Pakar: Kewenangan MK Hanya Usut Selisih Suara Bukan Soal Penyaluran Bansos
Jakarta, Beritasatu.com – Pakar Hukum Tata Negara Abdul Chair Ramadhan mengatakan, kewenangan Mahkamah Konstitusi (MK) mengurus perkara perselisihan suara pemilihan umum…
Democracy, Economic & Constitution Institute (Deconstitute) adalah lembaga independen yang fokus dalam bidang penelitian, advokasi dan konsultasi seputar isu demokrasi, ekonomi konstitusional dan tata negara. DECONSTITUTE didirikan oleh sejumlah akademisi, peneliti dan aktivis dengan tujuan untuk berkontribusi dalam mencari solusi terbaik atas permasalahan atau isu bangsa tersebut.
Jakarta, Beritasatu.com – Pakar Hukum Tata Negara Abdul Chair Ramadhan mengatakan, kewenangan Mahkamah Konstitusi (MK) mengurus perkara perselisihan suara pemilihan umum…
Jakarta-Tim Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (AMIN) menghadirkan ahli Ilmu Pemerintahan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY), Bambang Eka Cahya, dalam sidang sengketa hasil…
Jakarta, CNN Indonesia –Kuasa Hukum Komisi Pemilihan Umum (KPU) Hifdzil Alim menilai gugatan Ganjar Pranowo-Mahfud soal dugaan kecurangan terstruktur, sistematis dan…
Todung ingin MK mendiskualifikasi pasangan Prabowo-Gibran dari peserta Pemilu 2024. Foto: Republika/Prayogi REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI…
Jakarta (ANTARA) – Kuasa hukum KPU RI Hifdzil Alim mempertanyakan pihak pemohon, Anies-Muhaimin, yang baru melayangkan keberatan atas pencalonan Gibran…
Presiden Joko Widodo (dok. Sekretariat Presiden) Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News Jakarta, IDN…
Jakarta, law-justice.co – Wakil Ketua Tim Pembela Prabowo-Gibran, Otto Hasibuan heran kubu Anies-Muhaimin (AMIN) mempersoalkan pemerintah dalam sidang perdana sengketa hasil Pilpres…
Mahkamah Konstitusi (MK) menggelar sidang perdana sengketa Pilpres 2024. Sidang dihadiri oleh delapan hakim, Rabu (27/3). Sidang dipimpin oleh Ketua…
Jakarta, CNN Indonesia — Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) menyatakan Komisi Pemilihan Umum (KPU) bersalah dalam kasus penggelembungan suara Golkar di daerah…
RM.id Rakyat Merdeka – Daftar pelanggaran yang dilakukan KPU kembali bertambah. Setelah dapat kartu kuning berkali-kali dari Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), kali ini…
Anda harus log masuk untuk menerbitkan komentar.