Democracy, Economic & Constitution Institute (Deconstitute) adalah lembaga independen yang fokus dalam bidang penelitian, advokasi dan konsultasi seputar isu demokrasi, ekonomi konstitusional dan tata negara. DECONSTITUTE didirikan oleh sejumlah akademisi, peneliti dan aktivis dengan tujuan untuk berkontribusi dalam mencari solusi terbaik atas permasalahan atau isu bangsa tersebut.
Jakarta – Partai Berkarya membantah dengan tegas gugatan terhadap Komisi Pemilihan Umum (KPU) soal penundaan Pemilu 2024 ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat merupakan pesanan pihak tertentu. Partai Berkarya mengeklaim gugatan tersebut merupakan upaya mendapatkan hak konstitusional menjadi peserta Pemilu 2024.
JAKARTA – Anggota Komisi II DPR RI dari Fraksi PAN Guspardi Gaus meminta kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI untuk membuat peraturan KPU (PKPU) yang isinya memudahkan persyaratan bagi seseorang untuk daftar menjadi bakal calon anggota legislatif (bacaleg) di Pemilu 2024.
Jakarta – Sidang gugatan Partai Berkarya terhadap KPU RI terkait penundaan Pemilu 2024 ditunda. Persidangan ditunda karena belum lengkapnya berkas kedua pihak.
JAKARTA – Kuasa hukum Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, Heru Widodo, merasa yakin kliennya tidak bersalah dalam gugatan perdata yang diajukan Partai Berkarya ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.
Jakarta – Ketua Umum Partai Bulan Bintang atau PBB Yusril Ihza Mahendra mengatakan bahwa dirinya berharap agar jangan sampai pada Pemilu 2024 hanya muncul satu pasang calon presiden dan wakil presiden. Karena, menurut dia, jika satu pasangan calon, itu akan menjadi masalah dari segi konstitusi.
Jakarta – Komisi Pemilihan Umum (KPU) yakin gugatan Partai Berkarya di PN Jakarta Pusat tidak akan diterima majelis hakim. Hal itu lantaran Pengadilan Tinggi DKI telah membatalkan putusan PN Jakpus yang mengabulkan gugatan Partai Prima soal penundaan tahapan Pemilu.
Jakarta – Ahli dari Universitas Gadjah Mada (UGM) Sukmajati mengatakan sistem proporsional tertutup atau coblos partai bisa diterapkan di Pemilu 2024.
JAKARTA – Sistem pemilihan umum (Pemilu) khususnya pemilihan anggota legislatif (Pileg) yang sesuai dengan dinamika dan sistem demokrasi di Indonesia saat ini adalah sistem proporsional terbuka.
JAKARTA – Ratusan Kiai Nahdlatul Ulama (NU) menyatakan diri bergabung dan siap berjuang bersama Partai Hati Nurani Rakyat ( Hanura ). Mereka siap nyaleg atau daftar sebagai calon anggota legislatif untuk maju di Pemilu 2024.
Jakarta – Hakim Mahkamah Konstitusi Saldi Isra menanggapi penjelasan dari ahli pemohon di sidang gugatan UU Pemilu terkait sistem pemilu proporsional terbuka dengan nomor perkara 114/PUU-XX/2022 di Gedung MK pada Rabu (12/4).
Anda harus log masuk untuk menerbitkan komentar.