Skip to content
DECONSTITUTE

DECONSTITUTE

Democracy, Economic & Constitution Institute (Deconstitute) adalah lembaga independen yang fokus dalam bidang penelitian, advokasi dan konsultasi seputar isu demokrasi, ekonomi konstitusional dan tata negara. DECONSTITUTE didirikan oleh sejumlah akademisi, peneliti dan aktivis dengan tujuan untuk berkontribusi dalam mencari solusi terbaik atas permasalahan atau isu bangsa tersebut.

  • Beranda
  • Tentang Kami
  • Berita
  • Galeri
  • Home
  • pilpres 2024

Popular News

1

Sikap 8 Parpol di DPR Usai Muncul Usulan Kepala Daerah Dipilih DPRD

  • Berita
2

Demokrat: Perpol Soal Jabatan Sipil Polisi Aktif Langgar Konstitusi

  • Berita
3

UU TNI Kembali Digugat ke MK, Soroti Celah Bahaya Penempatan TNI Aktif di Jabatan Sipil

  • Berita
4

DPR Diminta Perkuat Partisipasi Publik

  • Berita
5

Komnas HAM Ingatkan Beda Wewenang Lembaga Independen-Negara di Revisi UU HAM

  • Berita
6

Refleksi atas Gugatan UU Penyandang Disabilitas

  • Berita
7

Kepala Badan Keahlian DPR sebut ada lima isu strategis RUU Sikdiknas

  • Berita
8

Reformasi Konstitusi Jadi Sorotan Ahli Hukum Nasional

  • Berita
  • Berita
1 tahun yang lalu1 tahun yang lalu

Sikap 8 Parpol di DPR Usai Muncul Usulan Kepala Daerah Dipilih DPRD

  • Berita
1 tahun yang lalu1 tahun yang lalu

Demokrat: Perpol Soal Jabatan Sipil Polisi Aktif Langgar Konstitusi

  • Berita
1 tahun yang lalu1 tahun yang lalu

UU TNI Kembali Digugat ke MK, Soroti Celah Bahaya Penempatan TNI Aktif di Jabatan Sipil

Tag: pilpres 2024

  • Berita

Demi Demokrasi yang Inklusif, Sebaikanya Pilkada Mengikuti Model Pilpres

1 tahun yang lalu1 tahun yang lalu4 mins

Ilustrasi Pilkada 2024. (Afif/Antara) JawaPos.com–Peneliti Lingkaran Survei Indonesia (LSI) Adjie Alfaraby mengatakan, berdasar riset, masyarakat memberikan sentimen positif atas putusan MK yang membolehkan…

Continue reading
  • Berita

Putusan MK Harus Diikuti Penguatan Kaderisasi di Partai

1 tahun yang lalu1 tahun yang lalu8 mins

Partai politik diminta mempersiapkan diri agar mampu memberikan pilihan calon beragam bagi masyarakat pada Pemilihan Presiden 2029. JAKARTA, KOMPAS —…

Continue reading
  • Berita

Pakar: Ambang batas dihapus diharapkan perkuat demokrasi partisipatoris

1 tahun yang lalu1 tahun yang lalu4 mins

Jakarta (ANTARA) – Guru Besar Ilmu Analisis Politik Universitas Jenderal Soedirman Prof. Sofa Marwah mengemukakan penghapusan ambang batas pencalonan presiden…

Continue reading
  • Berita

Respons Putusan MK, DPR Segera Revisi UU terkait Pemilu

1 tahun yang lalu1 tahun yang lalu2 mins

Jakarta: DPR bersama pemerintah segera merevisi undang-undang (UU) terkait pemilihan umum (pemilu) usai Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan gugatan terkait penghapusan…

Continue reading
  • Berita

Putus Uji Materi ”Presidential Treshold”, Akankah MK Berubah Sikap?

1 tahun yang lalu1 tahun yang lalu8 mins

Sudah 32 kali MK konsisten tidak mengabulkan permohonan perubahan ataupun penghapusan ”presidential threshold”. Akankah MK berubah sikap pada pengujian kali…

Continue reading
  • Berita

MK Putuskan 4 Gugatan Ambang Batas Calon Presiden Hari Ini

1 tahun yang lalu1 tahun yang lalu3 mins

Jakarta, CNN Indonesia –Mahkamah Konstitusi (MK) akan memutuskan empat permohonan uji materi terkait pengaturan ambang batas pencalonan presiden (presidential threshold) yang…

Continue reading
  • Berita

Pelantikan Presiden Diminta Dipercepat, Hakim MK Arif Hidayat: Kok Malah Melanggar UUD 1945

1 tahun yang lalu1 tahun yang lalu7 mins

MK diminta membuat norma baru yang memungkinkan pelantikan capres dan cawapres terpilih dipercepat.   Gedung Mahkamah Konstitusi di Jalan Medan…

Continue reading
  • Berita

Menakar Efek Gugatan PDIP ke PTUN Usai Prabowo Jadi Presiden Terpilih

2 tahun yang lalu2 tahun yang lalu11 mins

ANTARA FOTO/Sulthony Hasanuddin/nym: Ketua tim hukum PDI Perjuangan Gayus Lumbuun (kiri) bersama rekannya David Surya (kanan) memberikan keterangan pers terkait…

Continue reading
  • Berita

Pengamat: Instrumen Kekuasaan Negara tidak Boleh Jadi Alat Kepentingan

2 tahun yang lalu2 tahun yang lalu2 mins

Indonesiainside.id- Direktur Eksekutif Institute for Democracy and Strayegic, Affairs, Ahmad Khoirul Umam, mengingatkan, instrumen kekuasaan negara tidak boleh dijadikan alat kepentingan…

Continue reading
  • Berita

KPU Sebut Tak Ada Lagi Lembaga Peradilan Bisa Batalkan Kemenangan Prabowo

2 tahun yang lalu2 tahun yang lalu2 mins

Jakarta – Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI akan menetapkan pasangan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka sebagai Presiden dan Wakil Presiden RI terpilih 2024. Penetapan akan dilakukan…

Continue reading
  • 1
  • 2
  • 3
  • …
  • 25

Tulisan Terbaru

  • Sikap 8 Parpol di DPR Usai Muncul Usulan Kepala Daerah Dipilih DPRD
  • Demokrat: Perpol Soal Jabatan Sipil Polisi Aktif Langgar Konstitusi
  • UU TNI Kembali Digugat ke MK, Soroti Celah Bahaya Penempatan TNI Aktif di Jabatan Sipil
  • DPR Diminta Perkuat Partisipasi Publik
  • Komnas HAM Ingatkan Beda Wewenang Lembaga Independen-Negara di Revisi UU HAM

Tentang Kami


Democracy, Economic & Constitution Institute (Deconstitute) adalah lembaga independen yang fokus dalam bidang penelitian, advokasi dan konsultasi seputar isu demokrasi, ekonomi konstitusional dan tata negara. DECONSTITUTE didirikan oleh sejumlah akademisi, peneliti dan aktivis dengan tujuan untuk berkontribusi dalam mencari solusi terbaik atas permasalahan atau isu bangsa tersebut.

Temukan Kami Di


  • WhatsApp
  • Instagram
  • Mail
© 2026 DECONSTITUTE. All rights reserved.
 

Memuat Komentar...
 

Anda harus log masuk untuk menerbitkan komentar.