Democracy, Economic & Constitution Institute (Deconstitute) adalah lembaga independen yang fokus dalam bidang penelitian, advokasi dan konsultasi seputar isu demokrasi, ekonomi konstitusional dan tata negara. DECONSTITUTE didirikan oleh sejumlah akademisi, peneliti dan aktivis dengan tujuan untuk berkontribusi dalam mencari solusi terbaik atas permasalahan atau isu bangsa tersebut.
Jakarta – Perkumpulan Masyarakat Anti-Korupsi Indonesia (MAKI) berpandangan organisasi masyarakat (Ormas) tetap dapat mengajukan upaya hukum meskipun tidak memiliki Surat Keterangan Terdaftar (SKT) sebagai Ormas.
JAKARTA — Seorang advokat bernama Viktor Santoso Tandiasa mengajukan permohonan uji materi ke Mahkamah Konstitusi (MK) atas pasal yang mengatur pemilu lanjutan dan pemilu susulan dalam UU Pemilu. Gugatan ini bertujuan untuk mencegah terjadinya penundaan Pemilu 2024.
JAKARTA – Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) segera membacakan putusan terkait skandal pengubahan substansi putusan perkara nomor 103/PUU-XX/2022.
JAKARTA – Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) hari ini masih melakukan pemeriksaan lanjutan untuk mengusut skandal pengubahan substansi putusan perkara nomor 103/PUU-XX/2022 yang berkenaan dengan pencopotan eks hakim konstitusi Aswanto.
Jakarta – Koalisi Masyarakat Sipil melakukan audiensi dan penyerahan dukungan kepada Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) dalam mengusut skandal perubahan putusan MK yang disinyalir dilakukan oleh pihak-pihak tak bertanggung jawab. Salah satu perwakilan, Kurnia Ramadhana, mendorong MKMK menjatuhkan sanksi seberat-beratnya bagi jajaran yang terlibat.
Jakarta – Perubahan kalimat dalam pertimbangan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 103 mulai menemui titik terang. Perubahan pertimbangan itu yaitu dari ‘dengan demikian’ menjadi ‘ke depan’.
Jakarta – Hakim konstitusi Suhartoyo menegaskan perubahan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) diperbolehkan sepanjang untuk merapikan susunan kalimat dan redaksional, sepanjang tidak mengubah amar putusan. Hal itu lumrah dalam praktik sidang di berbagai pengadilan.
JAKARTA – Wakil Ketua MPR Hidayat Nur Wahid (HNW) mengapresasi putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menolak permohonan perpanjangan masa jabatan presiden lebih dari dua periode.
Jakarta – Mahkamah Konstitusi (MK) menolak guagatan perpanjangan masa jabatan presiden yang diajukan oleh pemohon, Herifuddin Daulay. Putusan ini disampaikan dalam sidang perkara Nomor 4/PUU-XXI/2023, Selasa (28/2/2023).
Jakarta -Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi tengah merekonstruksi skandal pengubahan putusan Mahkamah Konstitusi. Rekonstruksi ini dibuat untuk mengetahui siapa pelaku yang diduga mengubah putusan MK. “Kami akan membuat konstruksi awal atau gambaran naratif kasar peristiwanya,” kata Ketua MKMK I Dewa Gede Palguna, Kamis, 23 Februari 2023.
Anda harus log masuk untuk menerbitkan komentar.