MK-KPU Koordinasi Tahapan Penanganan Perselisihan Hasil Pemilu
JAKARTA, HUMAS MKRI – Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi (Sekjen MK) Heru Setiawan, didampingi Panitera Muda 2 Wiryanto, dan Kepala Biro…
Democracy, Economic & Constitution Institute (Deconstitute) adalah lembaga independen yang fokus dalam bidang penelitian, advokasi dan konsultasi seputar isu demokrasi, ekonomi konstitusional dan tata negara. DECONSTITUTE didirikan oleh sejumlah akademisi, peneliti dan aktivis dengan tujuan untuk berkontribusi dalam mencari solusi terbaik atas permasalahan atau isu bangsa tersebut.
JAKARTA, HUMAS MKRI – Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi (Sekjen MK) Heru Setiawan, didampingi Panitera Muda 2 Wiryanto, dan Kepala Biro…
TEMPO.CO, Jakarta – Mahkama Konstitusi atau MK telah mempersiapkan berbagai hal untuk menghadapi permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Tahun 2024. Dasar hukum penanganan PHPU…
JAKARTA, HUMAS MKRI – Tiga belas kepala daerah mengajukan pengujian Pasal 201 ayat (7), ayat (8), dan ayat (9) Undang-Undang…
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum- Ketua Bawaslu Rahmat Bagja memberikan keterangan dalam persidangan uji materi beberapa pasal terkait kampanye dalam…
JAKARTA, HUMAS MKRI – Seorang mahasiswa bernama Adoni Y. Tanesab mengajukan permohonan pengujian Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang…
JAKARTA, HUMAS MKRI – Mahkamah Konstitusi (MK) menyatakan permohonan Perkara Nomor 167/PUU-XXI/2023 tidak dapat diterima. Perkara ini berkaitan dengan permohonan pengujian…
Liputan6.com, Jakarta – Aturan soal presiden dan wakil presiden boleh memihak dan berkampanye saat pemilu dalam Undang-Undang Pemilu digugat ke Mahkamah Konstitusi (MK). Aturan tersebut berada di…
JAKARTA – Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) tak mempermasalahkan somasi soal Pembatalan Seleksi Penjabat Kepala Daerah, Imbas Putusan Mahkamah Konstitusi (MK)….
MK mengabulkan uji materi salah satu pasal di UU Pilkada sehingga 48 pimpinan daerah hasil Pilkada 2018 dan baru dilantik…
JAKARTA, HUMAS MKRI – Seorang advokat bernama Gugum Ridho Putra mengujikan aturan kampanye dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang…
Anda harus log masuk untuk menerbitkan komentar.