Democracy, Economic & Constitution Institute (Deconstitute) adalah lembaga independen yang fokus dalam bidang penelitian, advokasi dan konsultasi seputar isu demokrasi, ekonomi konstitusional dan tata negara. DECONSTITUTE didirikan oleh sejumlah akademisi, peneliti dan aktivis dengan tujuan untuk berkontribusi dalam mencari solusi terbaik atas permasalahan atau isu bangsa tersebut.
Jakarta – Anggota Komisi Pemerintahan Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Mardani Ali Sera, menyatakan komisinya bakal membahas dan mengklarifikasi dugaan kecurangan Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam proses verifikasi faktual partai politik. Dia menyebut pembahasan ini akan dilangsungkan pada masa sidang berikutnya, mengingat saat ini anggota dewan masih reses.
JAKARTA – Komisi Pemilihan Umum (KPU) diminta untuk membikin alokasi kursi dan daerah pemilihan (dapil) yang adil dalam pemilihan DPR/DPRD.
JAKARTA – Sepanjang 2022, sembilan partai politik parlemen intensif melakukan penjajakan koalisi untuk mendapatkan tiket mengusung pasangan calon presiden (Capres) dan calon wakil presiden (Cawapres) pada Pilpres 2024.
Jakarta – Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo), Johnny G Plate mengimbau masyarakat tidak menggunakan media sosial (medsos) sebagai wadah untuk merundung sejumlah calon pemimpin di Indonesia.
Jakarta – KPPS adalah bagian dari badan adhoc penyelenggara Pemilihan Umum (Pemilu) 2024. Tugas dan wewenang KPPS juga telah diatur dalam Regulasi Pemilu 2024. Hal ini berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 8 Tahun 2022.
Lantas apa yang dimaksud dengan KPPS itu? Apa saja tugas dan wewenang KPPS dalam pelaksanaan Pemilu tahun 2024? Simak informasi lengkapnya tentang PPS berikut ini.
– Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan politik uang selalu terjadi setiap pelaksanaan pemilihan umum (pemilu).
Jakarta – Ketua Divisi Teknis KPU RI Idham Holik mengungkapkan akan ada perubahan alokasi kursi DPRD pada Pemilu 2024. Hal itu terjadi lantaran adanya perubahan jumlah penduduk.
Jakarta – Sejumlah pihak mempertanyakan sikap Badan Pengawasan Pemilihan Umum (Bawaslu) terhadap dugaan manipulasi verifikasi faktual yang dilakukan Komisi Pemilihan Umum (KPU). Bawaslu dinilai tak gesit menangani dugaan pelanggaran Pemilu 2024 tersebut.
JAKARTA – Wakil Ketua Umum (Waketum) sekaligus Juru Bicara Partai Amanat Nasional (PAN) Viva Yoga Mauladi mengatakan, ajakan-ajakan untuk memilih sosok calon presiden (capres) tertentu saat ini boleh-boleh saja dilakukan. Sebab, hal itu tidak dilarang dan tidak melanggar undang-undang (UU).
Jakarta – Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Hasyim Asy’ari menyampaikan, penyelenggaraan kampanye dalam pemilihan umum (Pemilu) 2024 masih mengacu pada Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017, sehingga bentuk-bentuk kampanyenya akan sama seperti di pemilu 2019. Untuk penyelenggaraan Pemilu di lembaga pendidikan seperti di kampus, hal ini boleh dilakukan, namun dengan sejumlah ketentuan yang harus dipatuhi.
Anda harus log masuk untuk menerbitkan komentar.