Skip to content
DECONSTITUTE

DECONSTITUTE

Democracy, Economic & Constitution Institute (Deconstitute) adalah lembaga independen yang fokus dalam bidang penelitian, advokasi dan konsultasi seputar isu demokrasi, ekonomi konstitusional dan tata negara. DECONSTITUTE didirikan oleh sejumlah akademisi, peneliti dan aktivis dengan tujuan untuk berkontribusi dalam mencari solusi terbaik atas permasalahan atau isu bangsa tersebut.

  • Beranda
  • Tentang Kami
  • Berita
  • Galeri
  • Home
  • pemilu 2024
  • Page 17

Popular News

1

Sikap 8 Parpol di DPR Usai Muncul Usulan Kepala Daerah Dipilih DPRD

  • Berita
2

Demokrat: Perpol Soal Jabatan Sipil Polisi Aktif Langgar Konstitusi

  • Berita
3

UU TNI Kembali Digugat ke MK, Soroti Celah Bahaya Penempatan TNI Aktif di Jabatan Sipil

  • Berita
4

DPR Diminta Perkuat Partisipasi Publik

  • Berita
5

Komnas HAM Ingatkan Beda Wewenang Lembaga Independen-Negara di Revisi UU HAM

  • Berita
6

Refleksi atas Gugatan UU Penyandang Disabilitas

  • Berita
7

Kepala Badan Keahlian DPR sebut ada lima isu strategis RUU Sikdiknas

  • Berita
8

Reformasi Konstitusi Jadi Sorotan Ahli Hukum Nasional

  • Berita
  • Berita
2 tahun yang lalu2 tahun yang lalu

Sikap 8 Parpol di DPR Usai Muncul Usulan Kepala Daerah Dipilih DPRD

  • Berita
2 tahun yang lalu2 tahun yang lalu

Demokrat: Perpol Soal Jabatan Sipil Polisi Aktif Langgar Konstitusi

  • Berita
2 tahun yang lalu2 tahun yang lalu

UU TNI Kembali Digugat ke MK, Soroti Celah Bahaya Penempatan TNI Aktif di Jabatan Sipil

Tag: pemilu 2024

  • Berita

Gakkumdu tak Efektif, Eks Hakim MK: Saya Pernah Teriak Minta Dibubarkan

2 tahun yang lalu2 tahun yang lalu3 mins

Mantan Wakil Ketua MK Aswanto. (Foto: tangkapan layar/YouTube MK). Eks hakim konstitusi Aswanto mengaku bahwa dirinya sempat meminta Sentra Penegakan Hukum Terpadu…

Continue reading
  • Berita

Jajak Pendapat “Kompas”: Publik Minta DPR-Pemerintah Libatkan Masyarakat Sipil Saat Revisi UU MK

2 tahun yang lalu2 tahun yang lalu11 mins

Jajak pendapat “Kompas” menunjukkan penilaian mayoritas publik yang menghendaki revisi UU MK melibatkan masyarakat. Proses revisi keempat Undang-Undang Nomor 24…

Continue reading
  • Berita

UU Pemilu Jangan Jadi Alasan Bawaslu atas Lemahnya Penindakan Pelanggaran

2 tahun yang lalu2 tahun yang lalu3 mins

  KELEMAHAN Undang-Undang Nomor 7/2017 tentang Pemilihan Umum (Pemilu) harusnya tidak menjadi alasan untuk membenarkan kinerja Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu)…

Continue reading
  • Berita

Revisi Cepat UU Pemilu Dapat Merugikan Citra PPP

2 tahun yang lalu2 tahun yang lalu8 mins

Ketimbang revisi cepat UU Pemilu, kerja-kerja politik kepada konstituen dapat mendongkrak perolehan suara PPP di 2029. JAKARTA, KOMPAS – Partai…

Continue reading
  • Berita

Seluruh Gugatan Tak Diterima MK, PPP Dipastikan Terlempar dari Senayan

2 tahun yang lalu2 tahun yang lalu10 mins

MK menyatakan tidak menerima gugatan PHPU yang diajukan PPP di 19 provinsi. PPP dipastikan gagal melaju ke Senayan. JAKARTA, KOMPAS…

Continue reading
  • Berita

Nasib PPP Mulai Diputus di MK

2 tahun yang lalu2 tahun yang lalu6 mins

Upaya PPP bertahan di parlemen melalui jalur Mahkamah Konstitusi, kandas atau lanjut ke pembuktian, segera diputuskan. JAKARTA, KOMPAS – Mahkamah…

Continue reading
  • Berita

Perludem Ingatkan Potensi Konflik Kepentingan Anwar Usman dengan Kuasa Hukum KPU

2 tahun yang lalu2 tahun yang lalu3 mins

Hakim Konstitusi Anwar Usman. (tangkapan layar) Perludem Ingatkan Potensi Konflik Kepentingan Anwar Usman dengan Kuasa Hukum KPU Jakarta: Peneliti Perkumpulan…

Continue reading
  • Berita

Revisi UU MK: Ancaman Terhadap Independensi Hakim Konstitusi dan Fondasi Negara Hukum

2 tahun yang lalu2 tahun yang lalu4 mins

Sejumlah mantan hakim mengkritik upaya ‘diam-diam’ DPR dan pemerintah merevisi UU MK. Foto: Republika/Prayogi REPUBLIKA.CO.ID, oleh Rizky Suryarandika, Nawir Arsyad Akbar…

Continue reading
  • Berita

Titi Anggraini: Ini Indikasi Pemilu Sudah Rusak Berat

2 tahun yang lalu2 tahun yang lalu3 mins

RM.id  Rakyat Merdeka – Usulan Anggota Komisi II DPR dari Fraksi PDIP Hugua, agar politik uang dalam Pemilu dilegalkan, menimbulkan kontroversi. Hugua…

Continue reading
  • Berita

4 Alasan Komisi II DPR Sebut Sistem Pemilu Harus Dievaluasi

2 tahun yang lalu2 tahun yang lalu0 mins
Continue reading
  • 1
  • …
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • …
  • 136

Tulisan Terbaru

  • Sikap 8 Parpol di DPR Usai Muncul Usulan Kepala Daerah Dipilih DPRD
  • Demokrat: Perpol Soal Jabatan Sipil Polisi Aktif Langgar Konstitusi
  • UU TNI Kembali Digugat ke MK, Soroti Celah Bahaya Penempatan TNI Aktif di Jabatan Sipil
  • DPR Diminta Perkuat Partisipasi Publik
  • Komnas HAM Ingatkan Beda Wewenang Lembaga Independen-Negara di Revisi UU HAM

Tentang Kami


Democracy, Economic & Constitution Institute (Deconstitute) adalah lembaga independen yang fokus dalam bidang penelitian, advokasi dan konsultasi seputar isu demokrasi, ekonomi konstitusional dan tata negara. DECONSTITUTE didirikan oleh sejumlah akademisi, peneliti dan aktivis dengan tujuan untuk berkontribusi dalam mencari solusi terbaik atas permasalahan atau isu bangsa tersebut.

Temukan Kami Di


  • WhatsApp
  • Instagram
  • Mail
© 2026 DECONSTITUTE. All rights reserved.
 

Memuat Komentar...
 

Anda harus log masuk untuk menerbitkan komentar.