Skip to content
DECONSTITUTE

DECONSTITUTE

Democracy, Economic & Constitution Institute (Deconstitute) adalah lembaga independen yang fokus dalam bidang penelitian, advokasi dan konsultasi seputar isu demokrasi, ekonomi konstitusional dan tata negara. DECONSTITUTE didirikan oleh sejumlah akademisi, peneliti dan aktivis dengan tujuan untuk berkontribusi dalam mencari solusi terbaik atas permasalahan atau isu bangsa tersebut.

  • Beranda
  • Tentang Kami
  • Berita
  • Galeri
  • Home
  • pemilu 2024
  • Page 5

Popular News

1

Sikap 8 Parpol di DPR Usai Muncul Usulan Kepala Daerah Dipilih DPRD

  • Berita
2

Demokrat: Perpol Soal Jabatan Sipil Polisi Aktif Langgar Konstitusi

  • Berita
3

UU TNI Kembali Digugat ke MK, Soroti Celah Bahaya Penempatan TNI Aktif di Jabatan Sipil

  • Berita
4

DPR Diminta Perkuat Partisipasi Publik

  • Berita
5

Komnas HAM Ingatkan Beda Wewenang Lembaga Independen-Negara di Revisi UU HAM

  • Berita
6

Refleksi atas Gugatan UU Penyandang Disabilitas

  • Berita
7

Kepala Badan Keahlian DPR sebut ada lima isu strategis RUU Sikdiknas

  • Berita
8

Reformasi Konstitusi Jadi Sorotan Ahli Hukum Nasional

  • Berita
  • Berita
1 tahun yang lalu1 tahun yang lalu

Sikap 8 Parpol di DPR Usai Muncul Usulan Kepala Daerah Dipilih DPRD

  • Berita
1 tahun yang lalu1 tahun yang lalu

Demokrat: Perpol Soal Jabatan Sipil Polisi Aktif Langgar Konstitusi

  • Berita
1 tahun yang lalu1 tahun yang lalu

UU TNI Kembali Digugat ke MK, Soroti Celah Bahaya Penempatan TNI Aktif di Jabatan Sipil

Tag: pemilu 2024

  • Berita

47 Sengketa Pilkada Termasuk Depok dan Bekasi Diadili MK Besok

1 tahun yang lalu1 tahun yang lalu2 mins

Jakarta -Mahkamah Konstitusi (MK) bakal menggelar sidang sengketa hasil Pilkada 2024 besok. Ada 47 sidang yang digelar besok, termasuk sengketa Pilkada Depok, Bekasi…

Continue reading
  • Berita

Peneliti LSJ FH UGM: Penghapusan Presidential Threshold Buat Kartelisasi Politik Jadi Minim

1 tahun yang lalu1 tahun yang lalu5 mins

TEMPO.CO, Jakarta – Pada Kamis, 2 Januari 2025, Mahkamah Konstitusi (MK) secara resmi menghapus ketentuan presidential threshold atau ambang batas pencalonan presiden dan wakil presiden…

Continue reading
  • Berita

Putusan MK Harus Diikuti Penguatan Kaderisasi di Partai

1 tahun yang lalu1 tahun yang lalu8 mins

Partai politik diminta mempersiapkan diri agar mampu memberikan pilihan calon beragam bagi masyarakat pada Pemilihan Presiden 2029. JAKARTA, KOMPAS —…

Continue reading
  • Berita

Pakar: Ambang batas dihapus diharapkan perkuat demokrasi partisipatoris

1 tahun yang lalu1 tahun yang lalu4 mins

Jakarta (ANTARA) – Guru Besar Ilmu Analisis Politik Universitas Jenderal Soedirman Prof. Sofa Marwah mengemukakan penghapusan ambang batas pencalonan presiden…

Continue reading
  • Berita

Patuhi Putusan MK, Komisi II DPR Siap Lakukan Rekayasa Konstitusi Batasi Jumlah Capres-Cawapres

1 tahun yang lalu1 tahun yang lalu4 mins

Komisi II DPR RI siap melakukan rekayasa konstitusi, dalam revisi UU Pemilu untuk membatasi jumlah pasangan Capres-Cawapres di Pilpres 2029….

Continue reading
  • Berita

Menilai Kebijakan Baru KPU untuk Pilkada Serentak 2024

1 tahun yang lalu1 tahun yang lalu9 mins

Komisi Pemilihan Umum (KPU) terus berupaya meningkatkan kualitas demokrasi dengan memperkenalkan berbagai kebijakan baru untuk Pilkada Serentak 2024. Langkah ini diambil…

Continue reading
  • Berita

Evaluasi Hukum dan Demokrasi Pasca Tahun Politik 2024

1 tahun yang lalu1 tahun yang lalu15 mins

  Jakarta – Tahun 2024 telah menjadi tahun penuh tantangan bagi sistem hukum dan demokrasi Indonesia. Tiga peristiwa politik besar—Pemilu,…

Continue reading
  • Berita

Pelantikan Kepala Daerah Pilkada 2024 Berpotensi Mundur, Tunggu Putusan MK

1 tahun yang lalu1 tahun yang lalu3 mins

Ketua Komisi II DPR RI Muhammad Rifqinizamy Karsayuda saat memimpin rapat kerja Komisi II DPR dengan Otorita IKN, di ruang…

Continue reading
  • Berita

MK beri lima pedoman terkait pencalonan presiden kepada pembentuk UU

1 tahun yang lalu1 tahun yang lalu5 mins

Jakarta (ANTARA) – Mahkamah Konstitusi memberi lima poin pedoman rekayasa konstitusional (constitutional engineering), menyusul dihapusnya ketentuan ambang batas minimal persentase…

Continue reading
  • Berita

Respons Putusan MK, DPR Segera Revisi UU terkait Pemilu

1 tahun yang lalu1 tahun yang lalu2 mins

Jakarta: DPR bersama pemerintah segera merevisi undang-undang (UU) terkait pemilihan umum (pemilu) usai Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan gugatan terkait penghapusan…

Continue reading
  • 1
  • …
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • …
  • 136

Tulisan Terbaru

  • Sikap 8 Parpol di DPR Usai Muncul Usulan Kepala Daerah Dipilih DPRD
  • Demokrat: Perpol Soal Jabatan Sipil Polisi Aktif Langgar Konstitusi
  • UU TNI Kembali Digugat ke MK, Soroti Celah Bahaya Penempatan TNI Aktif di Jabatan Sipil
  • DPR Diminta Perkuat Partisipasi Publik
  • Komnas HAM Ingatkan Beda Wewenang Lembaga Independen-Negara di Revisi UU HAM

Tentang Kami


Democracy, Economic & Constitution Institute (Deconstitute) adalah lembaga independen yang fokus dalam bidang penelitian, advokasi dan konsultasi seputar isu demokrasi, ekonomi konstitusional dan tata negara. DECONSTITUTE didirikan oleh sejumlah akademisi, peneliti dan aktivis dengan tujuan untuk berkontribusi dalam mencari solusi terbaik atas permasalahan atau isu bangsa tersebut.

Temukan Kami Di


  • WhatsApp
  • Instagram
  • Mail
© 2026 DECONSTITUTE. All rights reserved.
 

Memuat Komentar...
 

Anda harus log masuk untuk menerbitkan komentar.