Skip to content
DECONSTITUTE

DECONSTITUTE

Democracy, Economic & Constitution Institute (Deconstitute) adalah lembaga independen yang fokus dalam bidang penelitian, advokasi dan konsultasi seputar isu demokrasi, ekonomi konstitusional dan tata negara. DECONSTITUTE didirikan oleh sejumlah akademisi, peneliti dan aktivis dengan tujuan untuk berkontribusi dalam mencari solusi terbaik atas permasalahan atau isu bangsa tersebut.

  • Beranda
  • Tentang Kami
  • Berita
  • Galeri
  • Home
  • mahkamah konstitusi
  • Page 3

Popular News

1

Sikap 8 Parpol di DPR Usai Muncul Usulan Kepala Daerah Dipilih DPRD

  • Berita
2

Demokrat: Perpol Soal Jabatan Sipil Polisi Aktif Langgar Konstitusi

  • Berita
3

UU TNI Kembali Digugat ke MK, Soroti Celah Bahaya Penempatan TNI Aktif di Jabatan Sipil

  • Berita
4

DPR Diminta Perkuat Partisipasi Publik

  • Berita
5

Komnas HAM Ingatkan Beda Wewenang Lembaga Independen-Negara di Revisi UU HAM

  • Berita
6

Refleksi atas Gugatan UU Penyandang Disabilitas

  • Berita
7

Kepala Badan Keahlian DPR sebut ada lima isu strategis RUU Sikdiknas

  • Berita
8

Reformasi Konstitusi Jadi Sorotan Ahli Hukum Nasional

  • Berita
  • Berita
1 tahun yang lalu1 tahun yang lalu

Sikap 8 Parpol di DPR Usai Muncul Usulan Kepala Daerah Dipilih DPRD

  • Berita
1 tahun yang lalu1 tahun yang lalu

Demokrat: Perpol Soal Jabatan Sipil Polisi Aktif Langgar Konstitusi

  • Berita
1 tahun yang lalu1 tahun yang lalu

UU TNI Kembali Digugat ke MK, Soroti Celah Bahaya Penempatan TNI Aktif di Jabatan Sipil

Tag: mahkamah konstitusi

  • Berita

Segera Diputus MK, Apakah ”Presidential Threshold” Akan Dihapus?

1 tahun yang lalu1 tahun yang lalu8 mins

JAKARTA, KOMPAS — Mahkamah Konstitusi akan memutus perkara pengujian konstitusionalitas ketentuan presidential threshold atau syarat ambang batas pencalonan presiden dan wakil presiden…

Continue reading
  • Berita

MK Sudah Buka Pendaftaran Sengketa Pilkada

1 tahun yang lalu1 tahun yang lalu5 mins

Begitu pemungutan suara selesai digelar, MK langsung membuka pendaftaran sengketa hasil pilkada. Masa pendaftaran akan diterima hingga 18 Desember 2024….

Continue reading
  • Berita

Calon Parpol Tak Sesuai Aspirasi Publik, MK Diminta Hadirkan Kotak Kosong di Pilkada

1 tahun yang lalu1 tahun yang lalu11 mins

Kotak kosong bisa jadi pendorong parpol untuk menghadirkan figur-figur terbaik kepada publik saat pilkada. JAKARTA, KOMPAS — Menjamurnya kontestasi pemilihan…

Continue reading
  • Berita

Robohnya Kultur Demokrasi Kita

1 tahun yang lalu1 tahun yang lalu12 mins

Bukan hanya mundur, fondasi dan kultur demokrasi kita telah roboh. Butuh waktu lama untuk membangunnya kembali. Kita pernah bangga sebagai…

Continue reading
  • Berita

Dari Pramono, Luluk, hingga Marshel, Utak-atik Kandidat Pilkada di Menit Terakhir

1 tahun yang lalu1 tahun yang lalu14 mins

Perubahan syarat pencalonan membuat partai sibuk bongkar pasang kandidat kepala daerah meski pendaftaran sudah dibuka. Jarum jam menunjukkan pukul 02.30…

Continue reading
  • Berita

MK Heran Ada 10% Suara Tak Sah di Satu TPS Bengkulu Tengah: Aneh Ini

1 tahun yang lalu1 tahun yang lalu5 mins

Jakarta – Hakim Konstitusi Arief Hidayat mengaku heran lantaran adanya 10 persen suara tidak sah dalam satu TPS di Desa Tabarenah, Bengkulu Tengah…

Continue reading
  • Berita

Adik Almas Ubah Gugatan di MK soal Syarat Usia Cagub, Kini Mirip Putusan MA

1 tahun yang lalu1 tahun yang lalu6 mins

Jakarta – Mahasiswa bernama Arkaan Wahyu Re A mengubah petitum dalam gugatannya terkait syarat usia calon kepala daerah yang diajukannya ke Mahkamah…

Continue reading
  • Berita

Pelantikan Presiden Diminta Dipercepat, Hakim MK Arif Hidayat: Kok Malah Melanggar UUD 1945

1 tahun yang lalu1 tahun yang lalu7 mins

MK diminta membuat norma baru yang memungkinkan pelantikan capres dan cawapres terpilih dipercepat.   Gedung Mahkamah Konstitusi di Jalan Medan…

Continue reading
  • Berita

Menyingkap Masalah Rekapitulasi Suara dalam Pileg Kalimantan Selatan

2 tahun yang lalu2 tahun yang lalu7 mins

JAKARTA, HUMAS MKRI – Sidang Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Anggota DPRD Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Selatan kembali digelar Mahkamah Konstitusi (MK)…

Continue reading
  • Berita

Ahli Hukum Tata Negara Minta MK Cermat Tangani Sengketa Pileg DPR

2 tahun yang lalu2 tahun yang lalu4 mins

Jakarta – Pakar Hukum Tata Negara Universitas Udayana, Jimmy Z Usfunan meminta Mahkamah Konstitusi (MK) cermat dalam menangani sengketa Perselisihan Hasil…

Continue reading
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • …
  • 31

Tulisan Terbaru

  • Sikap 8 Parpol di DPR Usai Muncul Usulan Kepala Daerah Dipilih DPRD
  • Demokrat: Perpol Soal Jabatan Sipil Polisi Aktif Langgar Konstitusi
  • UU TNI Kembali Digugat ke MK, Soroti Celah Bahaya Penempatan TNI Aktif di Jabatan Sipil
  • DPR Diminta Perkuat Partisipasi Publik
  • Komnas HAM Ingatkan Beda Wewenang Lembaga Independen-Negara di Revisi UU HAM

Tentang Kami


Democracy, Economic & Constitution Institute (Deconstitute) adalah lembaga independen yang fokus dalam bidang penelitian, advokasi dan konsultasi seputar isu demokrasi, ekonomi konstitusional dan tata negara. DECONSTITUTE didirikan oleh sejumlah akademisi, peneliti dan aktivis dengan tujuan untuk berkontribusi dalam mencari solusi terbaik atas permasalahan atau isu bangsa tersebut.

Temukan Kami Di


  • WhatsApp
  • Instagram
  • Mail
© 2026 DECONSTITUTE. All rights reserved.
 

Memuat Komentar...
 

Anda harus log masuk untuk menerbitkan komentar.