Putusan MK Digugat, Penggugat Minta Hanya Gubernur yang Boleh Jadi Capres-cawapres
JAKARTA, KOMPAS.com – Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Nahdlatul Ulama (NU) Indonesia, Brahma Aryana (23), menggugat pasal syarat usia capres-cawapres yang…
Democracy, Economic & Constitution Institute (Deconstitute) adalah lembaga independen yang fokus dalam bidang penelitian, advokasi dan konsultasi seputar isu demokrasi, ekonomi konstitusional dan tata negara. DECONSTITUTE didirikan oleh sejumlah akademisi, peneliti dan aktivis dengan tujuan untuk berkontribusi dalam mencari solusi terbaik atas permasalahan atau isu bangsa tersebut.
JAKARTA, KOMPAS.com – Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Nahdlatul Ulama (NU) Indonesia, Brahma Aryana (23), menggugat pasal syarat usia capres-cawapres yang…
JAKARTA, KOMPAS.com – Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) tak menutup peluang putusan etik yang dihasilkan nanti dapat membatalkan Putusan…
JAKARTA, KOMPAS — Menyusul dikabulkannya permohonan Almaas Tsaqqibirru dalam perkara nomor 90/PUU-XXI/2023, seorang mahasiswa Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia, Brahma Aryana,…
Jakarta, CNN Indonesia — Mahkamah Konstitusi mengumumkan pembentukan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) pada Senin (23/10). Pembentukan ini buntut dari…
Jakarta, CNBC Indonesia – Mahkamah Konstitusi menolak gugatan terkait batas usia maksimal calon presiden 70 tahun yang tertuang dalam UU…
TEMPO.CO, Jakarta – Mahkamah Konstitusi atau MK mengagendakan pembacaan putusan terkait gugatan batas usia maksimal capres-cawapres 70 tahun pada hari…
Jakarta – Mahkamah Konstitusi (MK) akan mengumumkan pembentukan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) pada Senin depan. Di mana belakangan banyak…
Jakarta, CNN Indonesia — Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Saldi Isra dilaporkan ke Majelis Kehormatan MK karena memiliki pendapat berbeda…
RM.id Rakyat Merdeka – Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) soal batas usia minimum Capres-Cawapres tengah menjadi polemik. Banyak yang mengkritik putusan…
Mahkamah Konstitusi telah memutus beberapa permohonan uji materi (judicial review) terhadap Pasal 169 huruf q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017…
Anda harus log masuk untuk menerbitkan komentar.