Ahli Hukum Tata Negara Minta MK Cermat Tangani Sengketa Pileg DPR
Jakarta – Pakar Hukum Tata Negara Universitas Udayana, Jimmy Z Usfunan meminta Mahkamah Konstitusi (MK) cermat dalam menangani sengketa Perselisihan Hasil…
Democracy, Economic & Constitution Institute (Deconstitute) adalah lembaga independen yang fokus dalam bidang penelitian, advokasi dan konsultasi seputar isu demokrasi, ekonomi konstitusional dan tata negara. DECONSTITUTE didirikan oleh sejumlah akademisi, peneliti dan aktivis dengan tujuan untuk berkontribusi dalam mencari solusi terbaik atas permasalahan atau isu bangsa tersebut.
Jakarta – Pakar Hukum Tata Negara Universitas Udayana, Jimmy Z Usfunan meminta Mahkamah Konstitusi (MK) cermat dalam menangani sengketa Perselisihan Hasil…
Jakarta – Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) Saldi Isra mempertanyakan tanda tangan yang serupa pada daftar hadir TPS di Desa Durin Timur,…
Mahkamah Konstitusi (MK) kembali menggelar sidang sengketa Pileg 2024, pada Senin (6/5/2024) hari ini. Sidang kali ini beragendakan mendengarkan jawaban…
Sebagian perkara sengketa pemilu legislatif selesai diperiksa dan akan segera diputus apakah bisa berlanjut atau tidak. JAKARTA, KOMPAS — Mahkamah Konstitusi sudah…
Jakarta, CNN Indonesia — Kuasa hukum PPP Moch Ainul Yaqin mengungkit kegagalan lolos ambang batas parlemen (parliamentary threshold) karena kesalahan perhitungan KPU dalam sidang sengketa…
Ketua Dewan Penasihat ICMI Jimly Asshiddiqie memuji kualitas Pemilu 2024, katanya jauh lebih baik ketimbang 2019. Apa benar demikian. WARTAKOTALIVE.COM,…
Mahkamah Konstitusi mulai memeriksa permohonan sengketa Pemilihan Legislatif 2024 pada Senin (29/04). Mereka akan menangani 297 perkara, lebih banyak…
Pascaputusan MK, dikhawatirkan metode politisasi bansos dan politisasi aparat terulang pada pilkada November mendatang. BPMI SEKRETARIAT PRESIDEN: Presiden Joko Widodo menyerahkan…
Indonesiainside.id- Direktur Eksekutif Institute for Democracy and Strayegic, Affairs, Ahmad Khoirul Umam, mengingatkan, instrumen kekuasaan negara tidak boleh dijadikan alat kepentingan…
Baru kali ini MK memberikan ruang bagi para pihak sengketa pilpres untuk menyerahkan kesimpulan. Demi wujudkan keadilan. Sengketa Pemilihan Presiden…
Anda harus log masuk untuk menerbitkan komentar.