Indonesia dan Demokrasi
Demokrasi tak punya akar sejarah dan geneologis di Indonesia yang memungkinkannya jadi sistem dan budaya politik mapan. Indonesia pasca-Reformasi 1998…
Democracy, Economic & Constitution Institute (Deconstitute) adalah lembaga independen yang fokus dalam bidang penelitian, advokasi dan konsultasi seputar isu demokrasi, ekonomi konstitusional dan tata negara. DECONSTITUTE didirikan oleh sejumlah akademisi, peneliti dan aktivis dengan tujuan untuk berkontribusi dalam mencari solusi terbaik atas permasalahan atau isu bangsa tersebut.
Demokrasi tak punya akar sejarah dan geneologis di Indonesia yang memungkinkannya jadi sistem dan budaya politik mapan. Indonesia pasca-Reformasi 1998…
Foto: Ilustrasi Pemilu 2024, Edward Ricardo (CNBC Indonesia) Jakarta, CNBC Indonensia – Pemilihan presiden (pilpres) sudah digelar Rabu (14/2/2024). Tim CNBC Indonesia…
Real Count KPU capres-cawapres Pemilu 2024 per Selasa (27/2/2024) pukul 16.00 WIB, Prabowo-Gibran unggul TRIBUNNEWS.COM – Berikut data real count Komisi Pemilihan…
Jakarta -Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo mendorong partai pendukungnya yang ada di parlemen untuk menggunakan hak angket menyelidiki dugaan kecurangan Pemilu 2024….
Partai Golkar menyambut baik sinyal PPP bergabung dalam Koalisi Indonesia Maju yang mengusung Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka, dengan…
Foto: Instagram @mohmahfudmd JAKARTA, INAKORAN.COM Mantan Menko Polhukam Mahfud MD menyebut DPR dan Partai politik boleh mengeluarkan hak angket untuk…
Ketua Himpunan Masyarakat Nusantara (Hasyat) Sugiyanto/RMOL Republik Merdeka – Dari beragam wewenang Mahkamah Konstitusi atau MK yang ditegaskan dalam UUD…
Jakarta, CNN Indonesia –Poltracking Indonesia membuat prediksi perolehan kursi partai politik peserta Pemilu 2024 di DPR RI berdasarkan hasil quick count atau hitung…
Liputan6.com, Jakarta Calon wakil presiden nomor urut 03, Mahfud Md, membuka dialog terbuka terkait pemilu 2024, lewat akun twitternya @mohmahfudmd. Mulanya,…
Jakarta -Sejumlah pihak mengusulkan adanya hak angket DPR terkait dugaan kecurangan Pemilu 2024. Pakar Hukum Tata Negara Trisakti, Radian Syam menilai hak angket bukan langkah…
Anda harus log masuk untuk menerbitkan komentar.