MK Batasi Kuasa Hukum Perkara PHPU
Perkara PHPU Pemilu 2024 yang diterima MK sudah ratusan. JAKARTA – Mahkamah Konstitusi (MK) akan membatasi jumlah kuasa hukum dan saksi…
Democracy, Economic & Constitution Institute (Deconstitute) adalah lembaga independen yang fokus dalam bidang penelitian, advokasi dan konsultasi seputar isu demokrasi, ekonomi konstitusional dan tata negara. DECONSTITUTE didirikan oleh sejumlah akademisi, peneliti dan aktivis dengan tujuan untuk berkontribusi dalam mencari solusi terbaik atas permasalahan atau isu bangsa tersebut.
Perkara PHPU Pemilu 2024 yang diterima MK sudah ratusan. JAKARTA – Mahkamah Konstitusi (MK) akan membatasi jumlah kuasa hukum dan saksi…
Jakarta – Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI berencana mengirim surat ke Mahkamah Konstitusi (MK) untuk mengetahui hasil Pemilihan Umum (Pemilu) daerah pemilihan (dapil) atau wilayah…
Hampir 70 persen responden meyakini MK mampu menyelesaikan kasus-kasus sengketa pemilu dengan adil. Gedung Mahkamah Konstitusi (MK) di Jalan Medan…
RM.id Rakyat Merdeka – Keikutsertaan Arsul Sani dalam sidang sengketa perselisihan hasil Pemilu nanti di Mahkamah Konstitusi (MK) tidak perlu dikhawatirkan secara berlebihan. Sebab, sebelum mencalonkan…
SinPo.id – Anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI Herwyn JH Malonda meminta jajaran Bawaslu daerah untuk bersiap melakukan pengawasan terhadap tahapan…
Jakarta – Mahkamah Konstitusi (MK) akan melakukan rapat persiapan menangani perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) 2024. MK juga akan membahas posisi…
Pasangan capres-cawapres Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar resmi mengajukan gugatan hasil Pilpres 2024 ke Mahkamah Konstitusi (MK). Tetapi mengingat rapor…
Ketua Bawaslu Rahmat Bagja (Foto: MPI) JAKARTA – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) sedang mempersiapkan data pelanggaran Pemilu untuk mengahadapi sidang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU)…
Perkara yang diajukan di PHPU diperkirakan terkait penyalahgunaan fasilitas negara dan pencalonan kandidat pilpres. JAKARTA, KOMPAS — Dalam kegiatan terpisah,…
Jakarta – Sesuai keputusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK), hakim konstitusi Anwar Usman tidak bisa ikut terlibat menyidangkan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU)…
Anda harus log masuk untuk menerbitkan komentar.