Skip to content
DECONSTITUTE

DECONSTITUTE

Democracy, Economic & Constitution Institute (Deconstitute) adalah lembaga independen yang fokus dalam bidang penelitian, advokasi dan konsultasi seputar isu demokrasi, ekonomi konstitusional dan tata negara. DECONSTITUTE didirikan oleh sejumlah akademisi, peneliti dan aktivis dengan tujuan untuk berkontribusi dalam mencari solusi terbaik atas permasalahan atau isu bangsa tersebut.

  • Beranda
  • Tentang Kami
  • Berita
  • Galeri
  • Home
  • mahkamah konstitusi
  • Page 6

Popular News

1

Sikap 8 Parpol di DPR Usai Muncul Usulan Kepala Daerah Dipilih DPRD

  • Berita
2

Demokrat: Perpol Soal Jabatan Sipil Polisi Aktif Langgar Konstitusi

  • Berita
3

UU TNI Kembali Digugat ke MK, Soroti Celah Bahaya Penempatan TNI Aktif di Jabatan Sipil

  • Berita
4

DPR Diminta Perkuat Partisipasi Publik

  • Berita
5

Komnas HAM Ingatkan Beda Wewenang Lembaga Independen-Negara di Revisi UU HAM

  • Berita
6

Refleksi atas Gugatan UU Penyandang Disabilitas

  • Berita
7

Kepala Badan Keahlian DPR sebut ada lima isu strategis RUU Sikdiknas

  • Berita
8

Reformasi Konstitusi Jadi Sorotan Ahli Hukum Nasional

  • Berita
  • Berita
2 tahun yang lalu2 tahun yang lalu

Sikap 8 Parpol di DPR Usai Muncul Usulan Kepala Daerah Dipilih DPRD

  • Berita
2 tahun yang lalu2 tahun yang lalu

Demokrat: Perpol Soal Jabatan Sipil Polisi Aktif Langgar Konstitusi

  • Berita
2 tahun yang lalu2 tahun yang lalu

UU TNI Kembali Digugat ke MK, Soroti Celah Bahaya Penempatan TNI Aktif di Jabatan Sipil

Tag: mahkamah konstitusi

  • Berita

MK-KPU Koordinasi Tahapan Penanganan Perselisihan Hasil Pemilu

2 tahun yang lalu2 tahun yang lalu3 mins

JAKARTA, HUMAS MKRI – Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi (Sekjen MK) Heru Setiawan, didampingi Panitera Muda 2 Wiryanto, dan Kepala Biro…

Continue reading
  • Berita

Persiapan MK Hadapi Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum 2024

2 tahun yang lalu2 tahun yang lalu3 mins

TEMPO.CO, Jakarta – Mahkama Konstitusi atau MK telah mempersiapkan berbagai hal untuk menghadapi permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Tahun 2024. Dasar hukum penanganan PHPU…

Continue reading
  • Berita

Sejumlah Kepala Daerah Persoalkan Kompleksitas Pilkada Serentak

2 tahun yang lalu2 tahun yang lalu9 mins

JAKARTA, HUMAS MKRI – Tiga belas kepala daerah mengajukan pengujian Pasal 201 ayat (7), ayat (8), dan ayat (9) Undang-Undang…

Continue reading
  • Berita

Sidang Gugatan Uji Materi Aturan Kampanye di MK, Ketua Bawaslu Berikan Keterangan

2 tahun yang lalu2 tahun yang lalu7 mins

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum- Ketua Bawaslu Rahmat Bagja memberikan keterangan dalam persidangan uji materi beberapa pasal terkait kampanye dalam…

Continue reading
  • Berita

Pemohon Minta Putusan MK Yang Langgar Kode Etik Dapat Diuji

2 tahun yang lalu2 tahun yang lalu6 mins

JAKARTA, HUMAS MKRI – Seorang mahasiswa bernama Adoni Y. Tanesab mengajukan permohonan pengujian Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang…

Continue reading
  • Berita

MK: Pencalonan Caleg DPR Lewat Jalur Parpol Konstitusional

2 tahun yang lalu2 tahun yang lalu7 mins

JAKARTA, HUMAS MKRI – Mahkamah Konstitusi (MK) menyatakan permohonan Perkara Nomor 167/PUU-XXI/2023 tidak dapat diterima. Perkara ini berkaitan dengan permohonan pengujian…

Continue reading
  • Berita

Aturan soal Presiden dan Pejabat Negara Boleh Berpihak dan Kampanye di Pemilu Digugat ke MK

2 tahun yang lalu2 tahun yang lalu5 mins

Liputan6.com, Jakarta – Aturan soal presiden dan wakil presiden boleh memihak dan berkampanye saat pemilu dalam Undang-Undang Pemilu digugat ke Mahkamah Konstitusi (MK).  Aturan tersebut berada di…

Continue reading
  • Berita

Kemendagri Siap Jawab Somasi Pembatalan Seleksi Penjabat Kepala Daerah

2 tahun yang lalu2 tahun yang lalu6 mins

JAKARTA – Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) tak mempermasalahkan somasi soal Pembatalan Seleksi Penjabat Kepala Daerah, Imbas Putusan Mahkamah Konstitusi (MK)….

Continue reading
  • Berita

Putusan MK Membuat 48 Pimpinan Daerah Bisa Menjabat Lebih Lama

2 tahun yang lalu2 tahun yang lalu8 mins

MK mengabulkan uji materi salah satu pasal di UU Pilkada sehingga 48 pimpinan daerah hasil Pilkada 2018 dan baru dilantik…

Continue reading
  • Berita

Pejabat Negara Kampanye Berpotensi Konflik Kepentingan

2 tahun yang lalu2 tahun yang lalu14 mins

  JAKARTA, HUMAS MKRI – Seorang advokat bernama Gugum Ridho Putra mengujikan aturan kampanye dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang…

Continue reading
  • 1
  • …
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • …
  • 31

Tulisan Terbaru

  • Sikap 8 Parpol di DPR Usai Muncul Usulan Kepala Daerah Dipilih DPRD
  • Demokrat: Perpol Soal Jabatan Sipil Polisi Aktif Langgar Konstitusi
  • UU TNI Kembali Digugat ke MK, Soroti Celah Bahaya Penempatan TNI Aktif di Jabatan Sipil
  • DPR Diminta Perkuat Partisipasi Publik
  • Komnas HAM Ingatkan Beda Wewenang Lembaga Independen-Negara di Revisi UU HAM

Tentang Kami


Democracy, Economic & Constitution Institute (Deconstitute) adalah lembaga independen yang fokus dalam bidang penelitian, advokasi dan konsultasi seputar isu demokrasi, ekonomi konstitusional dan tata negara. DECONSTITUTE didirikan oleh sejumlah akademisi, peneliti dan aktivis dengan tujuan untuk berkontribusi dalam mencari solusi terbaik atas permasalahan atau isu bangsa tersebut.

Temukan Kami Di


  • WhatsApp
  • Instagram
  • Mail
© 2026 DECONSTITUTE. All rights reserved.
 

Memuat Komentar...
 

Anda harus log masuk untuk menerbitkan komentar.