Democracy, Economic & Constitution Institute (Deconstitute) adalah lembaga independen yang fokus dalam bidang penelitian, advokasi dan konsultasi seputar isu demokrasi, ekonomi konstitusional dan tata negara. DECONSTITUTE didirikan oleh sejumlah akademisi, peneliti dan aktivis dengan tujuan untuk berkontribusi dalam mencari solusi terbaik atas permasalahan atau isu bangsa tersebut.
JAKARTA – Mantan komisioner KPU RI, Hadar Nafis Gumay, menyoroti langkah sejumlah politikus menggugat ketentuan batas usia minimum capres dan cawapres di Mahkamah Konstitusi (MK). Para penggugat diketahui meminta batas usia minimum diturunkan dari 40 tahun menjadi 35 tahun atau berpengalaman sebagai penyelenggara negara.
Jakarta – Ketua DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mardani Ali Sera menyinggung soal etika seorang presiden ketika bicara terkait wacana putra Presiden Joko Widodo, Gibran Rakabuming Raka, yang digadang-gadang bakal maju sebagai calon wakil presiden (cawapres).
Jakarta – DPR dan pemerintah memberikan keterangan dalam sidang uji materi terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 mengenai batas minimal usia calon presiden dan calon wakil presiden dari 40 tahun menjadi 35 tahun. DPR dan Pemerintah memberikan sinyal setuju dengan batas usia capres-cawapres menjadi 35 tahun itu.
JAKARTA – Mahkamah Konstitusi (MK) akan menggelar sidang lanjutan terkait gugatan usia calon wakil presiden (Cawapres) dan Calon Presiden (Capres). Sidang tersebut berlangsung pada Selasa (1/8/2023) siang, dengan agenda mendengarkan keterangan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Presiden.
JAKARTA – Kader partai Golkar, Risky Kurniawan keberatan dengan masa kepemimpinan ketua umum partai politik yang bisa begitu panjang. Risky lantas mengajukan pengujian materiil Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Partai Politik ke Mahkamah Konstitusi (MK).
Jakarta – Tokoh nasional yang juga ekonom senior, Rizal Ramli, berharap Mahkamah Konstitusi dapat membatalkan Omnibus Law, karena merugikan kepentingan nasional, merugikan puluhan juta buruh, dan hanya menguntungkan kepentingan beberapa pihak.
Jakarta – Partai Buruh dan Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) akan berunjuk rasa di depan Istana Negara dan Gedung Mahkamah Konstitusi pada Rabu, 26 Juli 2023. “Kami informasikan, ribuan buruh akan melakukan aksi unjuk rasa,” tertulis dalam undangan yang diterima pada Selasa, 25 Juli 2023.
Jakarta – Mahkamah Konstitusi (MK) menunda sidang karena pemerintah belum siap memberikan jawaban dan DPR berhalangan hadir. Hal itu terkait gugatan ‘Otoritas Jasa Keuangan adalah penyidik tunggal’ di UU Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK).
Jakarta – Kongres Advokat Indonesia (KAI) memutuskan menonaktifkan Denny Indrayana sebagai Wakil Presiden KAI 2019-2024 terkait laporan Mahkamah Konstitusi (MK) atas cuitan Denny yang menyebar rumor putusan MK. Namun Denny mengaku yang meminta nonaktif dari KAI adalah dirinya sendiri.
JAKARTA – Dewan Pimpinan Pusat Kongres Advokat Indonesia (DPP KAI) menonaktivkan sementara Prof Denny Indrayana sebagai Wapres DPP KAI masa bakti 2019-2024. Keputusan ini diambil menyusul pengaduan dari sembilan Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) pada 13 Juli 2023.
Anda harus log masuk untuk menerbitkan komentar.