Democracy, Economic & Constitution Institute (Deconstitute) adalah lembaga independen yang fokus dalam bidang penelitian, advokasi dan konsultasi seputar isu demokrasi, ekonomi konstitusional dan tata negara. DECONSTITUTE didirikan oleh sejumlah akademisi, peneliti dan aktivis dengan tujuan untuk berkontribusi dalam mencari solusi terbaik atas permasalahan atau isu bangsa tersebut.
Jakarta – Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) sudah menyerahkan laporan hasil analisis terkait aliran uang hingga triliunan rupiah hasil korupsi dan sumber ilegal lain menjadi sumber pembiayaan di Pemilu 2024 kepada aparat penegak hukum.
Jakarta – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menggelontorkan anggaran Rp 22,05 triliun di 2023 untuk persiapan penyelenggaraan pemilihan umum (Pemilu) 2024. Hal ini sebagai wujud dukungan dari sistem demokrasi Indonesia.
Jakarta – Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni meminta Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) membuka transaksi mencurigakan jelang Pemilu Serentak 2024. Menurut Sahroni, hal tersebut penting agar transaksi mencurigakan tersebut bisa ditindaklanjuti oleh lembaga-lembaga penegak hukum di Indonesia.
Jakarta – Mahkamah Konstitusi (MK) saat ini tengah menyidangkan gugatan UU Pemilu. Merespons itu, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mengungkap plus dan minus dari sistem pemilu terbuka (coblos caleg) dan sistem pemilu tertutup (coblos partai).
Jakarta – Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) mencatat adanya aliran dana tindak pidana pencucian uang (TPPU) dari kegiatan-kegiatan ilegal di sektor kehutanan, pertambangan, hingga perikanan ke dalam proses kontestasi pemilihan umum atau pemilu.
Jakarta – Plt Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Muhamad Mardiono menyatakan kesiapan partainya menghadapi Pemilu 2024. Hal itu disampaikan saat menghadiri Peluncuran Kirab Pemilu 2024 di Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU), Selasa (14/2).
Jakarta – Ketua DPP PDIP Said Abdullah menyebutkan Ketua Umum Megawati Soekarnoputri akan mengumumkan calon presiden (capres) di Pilpres 2024 pada Juni 2023. Hal tersebut, kata Said, berdasarkan informasi dari Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto.
JAKARTA – Hasil studi Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) menunjukkan, Partai Demokrasi Indonesia (PDI-P) bisa kalah dalam pemilihan presiden (Pilpres) 2024 apabila mengusung pasangan calon presiden (capres) dan wakil presiden (cawapres) tanpa berkoalisi dengan partai lain.
Jakarta – Ketua DPP PDIP Said Abdullah menuturkan bahwa nasib Ketua DPP Puan Maharani akan ditentukan oleh Ketua Umum Megawati Soekarnoputri untuk menjadi calon anggota legislatif atau calon presiden di Pemilu 2024. Sebagai kader, kata Said, Puan akan menjalani tugas dari Megawati.
Jakarta – Direktur Eksekutif Pusat Studi Hukum dan Pemerintahan (PUSHAN), Oce Madril mengemukakan perlu dikaji kombinasi sistem pemilu proporsional terbuka dan tertutup. Bahwa kedua sistem pemilu tersebut pada faktanya pernah diterapkan di Indonesia dan sama-sama memiliki aspek konstitusionalitas.
Anda harus log masuk untuk menerbitkan komentar.