Democracy, Economic & Constitution Institute (Deconstitute) adalah lembaga independen yang fokus dalam bidang penelitian, advokasi dan konsultasi seputar isu demokrasi, ekonomi konstitusional dan tata negara. DECONSTITUTE didirikan oleh sejumlah akademisi, peneliti dan aktivis dengan tujuan untuk berkontribusi dalam mencari solusi terbaik atas permasalahan atau isu bangsa tersebut.
Jakarta – Pakar Hukum Tata Negara Jimly Asshidiqie menilai perubahan UU Mahkamah Konstitusi (MK) merupakan cerminan dari kemarahan DPR terkait putusan yang menyatakan UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Ciptaker) inkonstitusional bersyarat.
Jakarta – Mahkamah Konstitusi (MK) tidak menerima judicial review UU Mahkamah Konstitusi (MK) yang diajukan Zico Simanjuntak. Zico mempersoalkan pencopotan hakim konstitusi Aswanto oleh DPR.
Jakarta – Gugatan uji materiil norma ambang batas pencalonan presiden atau presidential threshold yang diajukan Partai Kebangkitan Nusantara (PKN) akan diputuskan Mahkamah Konstitusi hari ini.
Jakarta – Koalisi Masyarakat Sipil Penyelamat Kemerdekaan Peradilan menuntut Hakim Mahkamah Konstitusi Guntur Hamzah untuk mengundurkan diri. Koalisi menilai perbuatan Guntur mengubah putusan telah mencoreng kepercayaan terhadap MK.
JAKARTA – Ratusan buruh dari puluhan serikat pekerja menggeruduk Mahkamah Konstitusi guna menyaksikan sidang yang mengagendakan mendengarkan keterangan Presiden terkait Uji Materi PERPPU Cipta Kerja oleh 13 Konfederasi dan Federasi Serikat Buruh/Pekerja.
JAKARTA – Pakar hukum tata negara Universitas Andalas Feri Amsari merespons terkait rencana Partai Buruh untuk melakukan judicial review Perppu Cipta Kerja ke Mahkamah Konstitusi (MK).
Jakarta – Sidang lanjutan perkara nomor 14/PUU-XXI/2023 soal pengujian formil peraturan pemerintah pengganti undang-undang (Perppu) Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja kembali digelar di Mahkamah Konstitusi (MK).
JAKARTA — Seorang advokat bernama Viktor Santoso Tandiasa mengajukan permohonan uji materi ke Mahkamah Konstitusi (MK) atas pasal yang mengatur pemilu lanjutan dan pemilu susulan dalam UU Pemilu. Gugatan ini bertujuan untuk mencegah terjadinya penundaan Pemilu 2024.
JAKARTA – Kasus dugaan pemalsuan dokumen terkait putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dalam perkara 103/PUU-XX/2022 tentang uji materi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang MK dinilai penting untuk tetap diusut meski sudah diputus secara etik oleh Majelis Kehormatan MK (MKMK).
Jakarta – Tim kuasa hukum pelapor kasus skandal perubahan putusan MK nomor 103/PUU-XX/2022 mendatangi Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg). Tim kuasa hukum dari Zico Leonard Djagardo Simanjuntak itu mengirimkan surat kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) agar memberikan izin kepada Jaksa Agung untuk memeriksa hakim MK.
Anda harus log masuk untuk menerbitkan komentar.