Democracy, Economic & Constitution Institute (Deconstitute) adalah lembaga independen yang fokus dalam bidang penelitian, advokasi dan konsultasi seputar isu demokrasi, ekonomi konstitusional dan tata negara. DECONSTITUTE didirikan oleh sejumlah akademisi, peneliti dan aktivis dengan tujuan untuk berkontribusi dalam mencari solusi terbaik atas permasalahan atau isu bangsa tersebut.
Jakarta – Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Anwar Usman mengungkap kalau gugatan batas minimal usia capres atau cawapres sudah selesai dibahas. Ia menyebut gugatan tersebut tinggal menunggu putusan.
Jakarta – UU TNI digugat ke Mahkamah Konstitusi. Gugatan itu terkait dengan usia pensiun prajurit TNI.
Jakarta – Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Hamdan Zoelva angkat bicara soal langkah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang berencana memeriksa Ketua Umum PKB Muahimin Iskandar atau Cak Imin.
Jakarta – Partai Ummat bakal menggugat ambang batas partai politik lolos parlemen atau parliamentary treshold dalam Pasal 414 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu ke Mahkamah Konstitusi (MK).
Jakarta – Gugatan usia capres/cawapres bermunculan usai PSI meminta syarat usia 35 tahun jadi capres/cawapres. Kini muncul gugatan serupa yang dilayangkan Melisa Mylitiachristi Tarandung. Tidak tanggung-tanggung, Melisa malah meminta usia 25 tahun sudah bisa jadi capres/cawapres.
Jakarta – Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu menjadi regulasi yang sering digugat ke Mahkamah Konstitusi (MK). Kondisi itu terjadi saat mendekati waktu pelaksanaan Pemilu 2024.
Jakarta – Anggota Komisi III Fraksi PDIP Johan Budi mempertanyakan alasan Mahkamah Konstitusi (MK) terkesan lambat dalam memutuskan gugatan yudisial atau judicial review (JR) yang menjadi pro kontra. Salah satunya gugatan usia calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres).
Jakarta – Mahkamah Konstitusi (MK) menolak dua gugatan uji materi pembatasan masa jabatan ketua umum partai politik (parpol) di Pasal 2 ayat (1b) Undang-undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik.
Jakarta – Hubungan keluarga Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Anwar Usman dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi) disinggung dalam sidang pengujian materiil Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu terkait syarat usia capres dan cawapres.
Jakarta – Mahkamah Konstitusi atau MK memutuskan peserta Pemilihan Umum atau Pemilu boleh berkampanye di fasilitas pemerintah dan pendidikan seperti di sekolah dan kampus. Keputusan tersebut tertuang dalam Putusan MK Nomor 65/PUU-XXI/2023 yang dibacakan pada Selasa, 15 Agustus 2023. Izin diberikan sepanjang mendapatkan izin dan tidak menggunakan atribut kampanye.
Anda harus log masuk untuk menerbitkan komentar.