Hakim MK Cecar KPU-Bawaslu soal Tanda Tangan Serupa di TPS Bangkalan
Jakarta – Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) Saldi Isra mempertanyakan tanda tangan yang serupa pada daftar hadir TPS di Desa Durin Timur,…
Democracy, Economic & Constitution Institute (Deconstitute) adalah lembaga independen yang fokus dalam bidang penelitian, advokasi dan konsultasi seputar isu demokrasi, ekonomi konstitusional dan tata negara. DECONSTITUTE didirikan oleh sejumlah akademisi, peneliti dan aktivis dengan tujuan untuk berkontribusi dalam mencari solusi terbaik atas permasalahan atau isu bangsa tersebut.
Jakarta – Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) Saldi Isra mempertanyakan tanda tangan yang serupa pada daftar hadir TPS di Desa Durin Timur,…
Mahkamah Konstitusi (MK) kembali menggelar sidang sengketa Pileg 2024, pada Senin (6/5/2024) hari ini. Sidang kali ini beragendakan mendengarkan jawaban…
Sebagian perkara sengketa pemilu legislatif selesai diperiksa dan akan segera diputus apakah bisa berlanjut atau tidak. JAKARTA, KOMPAS — Mahkamah Konstitusi sudah…
Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), Khoirunnisa Agustyati. (tangkapan layar) Jakarta: Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi…
Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Suhartoyo (tengah) didampingi Hakim Konstitusi Saldi Isra (kiri) dan Arief Hidayat (kanan) memimpin jalannya sidang putusan…
APHTN-HAN merekomendasikan penataan nomenklatur kementerian, termasuk menambah jumlah kementerian menjadi 41. JAKARTA, KOMPAS — Pembatasan jumlah kementerian yang diatur dalam Undang-Undang Nomor…
TEMPO.CO, Jakarta – Kuasa Hukum Prabowo-Gibran, Maulana Bungaran, mengatakan, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) tidak memiliki legal standing atau kedudukan hukum untuk mengajukan gugatan…
Sidang sengketa Pemilu Legislatif 2024 berlanjut tanpa dihadiri komisioner KPU. Hakim MK pun menilai KPU tak serius. JAKARTA, KOMPAS —…
Jakarta – Humas BRIN. Peneliti Pusat Riset Hukum Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Rahmad Triono mengatakan ke depannya, perlu ada…
Jakarta, CNN Indonesia — Kuasa hukum PPP Moch Ainul Yaqin mengungkit kegagalan lolos ambang batas parlemen (parliamentary threshold) karena kesalahan perhitungan KPU dalam sidang sengketa…
Anda harus log masuk untuk menerbitkan komentar.