Buntut Temuan PPATK, ICW Minta KPU Perketat Regulasi Dana Kampanye Parpol
ICW mendesak KPU perketat regulasi soal asal usul dana kampanye parpol. REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Indonesian Corruption Watch (ICW) meminta Komisi Pemilihan…
Democracy, Economic & Constitution Institute (Deconstitute) adalah lembaga independen yang fokus dalam bidang penelitian, advokasi dan konsultasi seputar isu demokrasi, ekonomi konstitusional dan tata negara. DECONSTITUTE didirikan oleh sejumlah akademisi, peneliti dan aktivis dengan tujuan untuk berkontribusi dalam mencari solusi terbaik atas permasalahan atau isu bangsa tersebut.
ICW mendesak KPU perketat regulasi soal asal usul dana kampanye parpol. REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Indonesian Corruption Watch (ICW) meminta Komisi Pemilihan…
TEMPO.CO, Jakarta – Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Rahmat Bagja, mengatakan pihaknya belum menemukan indikasi tindak pidana pemilu pada transaksi janggal yang…
JawaPos.com – Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) memastikan siap memberikan data lebih kepada KPU, Bawaslu, dan KPK. Khususnya mengenai…
Jakarta, IDN Times – Kepala Pusat Pelaporan Analisis dan Transaksi Keuangan (PPATK) Ivan Yustiavandana menyinggung aliran dana mencurigakan yang mengalir ke…
jpnn.com, JAKARTA – Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) menyatakan laporan transaksi yang diduga berkaitan dengan tindak pidana pencucian…
Jakarta – Indonesia memasuki tahun politik dan bakal melaksanakan pemilihan umum (pemilu) pada 2024. Terkait ini Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) mengingatkan adanya potensi pelanggaran berupa politik uang.
JAKARTA – Ketua Humas Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) M Natsir Kongah mengungkap adanya dana Rp 45 triliun yang terindikasi sebagai hasil tindak pidana pencucian uang (TPPU).
Jakarta – Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) sudah menyerahkan laporan hasil analisis terkait aliran uang hingga triliunan rupiah hasil korupsi dan sumber ilegal lain menjadi sumber pembiayaan di Pemilu 2024 kepada aparat penegak hukum.
Jakarta – Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni meminta Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) membuka transaksi mencurigakan jelang Pemilu Serentak 2024. Menurut Sahroni, hal tersebut penting agar transaksi mencurigakan tersebut bisa ditindaklanjuti oleh lembaga-lembaga penegak hukum di Indonesia.
Jakarta – Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) mencatat adanya aliran dana tindak pidana pencucian uang (TPPU) dari kegiatan-kegiatan ilegal di sektor kehutanan, pertambangan, hingga perikanan ke dalam proses kontestasi pemilihan umum atau pemilu.
Anda harus log masuk untuk menerbitkan komentar.