Evaluasi Pilkada Langsung
Evaluasi terhadap pemilihan kepala daerah (pilkada) di Indonesia menunjukkan bahwa meskipun sistem ini membawa manfaat besar dalam memperkuat demokrasi lokal,…
Democracy, Economic & Constitution Institute (Deconstitute) adalah lembaga independen yang fokus dalam bidang penelitian, advokasi dan konsultasi seputar isu demokrasi, ekonomi konstitusional dan tata negara. DECONSTITUTE didirikan oleh sejumlah akademisi, peneliti dan aktivis dengan tujuan untuk berkontribusi dalam mencari solusi terbaik atas permasalahan atau isu bangsa tersebut.
Evaluasi terhadap pemilihan kepala daerah (pilkada) di Indonesia menunjukkan bahwa meskipun sistem ini membawa manfaat besar dalam memperkuat demokrasi lokal,…
JAKARTA, KOMPAS — Mahkamah Konstitusi akan memutus perkara pengujian konstitusionalitas ketentuan presidential threshold atau syarat ambang batas pencalonan presiden dan wakil presiden…
Begitu pemungutan suara selesai digelar, MK langsung membuka pendaftaran sengketa hasil pilkada. Masa pendaftaran akan diterima hingga 18 Desember 2024….
Kotak kosong bisa jadi pendorong parpol untuk menghadirkan figur-figur terbaik kepada publik saat pilkada. JAKARTA, KOMPAS — Menjamurnya kontestasi pemilihan…
Bukan hanya mundur, fondasi dan kultur demokrasi kita telah roboh. Butuh waktu lama untuk membangunnya kembali. Kita pernah bangga sebagai…
Perubahan syarat pencalonan membuat partai sibuk bongkar pasang kandidat kepala daerah meski pendaftaran sudah dibuka. Jarum jam menunjukkan pukul 02.30…
Jakarta – Hakim Konstitusi Arief Hidayat mengaku heran lantaran adanya 10 persen suara tidak sah dalam satu TPS di Desa Tabarenah, Bengkulu Tengah…
Jakarta – Mahasiswa bernama Arkaan Wahyu Re A mengubah petitum dalam gugatannya terkait syarat usia calon kepala daerah yang diajukannya ke Mahkamah…
MK diminta membuat norma baru yang memungkinkan pelantikan capres dan cawapres terpilih dipercepat. Gedung Mahkamah Konstitusi di Jalan Medan…
JAKARTA, HUMAS MKRI – Sidang Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Anggota DPRD Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Selatan kembali digelar Mahkamah Konstitusi (MK)…
Anda harus log masuk untuk menerbitkan komentar.