Democracy, Economic & Constitution Institute (Deconstitute) adalah lembaga independen yang fokus dalam bidang penelitian, advokasi dan konsultasi seputar isu demokrasi, ekonomi konstitusional dan tata negara. DECONSTITUTE didirikan oleh sejumlah akademisi, peneliti dan aktivis dengan tujuan untuk berkontribusi dalam mencari solusi terbaik atas permasalahan atau isu bangsa tersebut.
Jakarta – Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK) menilai proses seleksi hakim Mahkamah Konstitusi (MK) yang diselenggarakan Komisi III DPR terburu-buru dan tidak transparan. Menurutnya, uji kepatutan dan kelayakan (fit and proper test) itu mengesankan intervensi DPR dalam kekuasaan kehakiman.
Jakarta – Arsul Sani resmi terpilih sebagai hakim Mahkamah Konstitusi usulan DPR untuk menggantikan Wahiduddin Adams. Wakil Sekretaris Majelis Pertimbangan Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Usman M Tokan, mengatakan Arsul Sani harus mundur dari DPR RI maupun pimpinan Partai.
Jakarta – Ketua Umum PKB sekaligus bakal calon wakil presiden (cawapres) Muhaimin Iskandar alias Cak Imin mengimbau agar Mahkamah Konstitusi (MK) tak mengubah aturan terkait pemilu, lantaran waktu pelaksanaannya yang semakin dekat.
Jakarta – Dosen Hukum Tata Negara Universitas Gadjah Mada (UGM) Herlambang P. Wiratraman buka suara soal gugatan batas usia capres (calon presiden) dan cawapres (calon wakil presiden) yang sedang diproses Mahkamah Konstitusi (MK). Herlambang memandang aturan itu sebagai open legal policy atau kebijakan yang bersifat terbuka.
Jakarta – Menteri Koordinator Politik Bidang Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menko Polhukam) Moh. Mahfud MD menyatakan bahwa Mahkamah Konstitusi (MK) tidak berwenang mengubah aturan tentang batas usia capres maupun cawapres.
Jakarta – Dewan Kehormatan Ad Hoc Kongres Advokat Indonesia (KAI) DKI Jakarta menunda sidang kode etik terhadap Denny Indrayana, yang merupakan wakil presiden KAI nonaktif. Sidang ditunda lantaran pengadu, dalam hal ini 9 hakim Mahkamah Konstitusi (MK), tidak hadir.
Jakarta – Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Habiburokhman menilai adanya gugatan terkait dengan batas usia maksimal capres dan cawapres di Mahkamah Konstitusi (MK) merupakan main-main. Bahkan ada petitum soal syarat tidak boleh terlibat penculikan aktivis 98.
JAKARTA – Mahkamah Konstitusi (MK) menggelar pengujian materiil Pasal 169 ayat 1 huruf q Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum (Pemilu) untuk nomor perkara 104/PUU-XXI/2023.
JAKARTA – Partai Buruh menyatakan kekecewaannya, menyusul Mahkamah Konstitusi (MK) yang tidak menerima permohonan uji materi mereka. Partai Buruh menyoal syarat ambang batas pencalonan presiden atau presidential threshold pada Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.
Jakarta – Mahkamah Konstitusi (MK) tidak menerima permohonan uji materi terkait syarat ambang batas pencalonan presiden atau Presidential Threshold pada Pasal 222 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.
Anda harus log masuk untuk menerbitkan komentar.