Putusan MK Dinilai Merusak Demokrasi dan Muluskan Dinasti Politik
Jakarta, IDN Times – Mahkamah Konstitusi (MK) telah memutuskan mantan atau yang sedang menjabat kepala daerah meski belum berusia 40…
Democracy, Economic & Constitution Institute (Deconstitute) adalah lembaga independen yang fokus dalam bidang penelitian, advokasi dan konsultasi seputar isu demokrasi, ekonomi konstitusional dan tata negara. DECONSTITUTE didirikan oleh sejumlah akademisi, peneliti dan aktivis dengan tujuan untuk berkontribusi dalam mencari solusi terbaik atas permasalahan atau isu bangsa tersebut.
Jakarta, IDN Times – Mahkamah Konstitusi (MK) telah memutuskan mantan atau yang sedang menjabat kepala daerah meski belum berusia 40…
Suara Serang – Mahkamah Konstitusi (MK) membacakan sebelas putusan pengujian undang-undang sekaligus. Beberapa putusan yang dibacakan tersebut, berkenaan dengan pengujian…
Pakar hukum tata negara menyoroti cara Mahkamah Konstitusi (MK) memutus sejumlah perkara gugatan uji materiil terkait UU Pemilu. Menurutnya, ada…
JAKARTA, KOMPAS.TV – Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Idham Holik menegaskan, putusan Mahkamah Konstitusi (MK), termasuk putusan Nomor 90/PU-XII/2023 tentang…
Jakarta, IDN Times – Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi (MK), Saldi Isra khawatir putusan MK mengakomodasi kepala daerah yang pernah atau…
Jakarta, CNBC Indonesia – Mahkamah Konstitusi (MK) menggelar sidang pengucapan putusan uji materiil Pasal 169 huruf q UU Nomor Tahun…
AKURAT.CO Mahkamah Konstitusi (MK) bakal membacakan putusan uji materi UU Pemilu, terkait batas usia minimum capres-cawapres, Senin (16/10/2023). Uji materi…
JAKARTA, HUMAS MKRI – Mahkamah Konstitusi (MK) menggelar sidang pengujian ketentuan ambang batas parlemen (parliamentary threshold) untuk perolehan kursi Anggota…
Liputan6.com, Jakarta – Koordinator Tim Pembela Demokrasi Indonesia (TPDI) Petrus Selestinus mendesak Mahkamah Konstitusi (MK) untuk menolak semua permohonan yang…
JAKARTA, HUMAS MKRI – Mahkamah Konstitusi (MK) mengeluarkan Ketetapan Nomor 100/PUU-XXI/2023 dalam perkara pengujian Pasal 169 huruf q Undang-Undang Nomor…
Anda harus log masuk untuk menerbitkan komentar.