Skip to content
DECONSTITUTE

DECONSTITUTE

Democracy, Economic & Constitution Institute (Deconstitute) adalah lembaga independen yang fokus dalam bidang penelitian, advokasi dan konsultasi seputar isu demokrasi, ekonomi konstitusional dan tata negara. DECONSTITUTE didirikan oleh sejumlah akademisi, peneliti dan aktivis dengan tujuan untuk berkontribusi dalam mencari solusi terbaik atas permasalahan atau isu bangsa tersebut.

  • Beranda
  • Tentang Kami
  • Berita
  • Galeri
  • Home
  • serikat buruh

Popular News

1

Sikap 8 Parpol di DPR Usai Muncul Usulan Kepala Daerah Dipilih DPRD

  • Berita
2

Demokrat: Perpol Soal Jabatan Sipil Polisi Aktif Langgar Konstitusi

  • Berita
3

UU TNI Kembali Digugat ke MK, Soroti Celah Bahaya Penempatan TNI Aktif di Jabatan Sipil

  • Berita
4

DPR Diminta Perkuat Partisipasi Publik

  • Berita
5

Komnas HAM Ingatkan Beda Wewenang Lembaga Independen-Negara di Revisi UU HAM

  • Berita
6

Refleksi atas Gugatan UU Penyandang Disabilitas

  • Berita
7

Kepala Badan Keahlian DPR sebut ada lima isu strategis RUU Sikdiknas

  • Berita
8

Reformasi Konstitusi Jadi Sorotan Ahli Hukum Nasional

  • Berita
  • Berita
3 tahun yang lalu3 tahun yang lalu

Sikap 8 Parpol di DPR Usai Muncul Usulan Kepala Daerah Dipilih DPRD

  • Berita
3 tahun yang lalu3 tahun yang lalu

Demokrat: Perpol Soal Jabatan Sipil Polisi Aktif Langgar Konstitusi

  • Berita
3 tahun yang lalu3 tahun yang lalu

UU TNI Kembali Digugat ke MK, Soroti Celah Bahaya Penempatan TNI Aktif di Jabatan Sipil

Tag: serikat buruh

  • Berita

Kawal Sidang Formil UU Cipta Kerja, 2.000 Buruh Bakal Geruduk MK dan Istana Hari Ini

3 tahun yang lalu3 tahun yang lalu9 mins

Jakarta – Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal mengatakan, sekitar 2.000 buruh berencana menggelar aksi unjuk rasa di depan Gedung Mahkamah Konstitusi (MK) dan Istana Negara, hari ini Senin 5 Juni 2023. Demo buruh ini dalam rangka mengawal sidang formil UU Cipta Kerja.

Continue reading
  • Berita

15 Serikat Buruh Kembali Gugat UU Ciptaker Ke MK

3 tahun yang lalu3 tahun yang lalu3 mins

Jakarta – Sebanyak 15 serikat buruh kembali mengajukan gugatan UU omnibus law Cipta Kerja (Ciptaker) ke Mahkamah Konstitusi (MK), kemarin. Sebelumnya, judicial review yang mereka didaftarkan pada 25 Januari 2023 lalu, ditolak karena dianggap tidak memenuhi syarat oleh MK.

Continue reading
  • Berita

Baru Disahkan, MK Terima Empat Permohonan Pengujian Formil Perppu Cipta Kerja

3 tahun yang lalu3 tahun yang lalu4 mins

JAKARTA – Mahkamah Konstitusi (MK) telah menerima empat permohonan pengujian formil dan materiel UU No 6/2023 tentang Penetapan Perppu Cipta Kerja yang ditetapkan pada 31 Maret 2023 lalu.

Continue reading
  • Berita

MK Tolak 3 Gugatan Terkait Perppu Cipta Kerja

3 tahun yang lalu3 tahun yang lalu2 mins

Jakarta – Mahkamah Konstitusi (MK) menolak tiga gugatan terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja. MK menilai para pemohon telah kehilangan objek permohonan lantaran Perppu itu sudah disahkan menjadi undang-undang.

Continue reading
  • Berita

18 Serikat Buruh Gugat Perppu Ciptaker Ke MK: Harus Dibatalkan!

3 tahun yang lalu3 tahun yang lalu2 mins

JAKARTA – Sebanyak 18 serikat buruh yang tergabung dalam Gerakan Nasional (Gekanas) mendaftarkan gugatan judicial review ke Mahkamah Konstitusi (MK) terhadap pengesahan Perppu Cipta Kerja menjadi UU 6/2023. 

Continue reading
  • Berita

13 Serikat Buruh Gugat Perppu Ciptaker ke MK Hari Ini

3 tahun yang lalu3 tahun yang lalu4 mins

Jakarta – Sebanyak 13 serikat buruh resmi mengajukan permohonan uji formil Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Perppu Ciptaker) ke Mahkamah Konstitusi (MK) hari ini, Rabu (25/1).

Continue reading

Tulisan Terbaru

  • Sikap 8 Parpol di DPR Usai Muncul Usulan Kepala Daerah Dipilih DPRD
  • Demokrat: Perpol Soal Jabatan Sipil Polisi Aktif Langgar Konstitusi
  • UU TNI Kembali Digugat ke MK, Soroti Celah Bahaya Penempatan TNI Aktif di Jabatan Sipil
  • DPR Diminta Perkuat Partisipasi Publik
  • Komnas HAM Ingatkan Beda Wewenang Lembaga Independen-Negara di Revisi UU HAM

Tentang Kami


Democracy, Economic & Constitution Institute (Deconstitute) adalah lembaga independen yang fokus dalam bidang penelitian, advokasi dan konsultasi seputar isu demokrasi, ekonomi konstitusional dan tata negara. DECONSTITUTE didirikan oleh sejumlah akademisi, peneliti dan aktivis dengan tujuan untuk berkontribusi dalam mencari solusi terbaik atas permasalahan atau isu bangsa tersebut.

Temukan Kami Di


  • WhatsApp
  • Instagram
  • Mail
© 2026 DECONSTITUTE. All rights reserved.
 

Memuat Komentar...
 

Anda harus log masuk untuk menerbitkan komentar.