Democracy, Economic & Constitution Institute (Deconstitute) adalah lembaga independen yang fokus dalam bidang penelitian, advokasi dan konsultasi seputar isu demokrasi, ekonomi konstitusional dan tata negara. DECONSTITUTE didirikan oleh sejumlah akademisi, peneliti dan aktivis dengan tujuan untuk berkontribusi dalam mencari solusi terbaik atas permasalahan atau isu bangsa tersebut.
Jakarta – Presiden Joko Widodo (Jokowi) berharap Mahkamah Konstitusi (MK) melakukan persiapan yang matang di tahun politik. Tujuannya, agar MK menjadi wasit yang adil dalam sengketa Pemilu maupun Pilpres 2024.
Jakarta – Mahkamah Konstitusi (MK) segera memutuskan soal judicial review sistem pemilu. NasDem berharap hakim MK memutuskan bahwa model Pemilu 2024 tetap sama yaitu proporsional terbuka.
Jakarta – Mahkamah Konstitusi (MK) menegaskan sidang pemeriksaan judicial review soal sistem pemilu sudah selesai dilaksanakan. Dalam waktu dekat, MK akan memutuskan nasib sistem pemilu 2024, apakah proporsional terbuka, proporsional tertutup atau menggunakan model baru/campuran.
Jakarta – Mahkamah Konstitusi (MK) kembali menggelar sidang pertama uji materiil Pasal 1 angka 3, Pasal 19 ayat (2), Pasal 20, dan Pasal 21 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, Senin (22/5/2023).
Jakarta – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyebut tindakan Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron yang menggugat UU Nomor 19 Tahun 2019 tentang KPK ke Mahkamah Konstitusi (MK) merupakan urusan pribadi.
Jakarta – Hakim konstitusi Enny Nurbaningsih menanyakan modifikasi sistem pemilu yang paling cocok untuk diterapkan di Indonesia. Hal itu melihat fenomena kutu loncat petualang politik hingga kekurangan proporsional terbuka dan tertutup.
JAKARTA – Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Anwar Usman menyatakan bahwa hari ini, Senin (15/5/2023), merupakan hari terakhir sidang Uji Materiil UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu sistem Proporsional Terbuka jika Partai Nasdem dan Partai Gelora tidak menghadirkan ahli.
Jakarta – Mahkamah Konstitusi (MK) membantah memperlambat memutus gugatan sistem proporsional terbuka. Sidang menjadi lama karena banyak organisasi yang menjadi pihak terkait sehingga mau tidak mau harus didengarkan MK.
Jakarta – Judicial review Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UU LLAJ) diajukan advokat Arifin Purwanto ke Mahkamah Konstitusi (MK). Selain meminta SIM berlaku seumur hidup, Arifin Purwanto berharap agar nomor polisi (nopol) kendaraan dan STNK berlaku seumur hidup.
Jakarta – Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) meminta Mahkamah Konstitusi (MK) menolak gugatan advokat Yasin Djamaluddin, yang meminta agar kewenangan jaksa menyidik kasus korupsi dihapus. Malah MAKI meminta kejaksaan diluaskan kewenangannya, yaitu bisa menyidik kasus kolusi dan nepotisme.
Anda harus log masuk untuk menerbitkan komentar.