporsional tertutup di Pemilu 2024. Mahkamah Konstitusi (MK) mengatakan saat ini proses persidangan masih berjalan.
“Selasa besok, baru sidang ketiga,” kata Jubir MK Fajar Laksono saat dihubungi, Minggu (8/1/2023).

Continue reading
  • Berita

Kadernya Ajukan Judicial Review Sistem Pemilu, PDI-P: Kami Hormati Apapun Putusan MK

3 tahun yang lalu3 tahun yang lalu5 mins

JAKARTA – Ketua Umum PDI Perjuangan (PDI P) Hasto Kristiyanto menyatakan, pihaknya tidak memiliki legal standing untuk mengajukan uji materi atau judicial review ke Mahkamah Konstitusi (MK) terkait penerapan sistem pemilu terbuka.

Continue reading
  • Berita

Keputusan Jokowi Soal Pengangkatan Hakim MK Guntur Hamzah Digugat

3 tahun yang lalu3 tahun yang lalu8 mins

Jakarta – Presiden Joko Widodo atau Jokowi digugat di Pengadilan Tata Usaha Negara atau PTUN Jakarta atas keputusannya mengangkat Guntur Hamzah sebagai hakim Mahkamah Konstitusi menggantikan Aswanto. Pergantian hakim MK tersebut sempat menimbulkan polemik. 

Continue reading
  • Berita

Eks Ketua MK Sindir Sarjana Tukang Stempel di Balik Perppu Jokowi

3 tahun yang lalu3 tahun yang lalu3 mins

Jakarta – Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Jimly Asshiddiqie menyindir sarjana tukang stempel di balik pembuatan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Cipta Kerja (Perppu Ciptaker) yang ditandatangani Presiden Joko Widodo.

Continue reading
  • 1
  • …
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11

Tulisan Terbaru

  • MKMK Buka Suara soal Pemohon Uji Materi Tolak Adies Kadir Periksa Perkara
  • Prabowo Sudah Teken Keppres Adies Kadir Jadi Hakim MK
  • Komisi II DPR: Ambang Batas Parlemen Membangun Parpol yang Sehat
  • Pakar Unair Was-was Independensi MK Usai Adies Kadir jadi Calon Hakim Konstitusi
  • MK Diminta Tetapkan Ambang Batas Parlemen Maksimal 2,5 Persen

Tentang Kami


Democracy, Economic & Constitution Institute (Deconstitute) adalah lembaga independen yang fokus dalam bidang penelitian, advokasi dan konsultasi seputar isu demokrasi, ekonomi konstitusional dan tata negara. DECONSTITUTE didirikan oleh sejumlah akademisi, peneliti dan aktivis dengan tujuan untuk berkontribusi dalam mencari solusi terbaik atas permasalahan atau isu bangsa tersebut.

Temukan Kami Di


  • WhatsApp
  • Instagram
  • Mail
© 2026 DECONSTITUTE. All rights reserved.
 

Memuat Komentar...
 

Anda harus log masuk untuk menerbitkan komentar.