Revisi UU Pemilu Dinilai Perlu Dibahas Lewat Pansus
Jakarta: Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) soal pemisahan pemilu nasional dan lokal dinilai membuka urgensi untuk membahas Rancangan Undang-Undang (RUU) Pemilu…
Democracy, Economic & Constitution Institute (Deconstitute) adalah lembaga independen yang fokus dalam bidang penelitian, advokasi dan konsultasi seputar isu demokrasi, ekonomi konstitusional dan tata negara. DECONSTITUTE didirikan oleh sejumlah akademisi, peneliti dan aktivis dengan tujuan untuk berkontribusi dalam mencari solusi terbaik atas permasalahan atau isu bangsa tersebut.
Jakarta: Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) soal pemisahan pemilu nasional dan lokal dinilai membuka urgensi untuk membahas Rancangan Undang-Undang (RUU) Pemilu…
Jakarta: Kementerian Dalam Negeri sejumlah instansi terkait sedang mematangkan konsep penerapan e-voting yang akan masuk dalam muatan revisi Undang-Undang (UU) Pemilu dan…
JAKARTA – Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR Ahmad Doli Kurnia, menegaskan pihaknya tak mempermasalahkan jika pembahasan revisi Undang-Undang Pemilu…
Setidaknya 68,1 persen responden memilih pileg dan pilpres serta pilkada tetap digelar serentak di tahun yang sama. Namun, ada pula…
Jayapura, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menggelar sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) perkara Nomor:…
Jakarta – Wakil Ketua Komisi II DPR Dede Yusuf menanggapi usulan pemilu dan pilkada diberi jeda 2 tahun. Komisi II DPR menampung masukan tersebut untuk evaluasi secara…
Jakarta – Ketua Komisi II DPR RI Rifqinizamy Karsayuda mengaku satu pandangan dengan usulan Ketua Bawaslu RI Rahmat Bagja agar penyelenggaraan pemilu dan…
WAKIL Ketua Komisi II DPR RI Zulfikar Arse Sadikin, meminta para peserta pemilu untuk tidak berlarut-larut dalam menanggapi hasil Pemungutan suara ulang (PSU)…
KOMISI Pemilihan Umum (KPU) RI menyatakan masih menunggu keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait dengan permohonan perselisihan hasil Pilkada (PHP-kada) Kabupaten…
BeritaNasional.com – Wakil Ketua Majelis Syuro PKS Hidayat Nur Wahid menilai tetap perlu ada batasan meski ambang batas pencalonan presiden dihapus….
Anda harus log masuk untuk menerbitkan komentar.