Skip to content
DECONSTITUTE

DECONSTITUTE

Democracy, Economic & Constitution Institute (Deconstitute) adalah lembaga independen yang fokus dalam bidang penelitian, advokasi dan konsultasi seputar isu demokrasi, ekonomi konstitusional dan tata negara. DECONSTITUTE didirikan oleh sejumlah akademisi, peneliti dan aktivis dengan tujuan untuk berkontribusi dalam mencari solusi terbaik atas permasalahan atau isu bangsa tersebut.

  • Beranda
  • Tentang Kami
  • Berita
  • Galeri
  • Home
  • PN jakpus

Popular News

1

Sikap 8 Parpol di DPR Usai Muncul Usulan Kepala Daerah Dipilih DPRD

  • Berita
2

Demokrat: Perpol Soal Jabatan Sipil Polisi Aktif Langgar Konstitusi

  • Berita
3

UU TNI Kembali Digugat ke MK, Soroti Celah Bahaya Penempatan TNI Aktif di Jabatan Sipil

  • Berita
4

DPR Diminta Perkuat Partisipasi Publik

  • Berita
5

Komnas HAM Ingatkan Beda Wewenang Lembaga Independen-Negara di Revisi UU HAM

  • Berita
6

Refleksi atas Gugatan UU Penyandang Disabilitas

  • Berita
7

Kepala Badan Keahlian DPR sebut ada lima isu strategis RUU Sikdiknas

  • Berita
8

Reformasi Konstitusi Jadi Sorotan Ahli Hukum Nasional

  • Berita
  • Berita
3 tahun yang lalu3 tahun yang lalu

Sikap 8 Parpol di DPR Usai Muncul Usulan Kepala Daerah Dipilih DPRD

  • Berita
3 tahun yang lalu3 tahun yang lalu

Demokrat: Perpol Soal Jabatan Sipil Polisi Aktif Langgar Konstitusi

  • Berita
3 tahun yang lalu3 tahun yang lalu

UU TNI Kembali Digugat ke MK, Soroti Celah Bahaya Penempatan TNI Aktif di Jabatan Sipil

Tag: PN jakpus

  • Berita

Partai Berkarya Bantah Gugatan soal Penundaan Pemilu 2024 Pesanan Pihak Tertentu

3 tahun yang lalu3 tahun yang lalu5 mins

Jakarta – Partai Berkarya membantah dengan tegas gugatan terhadap Komisi Pemilihan Umum (KPU) soal penundaan Pemilu 2024 ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat merupakan pesanan pihak tertentu. Partai Berkarya mengeklaim gugatan tersebut merupakan upaya mendapatkan hak konstitusional menjadi peserta Pemilu 2024.

Continue reading
  • Berita

Sidang Gugatan Partai Berkarya soal Tunda Pemilu 2024 Ditunda

3 tahun yang lalu3 tahun yang lalu3 mins

Jakarta – Sidang gugatan Partai Berkarya terhadap KPU RI terkait penundaan Pemilu 2024 ditunda. Persidangan ditunda karena belum lengkapnya berkas kedua pihak.

Continue reading
  • Berita

KPU Yakin PN Jakpus Bakal Tolak Gugatan Berkarya soal Tunda Pemilu

3 tahun yang lalu3 tahun yang lalu3 mins

Jakarta – Komisi Pemilihan Umum (KPU) yakin gugatan Partai Berkarya di PN Jakarta Pusat tidak akan diterima majelis hakim. Hal itu lantaran Pengadilan Tinggi DKI telah membatalkan putusan PN Jakpus yang mengabulkan gugatan Partai Prima soal penundaan tahapan Pemilu.

Continue reading
  • Berita

KPU Siap jika Prima Ajukan Kasasi soal Tunda Pemilu

3 tahun yang lalu3 tahun yang lalu5 mins

JAKARTA – Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI mengaku siap seandainya Partai Rakyat Adil Makmur (Prima) melayangkan kasasi ke Mahkamah Agung terhadap kemenangan gugatan perdata yang dibatalkan Pengadilan Tinggi (PT) DKI di tingkat banding.

Continue reading
  • Berita

Isi Lengkap Gugatan Partai Berkarya ke PN Jakpus yang Minta Tunda Pemilu

3 tahun yang lalu3 tahun yang lalu3 mins

JAKARTA – Partai Berkarya menyusul jejak Partai Rakyat Adil Makmur (Prima) menggugat Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI secara perdata, agar bisa dimasukkan sebagai peserta Pemilu 2024.

Continue reading
  • Berita

Putusan Tunda Pemilu, Pengadilan Tinggi DKI Belum Terima Berkas Banding KPU

3 tahun yang lalu3 tahun yang lalu2 mins

JAKARTA – Komisi Pemilihan Umum ( KPU ) resmi mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi (PT) DKI Jakarta atas putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (PN Jakpus) atas gugatan Partai Prima. Namun PT DKI belum menerima berkas banding KPU.

Continue reading
  • Berita

Daftar Parpol yang Tolak Putusan PN Jakpus Pemilu Ditunda

3 tahun yang lalu3 tahun yang lalu4 mins

JAKARTA – Pengadilan Negeri Jakarta Pusat memenangkan gugatan perdata Partai Rakyat Adil Makmur (Prima) terhadap Komisi Pemilihan Umum (KPU), Kamis (2/3/2022).

Continue reading

Tulisan Terbaru

  • Sikap 8 Parpol di DPR Usai Muncul Usulan Kepala Daerah Dipilih DPRD
  • Demokrat: Perpol Soal Jabatan Sipil Polisi Aktif Langgar Konstitusi
  • UU TNI Kembali Digugat ke MK, Soroti Celah Bahaya Penempatan TNI Aktif di Jabatan Sipil
  • DPR Diminta Perkuat Partisipasi Publik
  • Komnas HAM Ingatkan Beda Wewenang Lembaga Independen-Negara di Revisi UU HAM

Tentang Kami


Democracy, Economic & Constitution Institute (Deconstitute) adalah lembaga independen yang fokus dalam bidang penelitian, advokasi dan konsultasi seputar isu demokrasi, ekonomi konstitusional dan tata negara. DECONSTITUTE didirikan oleh sejumlah akademisi, peneliti dan aktivis dengan tujuan untuk berkontribusi dalam mencari solusi terbaik atas permasalahan atau isu bangsa tersebut.

Temukan Kami Di


  • WhatsApp
  • Instagram
  • Mail
© 2026 DECONSTITUTE. All rights reserved.
 

Memuat Komentar...
 

Anda harus log masuk untuk menerbitkan komentar.