Jakarta Masih Barometer Politik Nasional, Parpol Siapkan Figur Populer untuk Pilkada
Meski tak lagi ibu kota negara, parpol bakal menyeleksi ketat figur yang akan diajukan di Pemilihan Gubernur Jakarta. JAKARTA, KOMPAS…
Democracy, Economic & Constitution Institute (Deconstitute) adalah lembaga independen yang fokus dalam bidang penelitian, advokasi dan konsultasi seputar isu demokrasi, ekonomi konstitusional dan tata negara. DECONSTITUTE didirikan oleh sejumlah akademisi, peneliti dan aktivis dengan tujuan untuk berkontribusi dalam mencari solusi terbaik atas permasalahan atau isu bangsa tersebut.
Meski tak lagi ibu kota negara, parpol bakal menyeleksi ketat figur yang akan diajukan di Pemilihan Gubernur Jakarta. JAKARTA, KOMPAS…
Presiden Jokowi dinilai berupaya mengantisipasi sejumlah risiko politik dengan menarik Ketum Demokrat AHY ke kabinet. JAKARTA, KOMPAS – Keputusan Presiden…
Tanpa perubahan nyata, Indonesia berisiko terjebak dalam lingkaran setan ekonomi politik yang menghambat pertumbuhan. Indonesia sekali lagi dihebohkan oleh temuan…
Keluarga memengaruhi pilihan politik individu di Indonesia, baik dalam pilihan partai politik maupun pilihan presiden. Sebagai unit terkecil dalam pertalian…
Pembiaran penegakan hukum hanya akan menambah pelanggaran pemilu yang dapat merusak demokrasi. Politiae legius non leges politii adoptandae. Politik harus…
Pemilu pada dasarnya merupakan sarana bagi rakyat untuk mengevaluasi dukungannya. Kekuasaan itu pasti ada akhirnya. Itulah salah satu isi pidato…
Metode oligarkis efektif mengarahkan hasil pemilu dengan bertumpu pada kemampuan meminimalkan risiko persaingan. Spekulasi politik deras bermunculan menjelang Pemilu 2024. Ada…
Dinamika politik di Indonesia akhir-akhir ini kian memanas dengan ditabuhnya genderang politik sejalan dengan telah dimulainya masa kampanye pada 28…
RUANGPOLITIK.COM – Langkah Denny Indrayana mengajukan permohonan uji formil atas Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023 soal syarat capres-cawapres yang dikabulkan Mahkamah Konstitusi (MK)…
Jakarta (ANTARA) – Pengamat komunikasi politik dari Universitas Esa Unggul M. Jamiluddin Ritonga berharap Presiden Jokowi dapat mengeluarkan aturan yang…
Anda harus log masuk untuk menerbitkan komentar.