Democracy, Economic & Constitution Institute (Deconstitute) adalah lembaga independen yang fokus dalam bidang penelitian, advokasi dan konsultasi seputar isu demokrasi, ekonomi konstitusional dan tata negara. DECONSTITUTE didirikan oleh sejumlah akademisi, peneliti dan aktivis dengan tujuan untuk berkontribusi dalam mencari solusi terbaik atas permasalahan atau isu bangsa tersebut.
JAKARTA – Partai Keadilan Sejahtera (PKS) memperkirakan partisipasi pemilih pada Pemilu 2024 akan merosot, seandainya pemilihan legislatif menggunakan sistem proporsional tertutup kembali diterapkan.
Jakarta – Relawan pendukung Jokowi, Projo meyakini Presiden Joko Widodo tidak mendukung agenda penundaan pemilu. Mereka menilai agenda yang berkembang hanya proposal menjerumuskan Jokowi.
JAKARTA – Direktur Pemberdayaan Informatika Kemenkominfo, Bonifasius Wahyu Pudjianto mengatakan netralitas aparatur sipil negara (ASN) menjelang pemilihan umum tahun 2024 harus sangat diperhatikan.
JAKARTA – Ketua Umum Partai Kebangkitan Nusantara (PKN) Gede Pasek Suardika menggugat Undang-Undang (UU) Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu ke Mahkamah Konstitusi (MK).
Jakarta – Ketua Majelis Ulama Indonesia Kiai Haji Abdullah Jaidi mengajak semua pihak menjadikan Pemilihan Umum 2024 sebagai ajang merajut kebersamaan dan persatuan bangsa bukan ajang perseteruan.
Jakarta – Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Rahmat Bagja menyebut kerawanan penyebaran hoaks atau informasi sesat yang bersumber dari media sosial (medsos) masih sangat berpotensi terjadi pada Pemilu 2024.
JAKARTA – PDI Perjuangan (PDIP) dan Partai Demokrat saling sindir soal pernyataan Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) terkait polemik sistem pemilu.
Jakarta – Ketua Bawaslu RI Rahmad Bagja membeberkan sejumlah kerawanan yang berpotensi terjadi di Pemilu 2024. Dia pun mengaku sudah menyiapkan sejumlah strategi untuk mengatasi kerawanan tersebut.
Jakarta – Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto mengatakan, Partai Demokrat yang mengubah sistem pemilu proporsional tertutup atau coblos partai menjadi sistem proporsional terbuka atau coblos caleg. Hal ini menanggapi pernyataan Presiden Keenam RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang mempertanyakan kegentingan perubahan sistem pemilu di tengah tahapan Pemilu 2024.
JAKARTA – Presiden keenam RI Susilo Bambang Yudhoyono menilai bahwa perubahan sistem pemilu tidak ideal bila ditempuh lewat uji materi Undang-undang Pemilu ke Mahkamah Konstitusi (MK).
Anda harus log masuk untuk menerbitkan komentar.