Menilai Kebijakan Baru KPU untuk Pilkada Serentak 2024
Komisi Pemilihan Umum (KPU) terus berupaya meningkatkan kualitas demokrasi dengan memperkenalkan berbagai kebijakan baru untuk Pilkada Serentak 2024. Langkah ini diambil…
Democracy, Economic & Constitution Institute (Deconstitute) adalah lembaga independen yang fokus dalam bidang penelitian, advokasi dan konsultasi seputar isu demokrasi, ekonomi konstitusional dan tata negara. DECONSTITUTE didirikan oleh sejumlah akademisi, peneliti dan aktivis dengan tujuan untuk berkontribusi dalam mencari solusi terbaik atas permasalahan atau isu bangsa tersebut.
Komisi Pemilihan Umum (KPU) terus berupaya meningkatkan kualitas demokrasi dengan memperkenalkan berbagai kebijakan baru untuk Pilkada Serentak 2024. Langkah ini diambil…
Jakarta – Tahun 2024 telah menjadi tahun penuh tantangan bagi sistem hukum dan demokrasi Indonesia. Tiga peristiwa politik besar—Pemilu,…
JAKARTA, HUMAS MKRI – Mahkamah Konstitusi (MK) tidak dapat menerima permohonan uji materiil Pasal 166 ayat (1) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor…
Ketua Komisi II DPR RI Muhammad Rifqinizamy Karsayuda saat memimpin rapat kerja Komisi II DPR dengan Otorita IKN, di ruang…
TAHUN 2024 ialah tahun pemilu kolosal. Pemilu legislatif, presiden, dan kepala daerah diborong penyelenggaraannya dalam satu tahun yang sama. Dengan…
Evaluasi terhadap pemilihan kepala daerah (pilkada) di Indonesia menunjukkan bahwa meskipun sistem ini membawa manfaat besar dalam memperkuat demokrasi lokal,…
JAKARTA, KOMPAS — Mahkamah Konstitusi akan memutus perkara pengujian konstitusionalitas ketentuan presidential threshold atau syarat ambang batas pencalonan presiden dan wakil presiden…
Penyelenggaraan pemilu dan pilkada serentak pada tahun 2024 belum sepenuhnya tuntas. Namun, wacana untuk memisahkan pelaksanaan pemilu dan pilkada tidak…
Penting untuk diperhatikan bahwa pemilihan kepala daerah merupakan cerminan sistem pemerintahan. Bisakah kepala daerah dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah?…
Wacana untuk mengubah sistem pilkada menjadi dipilih oleh DPRD seperti berlaku di era Orde Baru perlu dikaji mendalam. Oligarki menguat,…
Anda harus log masuk untuk menerbitkan komentar.