Democracy, Economic & Constitution Institute (Deconstitute) adalah lembaga independen yang fokus dalam bidang penelitian, advokasi dan konsultasi seputar isu demokrasi, ekonomi konstitusional dan tata negara. DECONSTITUTE didirikan oleh sejumlah akademisi, peneliti dan aktivis dengan tujuan untuk berkontribusi dalam mencari solusi terbaik atas permasalahan atau isu bangsa tersebut.
Jakarta – Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) meminta Mahkamah Konstitusi (MK) menolak gugatan advokat Yasin Djamaluddin, yang meminta agar kewenangan jaksa menyidik kasus korupsi dihapus. Malah MAKI meminta kejaksaan diluaskan kewenangannya, yaitu bisa menyidik kasus kolusi dan nepotisme.
Jakarta – Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) Arief Hidayat mempertanyakan kaitan sistem pemilu dengan keterwakilan 30 persen perempuan di parlemen. Menurut Arief, sistem proporsional terbuka ataupun sistem proporsional tertutup harus bisa mewujudkan affirmative action keterwakilan perempuan.
Jakarta – Sebanyak 15 serikat buruh kembali mengajukan gugatan UU omnibus law Cipta Kerja (Ciptaker) ke Mahkamah Konstitusi (MK), kemarin. Sebelumnya, judicial review yang mereka didaftarkan pada 25 Januari 2023 lalu, ditolak karena dianggap tidak memenuhi syarat oleh MK.
Jakarta – Mahkamah Konstitusi kembali menggelar sidang gugatan UU Pemilu terkait sistem pemilu proporsional terbuka dengan nomor perkara 114/PUU-XX/2022 di Gedung MK, Jakarta, pada Selasa (9/5).
Jakarta – Wakil Ketua Umum Persatuan Advokat Indonesia (Waketum Peradin) Boyamin Saiman memprediksi Mahkamah Konstitusi (MK) akan mengambil jalan tengah soal sistem pemilu legislatif. Opsi itu dipilih untuk mencari jalan tengah apakah tetap proporsional terbuka atau proporsional tertutup, campuran, atau malah ada opsi lain.
JAKARTA – Pemerintah telah resmi mengundangkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi UU Nomor 6 Tahun 2023.
JAKARTA – Mahkamah Konstitusi (MK) telah menerima empat permohonan pengujian formil dan materiel UU No 6/2023 tentang Penetapan Perppu Cipta Kerja yang ditetapkan pada 31 Maret 2023 lalu.
Jakarta – Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejaksaan Agung RI, Ketut Sumedana mengklaim pihaknya masih mempelajari putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menghapus wewenang Jaksa mengajukan Peninjauan Kembali atau PK. Kendati begitu, putusan itu tetap berlaku dan dijalankan sejak dibacakan.
Jakarta – Mahkamah Konstitusi (MK) menolak tiga gugatan terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja. MK menilai para pemohon telah kehilangan objek permohonan lantaran Perppu itu sudah disahkan menjadi undang-undang.
JAKARTA – Mahkamah Konstitusi (MK) menjatuhkan putusan dalam perkara pengujian Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia (HAM) terhadap UUD 1945.
Anda harus log masuk untuk menerbitkan komentar.