Pilkada di Tengah Transisi Pemerintahan
Pemerintah mengambil sejumlah langkah agar pilkada tak mengganggu stabilitas yang dibutuhkan saat transisi pemerintahan. Penyelenggaraan Pemilu 2024 berjalan tanpa gejolak…
Democracy, Economic & Constitution Institute (Deconstitute) adalah lembaga independen yang fokus dalam bidang penelitian, advokasi dan konsultasi seputar isu demokrasi, ekonomi konstitusional dan tata negara. DECONSTITUTE didirikan oleh sejumlah akademisi, peneliti dan aktivis dengan tujuan untuk berkontribusi dalam mencari solusi terbaik atas permasalahan atau isu bangsa tersebut.
Pemerintah mengambil sejumlah langkah agar pilkada tak mengganggu stabilitas yang dibutuhkan saat transisi pemerintahan. Penyelenggaraan Pemilu 2024 berjalan tanpa gejolak…
SinPo.id – Presiden Joko Widodo (Jokowi) mempercepat proses administrasi penyusunan Surat Presiden (Surpres) terkait pergantian Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU)….
MK diminta membuat norma baru yang memungkinkan pelantikan capres dan cawapres terpilih dipercepat. Gedung Mahkamah Konstitusi di Jalan Medan…
Jakarta, CNN Indonesia — Guru besar hukum tata negara, Yusril Ihza Mahendra menolak wacana MPR kembali berwenang memilih presiden lewat amendemen UUD 1945. Yusril…
Ketua Dewan Penasihat ICMI Jimly Asshiddiqie memuji kualitas Pemilu 2024, katanya jauh lebih baik ketimbang 2019. Apa benar demikian. WARTAKOTALIVE.COM,…
PIKIRAN RAKYAT – Ketua Dewan Pakar Front Penyelamat Demokrasi dan Reformasi Indonesia (FPDR), Ikrar Nusa Bhakti mengatakan setelah Reformasi 1998 masyarakat…
Harapan kemajuan berdemokrasi semakin jauh manakala putusan MK memuluskan anak kandung Presiden sebagai cawapres. Pengalaman pelaksanaan pemilihan presiden sebanyak empat…
JAKARTA – Relasi antara partai politik pengusung dengan presiden disebut sebagai suatu hal yang sesuai dengan konteks ketatanegaraan Indonesia. Karena itu, relasi antara presiden dan partai politik pengusung dinilai tidak boleh terputus.
Jakarta – Presiden Jokowi melantik Guntur Hamzah menjadi hakim konstitusi menggantikan Aswanto, yang dikocok ulang DPR. Seorang warga negara, Priyanto menilai kocok ulang itu janggal dan akan menggugat ke PTUN Jakarta.
Anda harus log masuk untuk menerbitkan komentar.