Democracy, Economic & Constitution Institute (Deconstitute) adalah lembaga independen yang fokus dalam bidang penelitian, advokasi dan konsultasi seputar isu demokrasi, ekonomi konstitusional dan tata negara. DECONSTITUTE didirikan oleh sejumlah akademisi, peneliti dan aktivis dengan tujuan untuk berkontribusi dalam mencari solusi terbaik atas permasalahan atau isu bangsa tersebut.
Ilustrasi Pemilu(KOMPAS.COM/Shutterstock) JAKARTA, KOMPAS.com – Peneliti Isu Kepemiluan Titi Anggraini mendorong Komisi Pemilihan Umum (KPU), untuk menerbitkan aturan yang menjamin hak…
AKURAT.CO Gibran Rakabuming kembali lolos dari sanksi Bawaslu. Aksi cawapres nomor urut 2 bagi-bagi susu pada kegiatan car free day, di Jakarta, beberapa waktu lalu dianggap…
JAKARTA, HUMAS MKRI – Tujuh kepala daerah memperbaiki permohonan yang mempersoalkan pemotongan masa jabatan. Hal ini disampaikan oleh tim kuasa hukum…
Jakarta – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI mengingatkan partai politik peserta Pemilu agar taat dan patuh dalam menggunakan Rekening Khusus Dana Kampanye (RKDK), baik untuk penerimaan maupun pengeluaran…
Foto: Ilustrasi Jokowi (Edward Ricardo/CNBC Indonesia). Jakarta, CNBC Indonesia – Presiden Joko Widodo buka suara ihwal temuan Pusat Pelaporan dan Analisis…
Jawa Timur adalah lumbung pemimpin muda. Namun, hal itu bukan jaminan partisipasi pemuda akan tinggi dalam Pemilu 2024. Padahal, kunci…
Ilustrasi pemilu(KOMPAS/HANDINING) JAKARTA, KOMPAS.com – Persoalan temuan transaksi mencurigakan terkait dana kampanye pemilihan umum terkait partai politi dinilai tidak bisa…
Foto: Anggota Bawaslu Puadi (Yogi Ernes/detikcom)Jakarta – Bawaslu mewanti-wanti masyarakat untuk menghindari politik uang menjelang Pemilu 2024. Bawaslu meminta masyarakat…
TEMPO.CO, Jakarta – Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK telah menyerahkan hasil analisis data transaksi janggal yang berkaitan dengan Pemilu 2024 kepada KPK. Kepala PPATK…
JAKARTA, KOMPAS.com – Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Rahmat Bagja mengatakan bahwa pihaknya tengah mengkaji dugaan pelanggaran netralitas ajudan pribadi…
Anda harus log masuk untuk menerbitkan komentar.