Cabup Diduga Palsukan KTP karena Masih Jadi ASN, Pilkada Morotai Dipersoalkan ke MK
Suara.com – Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Morotai Nomor Urut 2, Syamsuddin Banjo dan Judi Robert Efendis Dadana, mendalilkan…
Democracy, Economic & Constitution Institute (Deconstitute) adalah lembaga independen yang fokus dalam bidang penelitian, advokasi dan konsultasi seputar isu demokrasi, ekonomi konstitusional dan tata negara. DECONSTITUTE didirikan oleh sejumlah akademisi, peneliti dan aktivis dengan tujuan untuk berkontribusi dalam mencari solusi terbaik atas permasalahan atau isu bangsa tersebut.
Suara.com – Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Morotai Nomor Urut 2, Syamsuddin Banjo dan Judi Robert Efendis Dadana, mendalilkan…
Jakarta – Pasangan calon Bupati-Wakil Bupati Mimika nomor urut 2 Maximus Tipagau dan Peggi Patricia Pattipi menggugat hasil Pilbup Mimika ke Mahkamah…
Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra. (Metrotvnews.com/Kautsar) Jakarta: Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan…
MEDAN, Waspada.co.id – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sumatera Utara (Sumut) siap menghadapi gugatan yang dilayangkan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sumut…
Kondisi ruang sidang PHPU Pilkada di Panel 1, Mahkamah Konstitusi, Jakarta Pusat, Kamis (9/1/2025)(Shela Octavia) JAKARTA, KOMPAS.com – Sejumlah warga Kota…
Trust Indonesia mengingatkan semua pihak untuk tidak tergoda tawaran siapa pun yang menjanjikan dapat memenangkan perkara sengketa Pilkada 2024 di…
Jakarta: Komisi Pemilihan Umum (KPU) bersyukur tidak ada gugatan hasil Pilkada Jakarta 2024 di Mahkamah Konstitusi (MK). Dengan begitu, KPU bisa langsung…
Jakarta – KPU merilis angka partisipasi Pilkada 2024 sebesar 68 persen, lebih rendah dibanding pemilihan sebelumnya saat pandemi yaitu 76 persen…
Jakarta -Mahkamah Konstitusi (MK) bakal menggelar sidang sengketa hasil Pilkada 2024 besok. Ada 47 sidang yang digelar besok, termasuk sengketa Pilkada Depok, Bekasi…
Komisi II DPR RI siap melakukan rekayasa konstitusi, dalam revisi UU Pemilu untuk membatasi jumlah pasangan Capres-Cawapres di Pilpres 2029….
Anda harus log masuk untuk menerbitkan komentar.