Skip to content
DECONSTITUTE

DECONSTITUTE

Democracy, Economic & Constitution Institute (Deconstitute) adalah lembaga independen yang fokus dalam bidang penelitian, advokasi dan konsultasi seputar isu demokrasi, ekonomi konstitusional dan tata negara. DECONSTITUTE didirikan oleh sejumlah akademisi, peneliti dan aktivis dengan tujuan untuk berkontribusi dalam mencari solusi terbaik atas permasalahan atau isu bangsa tersebut.

  • Beranda
  • Tentang Kami
  • Berita
  • Galeri
  • Home
  • mahkamah konstitusi
  • Page 16

Popular News

1

Sikap 8 Parpol di DPR Usai Muncul Usulan Kepala Daerah Dipilih DPRD

  • Berita
2

Demokrat: Perpol Soal Jabatan Sipil Polisi Aktif Langgar Konstitusi

  • Berita
3

UU TNI Kembali Digugat ke MK, Soroti Celah Bahaya Penempatan TNI Aktif di Jabatan Sipil

  • Berita
4

DPR Diminta Perkuat Partisipasi Publik

  • Berita
5

Komnas HAM Ingatkan Beda Wewenang Lembaga Independen-Negara di Revisi UU HAM

  • Berita
6

Refleksi atas Gugatan UU Penyandang Disabilitas

  • Berita
7

Kepala Badan Keahlian DPR sebut ada lima isu strategis RUU Sikdiknas

  • Berita
8

Reformasi Konstitusi Jadi Sorotan Ahli Hukum Nasional

  • Berita
  • Berita
2 tahun yang lalu2 tahun yang lalu

Sikap 8 Parpol di DPR Usai Muncul Usulan Kepala Daerah Dipilih DPRD

  • Berita
2 tahun yang lalu2 tahun yang lalu

Demokrat: Perpol Soal Jabatan Sipil Polisi Aktif Langgar Konstitusi

  • Berita
2 tahun yang lalu2 tahun yang lalu

UU TNI Kembali Digugat ke MK, Soroti Celah Bahaya Penempatan TNI Aktif di Jabatan Sipil

Tag: mahkamah konstitusi

  • Berita

Wacana Gibran Maju Pilpres lewat Gugatan MK, PKS Ingatkan Jokowi soal Etika dan Moral

2 tahun yang lalu2 tahun yang lalu6 mins

Jakarta – Ketua DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mardani Ali Sera menyinggung soal etika seorang presiden ketika bicara terkait wacana putra Presiden Joko Widodo, Gibran Rakabuming Raka, yang digadang-gadang bakal maju sebagai calon wakil presiden (cawapres).

Continue reading
  • Berita

DPR dan Pemerintah Beri Sinyal Setuju Batas Usia Capres-Cawapres 35 Tahun

2 tahun yang lalu2 tahun yang lalu10 mins

Jakarta – DPR dan pemerintah memberikan keterangan dalam sidang uji materi terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 mengenai batas minimal usia calon presiden dan calon wakil presiden dari 40 tahun menjadi 35 tahun. DPR dan Pemerintah memberikan sinyal setuju dengan batas usia capres-cawapres menjadi 35 tahun itu.

Continue reading
  • Berita

Sidang Gugatan Batas Usia Capres-Cawapres, MK Minta Keterangan Presiden dan DPR

2 tahun yang lalu2 tahun yang lalu3 mins

JAKARTA – Mahkamah Konstitusi (MK) akan menggelar sidang lanjutan terkait gugatan usia calon wakil presiden (Cawapres) dan Calon Presiden (Capres). Sidang tersebut berlangsung pada Selasa (1/8/2023) siang, dengan agenda mendengarkan keterangan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Presiden.

Continue reading
  • Berita

Kader Golkar Uji Ketentuan Masa Jabatan Ketum Parpol ke MK

2 tahun yang lalu2 tahun yang lalu4 mins

JAKARTA – Kader partai Golkar, Risky Kurniawan keberatan dengan masa kepemimpinan ketua umum partai politik yang bisa begitu panjang. Risky lantas mengajukan pengujian materiil Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Partai Politik ke Mahkamah Konstitusi (MK).

Continue reading
  • Berita

Rugikan Jutaan Buruh, Rizal Ramli Minta MK Batalkan UU Omnibus Law

2 tahun yang lalu2 tahun yang lalu5 mins

Jakarta – Tokoh nasional yang juga ekonom senior, Rizal Ramli, berharap Mahkamah Konstitusi dapat membatalkan Omnibus Law, karena merugikan kepentingan nasional, merugikan puluhan juta buruh, dan hanya menguntungkan kepentingan beberapa pihak.

Continue reading
  • Berita

Hari Ini Ribuan Buruh Aksi Menolak UU Cipta Kerja di Istana Negara dan Gedung MK

2 tahun yang lalu2 tahun yang lalu3 mins

Jakarta – Partai Buruh dan Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) akan berunjuk rasa di depan Istana Negara dan Gedung Mahkamah Konstitusi pada Rabu, 26 Juli 2023. “Kami informasikan, ribuan buruh akan melakukan aksi unjuk rasa,” tertulis dalam undangan yang diterima pada Selasa, 25 Juli 2023.

Continue reading
  • Berita

Pemerintah Belum Siap, Sidang Gugatan ‘OJK Penyidik Tunggal’ Ditunda

2 tahun yang lalu2 tahun yang lalu4 mins

Jakarta – Mahkamah Konstitusi (MK) menunda sidang karena pemerintah belum siap memberikan jawaban dan DPR berhalangan hadir. Hal itu terkait gugatan ‘Otoritas Jasa Keuangan adalah penyidik tunggal’ di UU Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK).

Continue reading
  • Berita

Denny Indrayana: Saya yang Minta Nonaktif dari Kongres Advokat Indonesia

2 tahun yang lalu2 tahun yang lalu7 mins

Jakarta – Kongres Advokat Indonesia (KAI) memutuskan menonaktifkan Denny Indrayana sebagai Wakil Presiden KAI 2019-2024 terkait laporan Mahkamah Konstitusi (MK) atas cuitan Denny yang menyebar rumor putusan MK. Namun Denny mengaku yang meminta nonaktif dari KAI adalah dirinya sendiri.

Continue reading
  • Berita

Buntut Aduan MK, Denny Indrayana Dinonaktifkan dari Organisasi Advokat

2 tahun yang lalu2 tahun yang lalu4 mins

JAKARTA – Dewan Pimpinan Pusat Kongres Advokat Indonesia (DPP KAI) menonaktivkan sementara Prof Denny Indrayana sebagai Wapres DPP KAI masa bakti 2019-2024. Keputusan ini diambil menyusul pengaduan dari sembilan Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) pada 13 Juli 2023.

Continue reading
  • Berita

MK Tolak Gugatan Muchdi PR soal Presiden 2 Periode Bisa Jadi Cawapres

3 tahun yang lalu3 tahun yang lalu5 mins

Jakarta – Mahkamah Konstitusi (MK) menolak gugatan Ketua Umum Partai Berkarya Muchdi PR soal syarat calon wakil presiden dalam Pasal 169 huruf n Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu).

Continue reading
  • 1
  • …
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • …
  • 31

Tulisan Terbaru

  • Sikap 8 Parpol di DPR Usai Muncul Usulan Kepala Daerah Dipilih DPRD
  • Demokrat: Perpol Soal Jabatan Sipil Polisi Aktif Langgar Konstitusi
  • UU TNI Kembali Digugat ke MK, Soroti Celah Bahaya Penempatan TNI Aktif di Jabatan Sipil
  • DPR Diminta Perkuat Partisipasi Publik
  • Komnas HAM Ingatkan Beda Wewenang Lembaga Independen-Negara di Revisi UU HAM

Tentang Kami


Democracy, Economic & Constitution Institute (Deconstitute) adalah lembaga independen yang fokus dalam bidang penelitian, advokasi dan konsultasi seputar isu demokrasi, ekonomi konstitusional dan tata negara. DECONSTITUTE didirikan oleh sejumlah akademisi, peneliti dan aktivis dengan tujuan untuk berkontribusi dalam mencari solusi terbaik atas permasalahan atau isu bangsa tersebut.

Temukan Kami Di


  • WhatsApp
  • Instagram
  • Mail
© 2026 DECONSTITUTE. All rights reserved.
 

Memuat Komentar...
 

Anda harus log masuk untuk menerbitkan komentar.