Democracy, Economic & Constitution Institute (Deconstitute) adalah lembaga independen yang fokus dalam bidang penelitian, advokasi dan konsultasi seputar isu demokrasi, ekonomi konstitusional dan tata negara. DECONSTITUTE didirikan oleh sejumlah akademisi, peneliti dan aktivis dengan tujuan untuk berkontribusi dalam mencari solusi terbaik atas permasalahan atau isu bangsa tersebut.
JAKARTA – Seorang mahasiswa bernama Andi Redani Suryanata meminta Mahkamah Konstitusi (MK) membatasi masa jabatan anggota dewan maksimal dua periode, seperti halnya kepala daerah dan presiden.
Jakarta – Partai Rakyat Adil Makmur (PRIMA) masih menunggu putusan Mahkamah Agung (MA) terkait permohonan kasasi yang diajukan pihaknya pada akhir Mei lalu atas putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang membatalkan vonis penundaan pemilu 2024 dari PN Jakpus.
Jakarta – Partai Solidaritas Indonesia (PSI) menggugat syarat usia capres/cawapres agar diturunkan dari 40 tahun menjadi minimal 35 tahun ke Mahkamah Konstitusi (MK). Kini muncul gugatan serupa tapi meminta agar syarat usia capres/cawapres diturunkan sekalian menjadi 25 tahun.
Jakarta – Mahkamah Agung (MA) memutuskan tidak menerima perkara Peninjauan Kembali (PK) yang diajukan Partai Rakyat Adil Makmur (PRIMA). Alhasil, PRIMA tidak bisa menjadi peserta pemilu 2024.
Jakarta – Partai Buruh bersama puluhan serikat pekerja akan menggelar aksi demonstrasi di Gedung Mahkamah Konstitusi (MK) dan Istana Negara, Jakarta Pusat pada hari ini, Rabu, 9 Agustus 2023. Aksi rencananya dimulai pukul 10.00 WIB dengan titik kumpul di Patung Tugu Tani, Menteng.
Jakarta – Wakil Ketua MPR Syariefuddin Hasan ikut menanggapi polemik tentang batas minimal usia calon presiden (Capres) dan calon wakil presiden (Cawapres) yang sedang dalam proses persidangan judicial review di Mahkamah Konstitusi (MK). Syarief berpendapat MK tidak memiliki wewenang untuk memutus batas usia minimum Capres dan Cawapres.
Jakarta – Partai Gerindra di Mahkamah Konstitusi (MK) menyatakan syarat calon presiden dan calon wakil presiden (capres/cawapres) harus direvisi. Gerindra menilai penyelenggara negara meski belum berusia 40 tahun harusnya bisa menjadi capres/cawapres.
JAKARTA – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI berharap Mahkamah Konstitusi (MK) bisa cepat membuat putusan terkait gugatan usia minimum calon presiden dan calon wakil presiden (capres-cawapres).
JAKARTA – Presiden Joko Widodo atau Jokowi memastikan dirinya tak akan melakukan intervensi ihwal adanya gugatan batas usia minimal capres dan cawapres di Mahkamah Konstitusi (MK).
JAKARTA – Mantan komisioner KPU RI, Hadar Nafis Gumay, menyoroti langkah sejumlah politikus menggugat ketentuan batas usia minimum capres dan cawapres di Mahkamah Konstitusi (MK). Para penggugat diketahui meminta batas usia minimum diturunkan dari 40 tahun menjadi 35 tahun atau berpengalaman sebagai penyelenggara negara.
Anda harus log masuk untuk menerbitkan komentar.