Democracy, Economic & Constitution Institute (Deconstitute) adalah lembaga independen yang fokus dalam bidang penelitian, advokasi dan konsultasi seputar isu demokrasi, ekonomi konstitusional dan tata negara. DECONSTITUTE didirikan oleh sejumlah akademisi, peneliti dan aktivis dengan tujuan untuk berkontribusi dalam mencari solusi terbaik atas permasalahan atau isu bangsa tersebut.
Jakarta – Politisi senior PDIP Panda Nababan menyebut sistem proporsional tertutup akan mampu melihat kapasitas partai dalam mendidik kadernya. Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar atau Cak Imin merespons pernyataan itu.
Menurut Cak Imin ide soal proporsional tertutup akan masuk akal jika disampaikan 4 tahun sebelum Pemilu berlangsung.
JAKARTA – Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 RI Jusuf Kalla angkat bicara soal polemik sistem pemilu dengan mekanisme proporsional tertutup.
Jakarta – Delapan partai politik di parlemen menggelar pertemuan di Hotel Dharmawangsa, Jakarta Selatan dan sepakat menolak sistem proporsional tertutup di Pemilu 2024. Mahkamah Konstitusi (MK) mengatakan saat ini proses persidangan masih berjalan.
“Selasa besok, baru sidang ketiga,” kata Jubir MK Fajar Laksono saat dihubungi, Minggu (8/1/2023).
Jakarta – Ekonom Senior Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Didin S Damanhuri menilai oligarki ekonomi akan semakin mengendalikan politik Indonesia pada tahun ini. Hal itu menurutnya terbukti dari begitu cepatnya sejumlah undang-undang (UU) disahkan, bahkan di luar prosedur seperti UU Minerba, UU KPK, UU Cipta Kerja, UU MK, UU IKN, UU HPP, hingga yang paling anyar, Perpu Cipta Kerja.
JAKARTA – Ketua Umum PDI Perjuangan (PDI P) Hasto Kristiyanto menyatakan, pihaknya tidak memiliki legal standing untuk mengajukan uji materi atau judicial review ke Mahkamah Konstitusi (MK) terkait penerapan sistem pemilu terbuka.
JAKARTA – Delapan dari sembilan partai politik (parpol) di DPR menyatakan sikap menolak pemilihan umum (pemilu) dengan sistem proporsional tertutup.
Jakarta – Indikator Politik Indonesia merilis hasil survei nasional dengan indikator kinerja presiden, elektabilitas bakal capres dan partai jelang 2024. Hasilnya menunjukkan bahwa kepuasan terhadap kinerja presiden (presidential approval rating) berpengaruh terhadap elektabilitas capres 2024.
Jakarta – Ketua DPP Partai NasDem Willy Aditya mengatakan pihaknya telah mengirim surat ke Mahkamah Konstitusi (MK) terkait status Yuwono Pintadi. Willy mengatakan Yuwono Pintadi bukan lagi kader NasDem sehingga tak berhak menggunakan identitas partai dalam gugatan UU nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Pemilu).
Jakarta – Peneliti Pusat Riset Politik Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Aisah Putri Budiatri meminta Mahkamah Konstitusi (MK) konsisten atas putusan judicial review pada 2009 di mana sistem pemilu di Indonesia menggunakan sistem proporsional terbuka.
JAKARTA – Sekretaris Fraksi Nasdem di DPR Saan Mustopa meminta Mahkamah Konstitusi (MK) turut melibatkan partai-partai politik di parlemen untuk menyampaikan pandangannya terkait wacana sistem pemilu proporsional tertutup.
Anda harus log masuk untuk menerbitkan komentar.