Skip to content
DECONSTITUTE

DECONSTITUTE

Democracy, Economic & Constitution Institute (Deconstitute) adalah lembaga independen yang fokus dalam bidang penelitian, advokasi dan konsultasi seputar isu demokrasi, ekonomi konstitusional dan tata negara. DECONSTITUTE didirikan oleh sejumlah akademisi, peneliti dan aktivis dengan tujuan untuk berkontribusi dalam mencari solusi terbaik atas permasalahan atau isu bangsa tersebut.

  • Beranda
  • Tentang Kami
  • Berita
  • Galeri
  • Home
  • presiden

Popular News

1

Sikap 8 Parpol di DPR Usai Muncul Usulan Kepala Daerah Dipilih DPRD

  • Berita
2

Demokrat: Perpol Soal Jabatan Sipil Polisi Aktif Langgar Konstitusi

  • Berita
3

UU TNI Kembali Digugat ke MK, Soroti Celah Bahaya Penempatan TNI Aktif di Jabatan Sipil

  • Berita
4

DPR Diminta Perkuat Partisipasi Publik

  • Berita
5

Komnas HAM Ingatkan Beda Wewenang Lembaga Independen-Negara di Revisi UU HAM

  • Berita
6

Refleksi atas Gugatan UU Penyandang Disabilitas

  • Berita
7

Kepala Badan Keahlian DPR sebut ada lima isu strategis RUU Sikdiknas

  • Berita
8

Reformasi Konstitusi Jadi Sorotan Ahli Hukum Nasional

  • Berita
  • Berita
1 tahun yang lalu1 tahun yang lalu

Sikap 8 Parpol di DPR Usai Muncul Usulan Kepala Daerah Dipilih DPRD

  • Berita
1 tahun yang lalu1 tahun yang lalu

Demokrat: Perpol Soal Jabatan Sipil Polisi Aktif Langgar Konstitusi

  • Berita
1 tahun yang lalu1 tahun yang lalu

UU TNI Kembali Digugat ke MK, Soroti Celah Bahaya Penempatan TNI Aktif di Jabatan Sipil

Tag: presiden

  • Berita

Pilkada di Tengah Transisi Pemerintahan

1 tahun yang lalu1 tahun yang lalu9 mins

Pemerintah mengambil sejumlah langkah agar pilkada tak mengganggu stabilitas yang dibutuhkan saat transisi pemerintahan. Penyelenggaraan Pemilu 2024 berjalan tanpa gejolak…

Continue reading
  • Berita

Jokowi Percepat Proses Administrasi Surpres Pergantian Ketua KPU

1 tahun yang lalu1 tahun yang lalu1 mins

SinPo.id – Presiden Joko Widodo (Jokowi) mempercepat proses administrasi penyusunan Surat Presiden (Surpres) terkait pergantian Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU)….

Continue reading
  • Berita

Pelantikan Presiden Diminta Dipercepat, Hakim MK Arif Hidayat: Kok Malah Melanggar UUD 1945

2 tahun yang lalu2 tahun yang lalu7 mins

MK diminta membuat norma baru yang memungkinkan pelantikan capres dan cawapres terpilih dipercepat.   Gedung Mahkamah Konstitusi di Jalan Medan…

Continue reading
  • Berita

Yusril Tolak Wacana Presiden Kembali Dipilih oleh MPR

2 tahun yang lalu2 tahun yang lalu4 mins

Jakarta, CNN Indonesia — Guru besar hukum tata negara, Yusril Ihza Mahendra menolak wacana MPR kembali berwenang memilih presiden lewat amendemen UUD 1945. Yusril…

Continue reading
  • Berita

Jimly Memuji Kualitas Pemilu 2024: pada 2019 Presiden Kampanye Sendiri, Birokrasi Ikut Bermain

2 tahun yang lalu2 tahun yang lalu4 mins

Ketua Dewan Penasihat ICMI Jimly Asshiddiqie memuji kualitas Pemilu 2024, katanya jauh lebih baik ketimbang 2019. Apa benar demikian. WARTAKOTALIVE.COM,…

Continue reading
  • Berita

Pascareformasi, Presiden Terpilih Lewat Cara Demokratis Justru Membunuh Demokrasi

2 tahun yang lalu2 tahun yang lalu3 mins

PIKIRAN RAKYAT – Ketua Dewan Pakar Front Penyelamat Demokrasi dan Reformasi Indonesia (FPDR), Ikrar Nusa Bhakti mengatakan setelah Reformasi 1998 masyarakat…

Continue reading
  • Berita

Peran Krusial Presiden

2 tahun yang lalu2 tahun yang lalu3 mins

Harapan kemajuan berdemokrasi semakin jauh manakala putusan MK memuluskan anak kandung Presiden sebagai cawapres. Pengalaman pelaksanaan pemilihan presiden sebanyak empat…

Continue reading
  • Berita

Presiden dan Parpol Pengusung tidak Boleh Putus Hubungan?

3 tahun yang lalu3 tahun yang lalu5 mins

JAKARTA – Relasi antara partai politik pengusung dengan presiden disebut sebagai suatu hal yang sesuai dengan konteks ketatanegaraan Indonesia. Karena itu, relasi antara presiden dan partai politik pengusung dinilai tidak boleh terputus.

Continue reading
  • Berita

Polemik Pergantian Hakim MK Aswanto ke Guntur Akan Dibawa ke PTUN Jakarta

3 tahun yang lalu3 tahun yang lalu6 mins

Jakarta – Presiden Jokowi melantik Guntur Hamzah menjadi hakim konstitusi menggantikan Aswanto, yang dikocok ulang DPR. Seorang warga negara, Priyanto menilai kocok ulang itu janggal dan akan menggugat ke PTUN Jakarta.

Continue reading

Tulisan Terbaru

  • Sikap 8 Parpol di DPR Usai Muncul Usulan Kepala Daerah Dipilih DPRD
  • Demokrat: Perpol Soal Jabatan Sipil Polisi Aktif Langgar Konstitusi
  • UU TNI Kembali Digugat ke MK, Soroti Celah Bahaya Penempatan TNI Aktif di Jabatan Sipil
  • DPR Diminta Perkuat Partisipasi Publik
  • Komnas HAM Ingatkan Beda Wewenang Lembaga Independen-Negara di Revisi UU HAM

Tentang Kami


Democracy, Economic & Constitution Institute (Deconstitute) adalah lembaga independen yang fokus dalam bidang penelitian, advokasi dan konsultasi seputar isu demokrasi, ekonomi konstitusional dan tata negara. DECONSTITUTE didirikan oleh sejumlah akademisi, peneliti dan aktivis dengan tujuan untuk berkontribusi dalam mencari solusi terbaik atas permasalahan atau isu bangsa tersebut.

Temukan Kami Di


  • WhatsApp
  • Instagram
  • Mail
© 2026 DECONSTITUTE. All rights reserved.
 

Memuat Komentar...
 

Anda harus log masuk untuk menerbitkan komentar.