Democracy, Economic & Constitution Institute (Deconstitute) adalah lembaga independen yang fokus dalam bidang penelitian, advokasi dan konsultasi seputar isu demokrasi, ekonomi konstitusional dan tata negara. DECONSTITUTE didirikan oleh sejumlah akademisi, peneliti dan aktivis dengan tujuan untuk berkontribusi dalam mencari solusi terbaik atas permasalahan atau isu bangsa tersebut.
JAKARTA – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) akan membacakan putusan etik kasus dugaan kecurangan verifikasi partai politik calon peserta Pemilu 2024 pada Senin (3/4/2023).
Jakarta – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menjatuhkan sanksi peringatan kepada Hasyim Asy’ari. DKPP menilai, Hasyim terbukti melanggar kode etik sebagai penyelenggara pemilu terkait pernyataannya soal sistem proporsional tertutup.
JAKARTA – Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) menemukan sebanyak 94.956 anak di bawah umur terdaftar sebagai pemilih di Pemilu 2024. Hal itu berdasarkan hasil pengawasan terhadap proses pencocokan dan penelitian (coklit) pemutakhiran data pemilih yang dilakukan Bawaslu.
Jakarta – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) akan menggelar sidang terkait dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu (KEPP) perkara Nomor 14-PKE-DKPP/II/2023. Sidang tersebut akan digelar hari ini, di Ruang Sidang DKPP, Jakarta Pusat.
JAKARTA – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI menemukan 868.545 pemilih telah meninggal dunia.
JAKARTA – Pemilu 2024 diwarnai hasil survei yang dirilis oleh beragam lembaga survei.
JAKARTA — Seorang advokat bernama Viktor Santoso Tandiasa mengajukan permohonan uji materi ke Mahkamah Konstitusi (MK) atas pasal yang mengatur pemilu lanjutan dan pemilu susulan dalam UU Pemilu. Gugatan ini bertujuan untuk mencegah terjadinya penundaan Pemilu 2024.
Jakarta – Pengamat politik Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Adi Prayitno menilai kecil peluang Partai Golkar bergabung dalam Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP). Pernyataan Adi ini menyusul pertemuan para elite dari anggota Koalisi Indonesia Bersatu dan KPP pada akhir pekan lalu.
Jakarta – Lembaga survei Litbang Kompas melakukan survei terkait penundaan Pemilu 2024. Hasilnya sebanyak 82,8% responden menilai tidak perlu dilakukan penundaan Pemilu 2024.
JAKARTA – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI menegaskan bahwa politik uang dan kampanye di tempat ibadah merupakan tindak pidana pemilu.
Anda harus log masuk untuk menerbitkan komentar.