Democracy, Economic & Constitution Institute (Deconstitute) adalah lembaga independen yang fokus dalam bidang penelitian, advokasi dan konsultasi seputar isu demokrasi, ekonomi konstitusional dan tata negara. DECONSTITUTE didirikan oleh sejumlah akademisi, peneliti dan aktivis dengan tujuan untuk berkontribusi dalam mencari solusi terbaik atas permasalahan atau isu bangsa tersebut.
JAKARTA – Sosok Menteri BUMN Erick Thohir menjadi figur calon wakil presiden (cawapres) yang terus menguat untuk Pilpres 2024. Erick Thohir dinilai mempunyai modal lengkap sehingga mampu menambah daya keterpilihan di masyarakat.
Jakarta – PDI Perjuangan (PDIP) menggelar Rapat Kerja Nasional (Rakernas) III pada 6-8 Juni 2023 di Sekolah Partai Lenteng Agung, Jakarta Selatan. Tema Rakernas kali ini adalah ‘Fakir Miskin dan Anak Telantar Dipelihara oleh Negara’.
JAKARTA – Koalisi Masyarakat Sipil Kawal Pemilu Bersih mendesak Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI bertindak atas langkah Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI yang menghapus kewajiban peserta Pemilu 2024 menyerahkan Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK).
JAKARTA – Sekretaris Jenderal PDI-P Hasto Kristiyanto menilai pakar hukum tata negara Denny Indrayana berlebihan menuding masih adanya gerakan atau upaya perpanjangan masa jabatan Presiden Joko Widodo (Jokowi).
JAKARTA – Partai Golkar tetap memperjuangkan Airlangga Hartarto sebagai calon presiden (capres) pada Pemilu 2024 mendatang.
Jakarta – Polisi tengah mengusut kasus dugaan kebocoran putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang diunggah oleh mantan Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Denny Indrayana di akun Twitter pribadinya. Sejauh ini, sudah ada dua saksi yang diperiksa perihal kebocoran tersebut.
JAKARTA – Pakar hukum tata negara Denny Indrayana mengirimkan surat untuk Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri. Dalam surat yang dibuat 2 Juni 2023 itu, ia mengingatkan Megawati bahwa gerakan perpanjangan jabatan Presiden Joko Widodo masih berlangsung hingga saat ini.
JAKARTA – Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu rupanya membolehkan kepala negara mengampanyekan pihak selain dirinya dalam pemilu.
Jakarta – Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) meminta Mahkamah Konstitusi untuk menolak gugatan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu alias gugatan sistem proporsional tertutup. Perludem menyampaikan hal tersebut dalam kesimpulan yang mereka berikan ke MK selaku pihak terkait gugatan tersebut.
JAKARTA – Indonesia Corruption Watch (ICW), Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) bersama sejumlah lembaga sipil lainnya mendesak Mahkamah Konstitusi menegur Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan mendesak agar aturan terkait eks terpidana menjadi caleg dibatalkan.
Anda harus log masuk untuk menerbitkan komentar.