Democracy, Economic & Constitution Institute (Deconstitute) adalah lembaga independen yang fokus dalam bidang penelitian, advokasi dan konsultasi seputar isu demokrasi, ekonomi konstitusional dan tata negara. DECONSTITUTE didirikan oleh sejumlah akademisi, peneliti dan aktivis dengan tujuan untuk berkontribusi dalam mencari solusi terbaik atas permasalahan atau isu bangsa tersebut.
JAKARTA, KOMPAS.com – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto mengungkap, pemilihan presiden, legislatif, dan kepala daerah yang dilaksanakan secara serentak justru…
SinPo.id – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI menanggapi sejumlah gugatan yang mempersoalkan keterlibatan Aparatur Sipil Negara (ASN) dan aparatur desa dalam…
Jakarta (ANTARA) – Pakar ilmu politik Universitas Padjadjaran (Unpad) Yusa Djuyandi menilai bahwa desain ulang keserentakan pemilihan umum (pemilu) dapat…
Komnas HAM mendorong penggunaan e-voting dalam pemilu demi memastikan jam kerja lebih efektif dan efisien, termasuk anggaran. tirto.id – Komnas HAM mengungkap hasil pemantauan…
Jakarta: Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menerima 790 pengaduan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) selama 2024. Dari ribuan pengaduan,…
Jakarta –Mahkamah Konstitusi (MK) mengusulkan adanya rekayasa konstitusional (constitutional engineering) oleh DPR dan pemerintah saat merevisi UU Nomor 7 tahun 2017. Hal…
Jakarta (ANTARA) – Mahkamah Konstitusi memberi lima poin pedoman rekayasa konstitusional (constitutional engineering), menyusul dihapusnya ketentuan ambang batas minimal persentase…
Ray Rangkuti menilai soal hak angket DPR terkait penyelenggaraan Pilpres 2024 mungkin saja terjadi. TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Pengamat politik sekaligus Direktur…
Kredit Foto: Andi Hidayat Warta Ekonomi, Jakarta -Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Rahmat Bagja meminta jajaran menteri Presiden Joko Widodo (Jokowi)…
Anda harus log masuk untuk menerbitkan komentar.