Akhir Masa Jabatan Tujuh Kepala Daerah Tidak Mengganggu Jadwal Pilkada Serentak 2024
JAKARTA, HUMAS MKRI – Tujuh kepala daerah memperbaiki permohonan yang mempersoalkan pemotongan masa jabatan. Hal ini disampaikan oleh tim kuasa hukum…
Democracy, Economic & Constitution Institute (Deconstitute) adalah lembaga independen yang fokus dalam bidang penelitian, advokasi dan konsultasi seputar isu demokrasi, ekonomi konstitusional dan tata negara. DECONSTITUTE didirikan oleh sejumlah akademisi, peneliti dan aktivis dengan tujuan untuk berkontribusi dalam mencari solusi terbaik atas permasalahan atau isu bangsa tersebut.
JAKARTA, HUMAS MKRI – Tujuh kepala daerah memperbaiki permohonan yang mempersoalkan pemotongan masa jabatan. Hal ini disampaikan oleh tim kuasa hukum…
Jakarta – Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI batal menggelar nonton bareng (nobar) debat capres dan cawapres yang rencana sebelumnya disiapkan di tiga…
JAKARTA – Komisi Pemilihan Umum ( KPU ) diminta segera berbenah diri pascamunculnya informasi kebocoran data pemilih Pemilu 2024. Hal…
Optika.id – Pemilu 2024 sebagai arena konsolidasi demokrasi rakyat Indonesia, telah membawa dinamikanya sendiri yang relatif berbeda dengan kondisi Pemilu sebelumnya….
Republik Merdeka – Putusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) terkait penetapan calon presiden dan calon wakil presiden (capres-cawapres) Pemilihan Umum (Pemilu)…
JAKARTA – Tim Advokasi Penjaga Demokrasi dan Konstitusi (TAPDK) akan mengajukan Judicial Review (JR) ke Mahkamah Agung (MA), Senin (20/11/2023)…
Jakarta – Gugatan pasal syarat capres-cawapres ke Mahkamah Konstitusi (MK) terus bermunculan. Mereka berharap agar syarat capres dikembalikan, yaitu minimal…
JAKARTA – Pasangan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka mendapat nomor dua saat pengundian nomor urut capres cawapres 2024 di KPU RI…
JAKARTA, HUMAS MKRI – Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu) kembali diuji ke Mahkamah Konstitusi. Kali ini,…
RUANGPOLITIK.COM – Langkah Denny Indrayana mengajukan permohonan uji formil atas Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023 soal syarat capres-cawapres yang dikabulkan Mahkamah Konstitusi (MK)…
Anda harus log masuk untuk menerbitkan komentar.