Skip to content
DECONSTITUTE

DECONSTITUTE

Democracy, Economic & Constitution Institute (Deconstitute) adalah lembaga independen yang fokus dalam bidang penelitian, advokasi dan konsultasi seputar isu demokrasi, ekonomi konstitusional dan tata negara. DECONSTITUTE didirikan oleh sejumlah akademisi, peneliti dan aktivis dengan tujuan untuk berkontribusi dalam mencari solusi terbaik atas permasalahan atau isu bangsa tersebut.

  • Beranda
  • Tentang Kami
  • Bergabung dengan tim kami
  • Berita
  • Galeri
  • Home
  • MAKI

Popular News

1

MK Kembali Uji Materi KUHP Baru Terkait Pasal ‘Sapu Jagat’ Korupsi

  • Berita
2

Teror Air Keras Aktivis KontraS dan Alarm Bahaya Demokrasi

  • Berita
3

MKMK Buka Suara soal Pemohon Uji Materi Tolak Adies Kadir Periksa Perkara

  • Berita
4

Prabowo Sudah Teken Keppres Adies Kadir Jadi Hakim MK

  • Berita
5

Komisi II DPR: Ambang Batas Parlemen Membangun Parpol yang Sehat

  • Berita
6

Pakar Unair Was-was Independensi MK Usai Adies Kadir jadi Calon Hakim Konstitusi

  • Berita
7

MK Diminta Tetapkan Ambang Batas Parlemen Maksimal 2,5 Persen

  • Berita
8

MK: Pemberian Perlindungan Hukum Kepada Wartawan Merupakan Instrumen Konstitusional

  • Berita
  • Berita
3 tahun yang lalu3 tahun yang lalu

MK Kembali Uji Materi KUHP Baru Terkait Pasal ‘Sapu Jagat’ Korupsi

  • Berita
3 tahun yang lalu3 tahun yang lalu

Teror Air Keras Aktivis KontraS dan Alarm Bahaya Demokrasi

  • Berita
3 tahun yang lalu3 tahun yang lalu

MKMK Buka Suara soal Pemohon Uji Materi Tolak Adies Kadir Periksa Perkara

Tag: MAKI

  • Berita

Gugatan MAKI Tak Diterima, MK Tetap Perpanjang Jabatan Pimpinan KPK

3 tahun yang lalu3 tahun yang lalu3 mins

Jakarta – Mahkamah Konstitusi (MK) tidak menerima gugatan Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI). MAKI menggugat perihal kepemimpinan Firli Bahuri dkk pasca putusan masa jabatan diperpanjang menjadi 5 tahun.

Continue reading
  • Berita

MAKI Minta MK Tolak Gugatan Hapus Wewenang Jaksa Menyidik Kasus Korupsi

3 tahun yang lalu3 tahun yang lalu6 mins

Jakarta – Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) meminta Mahkamah Konstitusi (MK) menolak gugatan advokat Yasin Djamaluddin, yang meminta agar kewenangan jaksa menyidik kasus korupsi dihapus. Malah MAKI meminta kejaksaan diluaskan kewenangannya, yaitu bisa menyidik kasus kolusi dan nepotisme.

Continue reading
  • Berita

Dinilai KPK Tak Miliki “Legal Standing”, MAKI Singgung soal Putusan MK

3 tahun yang lalu3 tahun yang lalu7 mins

Jakarta – Perkumpulan Masyarakat Anti-Korupsi Indonesia (MAKI) berpandangan organisasi masyarakat (Ormas) tetap dapat mengajukan upaya hukum meskipun tidak memiliki Surat Keterangan Terdaftar (SKT) sebagai Ormas.

Continue reading

Tulisan Terbaru

  • MK Kembali Uji Materi KUHP Baru Terkait Pasal ‘Sapu Jagat’ Korupsi
  • Teror Air Keras Aktivis KontraS dan Alarm Bahaya Demokrasi
  • MKMK Buka Suara soal Pemohon Uji Materi Tolak Adies Kadir Periksa Perkara
  • Prabowo Sudah Teken Keppres Adies Kadir Jadi Hakim MK
  • Komisi II DPR: Ambang Batas Parlemen Membangun Parpol yang Sehat

Tentang Kami


Democracy, Economic & Constitution Institute (Deconstitute) adalah lembaga independen yang fokus dalam bidang penelitian, advokasi dan konsultasi seputar isu demokrasi, ekonomi konstitusional dan tata negara. DECONSTITUTE didirikan oleh sejumlah akademisi, peneliti dan aktivis dengan tujuan untuk berkontribusi dalam mencari solusi terbaik atas permasalahan atau isu bangsa tersebut.

Temukan Kami Di


  • WhatsApp
  • Instagram
  • Mail
© 2026 DECONSTITUTE. All rights reserved.
 

Memuat Komentar...
 

Anda harus log masuk untuk menerbitkan komentar.