Democracy, Economic & Constitution Institute (Deconstitute) adalah lembaga independen yang fokus dalam bidang penelitian, advokasi dan konsultasi seputar isu demokrasi, ekonomi konstitusional dan tata negara. DECONSTITUTE didirikan oleh sejumlah akademisi, peneliti dan aktivis dengan tujuan untuk berkontribusi dalam mencari solusi terbaik atas permasalahan atau isu bangsa tersebut.
Jakarta – Komisi Pemilihan Umum (KPU) akan mengumumkan nasib Partai PRIMA pada pekan ketiga bulan April mendatang. Hingga kini, masih terbuka peluang Partai PRIMA menjadi peserta Pemilu 2024.
Jakarta – Komisi Pemilihan Umum (KPU) menegaskan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu (UU Pemilu) tidak mengatur penundaan pemilu.
JAKARTA – Pihak Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI menyebut, sudah ada 48 gugatan partai politik yang mereka hadapi dalam pendaftaran calon peserta Pemilu 2024.
JAKARTA – Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (PN Jakpus) yang mengabulkan gugatan perdata Partai Rakyat Adil Makmur (Prima) untuk menunda pemilu rupanya menyisakan kejanggalan baru.
JAKARTA – Peluang Prabowo Subianto berpasangan dengan Airlangga Hartato pada Pilpres 2024 sangat terbuka. Hal itu setidaknya dapat dilihat dari tiga faktor pendukung.
JAKARTA – Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad mengatakan Rancangan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu akan disahkan pekan depan.
Jakarta – Presiden Joko Widodo (Jokowi) membeberkan isi pertemuannya dengan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri beberapa hari lalu. Jokowi tak menampik jika dirinya bersama Megawati membahas pemilu hingga peta koalisi di 2024.
JAKARTA – Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI menambah materi memori banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (PN Jakpus) yang memerintahkan penundaan pemilu.
JAKARTA – Ketua Humas Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) M Natsir Kongah mengungkap adanya dana Rp 45 triliun yang terindikasi sebagai hasil tindak pidana pencucian uang (TPPU).
Jakarta – Wasekjen Partai Demokrat (PD) Jansen Sitindaon hadir sebagai pihak terkait dalam sidang gugatan UU Pemilu di Mahkamah Konstitusi (MK). Ngaku sebagai ‘korban’, Jansen meminta MK memutuskan pelaksanaan pileg dan pilpres dipisah.
Anda harus log masuk untuk menerbitkan komentar.