Democracy, Economic & Constitution Institute (Deconstitute) adalah lembaga independen yang fokus dalam bidang penelitian, advokasi dan konsultasi seputar isu demokrasi, ekonomi konstitusional dan tata negara. DECONSTITUTE didirikan oleh sejumlah akademisi, peneliti dan aktivis dengan tujuan untuk berkontribusi dalam mencari solusi terbaik atas permasalahan atau isu bangsa tersebut.
Jakarta – Juru bicara Mahkamah Konstitusi (MK) Fajar Laksono merespons Ahli Hukum Tata Negara Denny Indrayana yang membocorkan putusan terkait gugatan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu sistem Proporsional Terbuka.
Jakarta – Presiden Joko Widodo (Jokowi) berharap Mahkamah Konstitusi (MK) melakukan persiapan yang matang di tahun politik. Tujuannya, agar MK menjadi wasit yang adil dalam sengketa Pemilu maupun Pilpres 2024.
Jakarta – Mahkamah Konstitusi (MK) segera memutuskan soal judicial review sistem pemilu. NasDem berharap hakim MK memutuskan bahwa model Pemilu 2024 tetap sama yaitu proporsional terbuka.
Jakarta – Mahkamah Konstitusi (MK) menegaskan sidang pemeriksaan judicial review soal sistem pemilu sudah selesai dilaksanakan. Dalam waktu dekat, MK akan memutuskan nasib sistem pemilu 2024, apakah proporsional terbuka, proporsional tertutup atau menggunakan model baru/campuran.
JAKARTA – Mantan Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah meminta Mahkamah Konstitusi (MK) menolak gugatan terhadap sistem proporsional terbuka yang diajukan sejumlah kader partai politik dan warga. Sebab mengabulkan gugatan ini sama halnya dengan berjalan mundur.
Jakarta – Hakim konstitusi Enny Nurbaningsih menanyakan modifikasi sistem pemilu yang paling cocok untuk diterapkan di Indonesia. Hal itu melihat fenomena kutu loncat petualang politik hingga kekurangan proporsional terbuka dan tertutup.
JAKARTA – Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Anwar Usman menyatakan bahwa hari ini, Senin (15/5/2023), merupakan hari terakhir sidang Uji Materiil UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu sistem Proporsional Terbuka jika Partai Nasdem dan Partai Gelora tidak menghadirkan ahli.
Jakarta – Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) Arief Hidayat mempertanyakan kaitan sistem pemilu dengan keterwakilan 30 persen perempuan di parlemen. Menurut Arief, sistem proporsional terbuka ataupun sistem proporsional tertutup harus bisa mewujudkan affirmative action keterwakilan perempuan.
Jakarta – Mahkamah Konstitusi kembali menggelar sidang gugatan UU Pemilu terkait sistem pemilu proporsional terbuka dengan nomor perkara 114/PUU-XX/2022 di Gedung MK, Jakarta, pada Selasa (9/5).
Jakarta – Wakil Ketua MK Saldi Isra meminta ahli untuk mengelaborasi seandainya Indonesia menggunakan sistem pemilu campuran yaitu mengawinkan sistem proporsional terbuka dengan sistem proporsional tertutup. Sebab masing-masing sistem itu memiliki kelebihan dan keunggulan masing-masing.
Anda harus log masuk untuk menerbitkan komentar.