Skip to content
DECONSTITUTE

DECONSTITUTE

Democracy, Economic & Constitution Institute (Deconstitute) adalah lembaga independen yang fokus dalam bidang penelitian, advokasi dan konsultasi seputar isu demokrasi, ekonomi konstitusional dan tata negara. DECONSTITUTE didirikan oleh sejumlah akademisi, peneliti dan aktivis dengan tujuan untuk berkontribusi dalam mencari solusi terbaik atas permasalahan atau isu bangsa tersebut.

  • Beranda
  • Tentang Kami
  • Bergabung dengan tim kami
  • Berita
  • Galeri
  • Home
  • pemilu 2024
  • Page 17

Popular News

1

MKMK Buka Suara soal Pemohon Uji Materi Tolak Adies Kadir Periksa Perkara

  • Berita
2

Prabowo Sudah Teken Keppres Adies Kadir Jadi Hakim MK

  • Berita
3

Komisi II DPR: Ambang Batas Parlemen Membangun Parpol yang Sehat

  • Berita
4

Pakar Unair Was-was Independensi MK Usai Adies Kadir jadi Calon Hakim Konstitusi

  • Berita
5

MK Diminta Tetapkan Ambang Batas Parlemen Maksimal 2,5 Persen

  • Berita
6

MK: Pemberian Perlindungan Hukum Kepada Wartawan Merupakan Instrumen Konstitusional

  • Berita
7

Dari Sidang Gugatan MK, Ahli: Perjanjian yang Dibuat Hanya dalam Bahasa Asing tidak Sah

  • Berita
8

Sikap 8 Parpol di DPR Usai Muncul Usulan Kepala Daerah Dipilih DPRD

  • Berita
  • Berita
2 tahun yang lalu2 tahun yang lalu

MKMK Buka Suara soal Pemohon Uji Materi Tolak Adies Kadir Periksa Perkara

  • Berita
2 tahun yang lalu2 tahun yang lalu

Prabowo Sudah Teken Keppres Adies Kadir Jadi Hakim MK

  • Berita
2 tahun yang lalu2 tahun yang lalu

Komisi II DPR: Ambang Batas Parlemen Membangun Parpol yang Sehat

Tag: pemilu 2024

  • Berita

Gakkumdu tak Efektif, Eks Hakim MK: Saya Pernah Teriak Minta Dibubarkan

2 tahun yang lalu2 tahun yang lalu3 mins

Mantan Wakil Ketua MK Aswanto. (Foto: tangkapan layar/YouTube MK). Eks hakim konstitusi Aswanto mengaku bahwa dirinya sempat meminta Sentra Penegakan Hukum Terpadu…

Continue reading
  • Berita

Jajak Pendapat “Kompas”: Publik Minta DPR-Pemerintah Libatkan Masyarakat Sipil Saat Revisi UU MK

2 tahun yang lalu2 tahun yang lalu11 mins

Jajak pendapat “Kompas” menunjukkan penilaian mayoritas publik yang menghendaki revisi UU MK melibatkan masyarakat. Proses revisi keempat Undang-Undang Nomor 24…

Continue reading
  • Berita

UU Pemilu Jangan Jadi Alasan Bawaslu atas Lemahnya Penindakan Pelanggaran

2 tahun yang lalu2 tahun yang lalu3 mins

  KELEMAHAN Undang-Undang Nomor 7/2017 tentang Pemilihan Umum (Pemilu) harusnya tidak menjadi alasan untuk membenarkan kinerja Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu)…

Continue reading
  • Berita

Revisi Cepat UU Pemilu Dapat Merugikan Citra PPP

2 tahun yang lalu2 tahun yang lalu8 mins

Ketimbang revisi cepat UU Pemilu, kerja-kerja politik kepada konstituen dapat mendongkrak perolehan suara PPP di 2029. JAKARTA, KOMPAS – Partai…

Continue reading
  • Berita

Seluruh Gugatan Tak Diterima MK, PPP Dipastikan Terlempar dari Senayan

2 tahun yang lalu2 tahun yang lalu10 mins

MK menyatakan tidak menerima gugatan PHPU yang diajukan PPP di 19 provinsi. PPP dipastikan gagal melaju ke Senayan. JAKARTA, KOMPAS…

Continue reading
  • Berita

Nasib PPP Mulai Diputus di MK

2 tahun yang lalu2 tahun yang lalu6 mins

Upaya PPP bertahan di parlemen melalui jalur Mahkamah Konstitusi, kandas atau lanjut ke pembuktian, segera diputuskan. JAKARTA, KOMPAS – Mahkamah…

Continue reading
  • Berita

Perludem Ingatkan Potensi Konflik Kepentingan Anwar Usman dengan Kuasa Hukum KPU

2 tahun yang lalu2 tahun yang lalu3 mins

Hakim Konstitusi Anwar Usman. (tangkapan layar) Perludem Ingatkan Potensi Konflik Kepentingan Anwar Usman dengan Kuasa Hukum KPU Jakarta: Peneliti Perkumpulan…

Continue reading
  • Berita

Revisi UU MK: Ancaman Terhadap Independensi Hakim Konstitusi dan Fondasi Negara Hukum

2 tahun yang lalu2 tahun yang lalu4 mins

Sejumlah mantan hakim mengkritik upaya ‘diam-diam’ DPR dan pemerintah merevisi UU MK. Foto: Republika/Prayogi REPUBLIKA.CO.ID, oleh Rizky Suryarandika, Nawir Arsyad Akbar…

Continue reading
  • Berita

Titi Anggraini: Ini Indikasi Pemilu Sudah Rusak Berat

2 tahun yang lalu2 tahun yang lalu3 mins

RM.id  Rakyat Merdeka – Usulan Anggota Komisi II DPR dari Fraksi PDIP Hugua, agar politik uang dalam Pemilu dilegalkan, menimbulkan kontroversi. Hugua…

Continue reading
  • Berita

4 Alasan Komisi II DPR Sebut Sistem Pemilu Harus Dievaluasi

2 tahun yang lalu2 tahun yang lalu0 mins
Continue reading
  • 1
  • …
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • …
  • 136

Tulisan Terbaru

  • MKMK Buka Suara soal Pemohon Uji Materi Tolak Adies Kadir Periksa Perkara
  • Prabowo Sudah Teken Keppres Adies Kadir Jadi Hakim MK
  • Komisi II DPR: Ambang Batas Parlemen Membangun Parpol yang Sehat
  • Pakar Unair Was-was Independensi MK Usai Adies Kadir jadi Calon Hakim Konstitusi
  • MK Diminta Tetapkan Ambang Batas Parlemen Maksimal 2,5 Persen

Tentang Kami


Democracy, Economic & Constitution Institute (Deconstitute) adalah lembaga independen yang fokus dalam bidang penelitian, advokasi dan konsultasi seputar isu demokrasi, ekonomi konstitusional dan tata negara. DECONSTITUTE didirikan oleh sejumlah akademisi, peneliti dan aktivis dengan tujuan untuk berkontribusi dalam mencari solusi terbaik atas permasalahan atau isu bangsa tersebut.

Temukan Kami Di


  • WhatsApp
  • Instagram
  • Mail
© 2026 DECONSTITUTE. All rights reserved.
 

Memuat Komentar...
 

Anda harus log masuk untuk menerbitkan komentar.