Democracy, Economic & Constitution Institute (Deconstitute) adalah lembaga independen yang fokus dalam bidang penelitian, advokasi dan konsultasi seputar isu demokrasi, ekonomi konstitusional dan tata negara. DECONSTITUTE didirikan oleh sejumlah akademisi, peneliti dan aktivis dengan tujuan untuk berkontribusi dalam mencari solusi terbaik atas permasalahan atau isu bangsa tersebut.
JAKARTA – Mahkamah Konstitusi (MK) menolak gugatan perkara nomor 120/PUU-XX/2022 untuk memperpanjang masa jabatan anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) provinsi dan kabupaten/kota.
Jakarta – Pakar hukum tata negara Denny Indrayana menanggapi kasus dugaan penyebaran hoaks sistem pemilu yang naik ke tahap penyidikan. Kendati belum ada tersangkanya, Dia menilai menaikkan proses ke penyidikan menunjukkan Bareskrim berpendapat sudah ada tindak pidananya.
Jakarta – Ketua DPR RI Puan Maharani mengatakan DPR RI menghormati putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang mempertahankan sistem pemilu coblos caleg. Puan mengatakan DPR siap melaksanakan putusan tersebut.
Jakarta – Mahkamah Konstitusi (MK) akhirnya akan mengetok putusan yang paling ditunggu terkait Pemilu 2024. Rencananya putusan itu akan diketok pada Kamis (15/6/2023) esok. Apakah tetap sistem pemilu terbuka, diubah menjadi tertutup atau ada alternatif lain.
JAKARTA – Mahkamah Konstitusi (MK) belum mengagendakan sidang putusan sistem Pemilu.
JAKARTA – Indonesia Corruption Watch (ICW) bersama sejumlah organisasi lainnya mengirimkan surat kepada Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Anwar Usman, Senin (5/6/2023). Lewat surat itu, ICW dkk menyampaikan ihwal peraturan KPU RI terkait syarat calon anggota legislatif (caleg) mantan terpidana, termasuk eks koruptor, yang dinilai bertentangan dengan putusan MK.
JAKARTA – Mahkamah Konstitusi (MK) menegaskan, tidak ada kebocoran dalam putusan mengenai uji materi sistem pemilihan umum (pemilu) untuk anggota legislatif.
Jakarta – Juru bicara Mahkamah Konstitusi (MK) Fajar Laksono merespons Ahli Hukum Tata Negara Denny Indrayana yang membocorkan putusan terkait gugatan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu sistem Proporsional Terbuka.
JAKARTA – Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad mengatakan, delapan dari sembilan fraksi telah menyatakan penolakannya terhadap sistem proporsional tertutup. Ia berharap, sikap tersebut menjadi pertimbangan Mahkamah Konstitusi (MK) dalam mengeluarkan keputusannya nanti.
Jakarta – Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejaksaan Agung RI, Ketut Sumedana mengklaim pihaknya masih mempelajari putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menghapus wewenang Jaksa mengajukan Peninjauan Kembali atau PK. Kendati begitu, putusan itu tetap berlaku dan dijalankan sejak dibacakan.
Anda harus log masuk untuk menerbitkan komentar.