undang-undang | DECONSTITUTE

RUU Perampasan Aset: Cermin yang Ditutup

Deconstitute6 bulan yang lalu6 bulan yang lalu8 mins

Ilustrasi(KOMPAS/JITET) ADA saat ketika sebuah rancangan undang-undang seperti cahaya senja. Redup, samar, dan hampir padam. RUU Perampasan Aset pernah berada di…

Kadernya Ajukan Judicial Review Sistem Pemilu, PDI-P: Kami Hormati Apapun Putusan MK

3 tahun yang lalu3 tahun yang lalu5 mins

JAKARTA – Ketua Umum PDI Perjuangan (PDI P) Hasto Kristiyanto menyatakan, pihaknya tidak memiliki legal standing untuk mengajukan uji materi atau judicial review ke Mahkamah Konstitusi (MK) terkait penerapan sistem pemilu terbuka.

Mahkamah Konstitusi Diminta Tak Terjebak pada Penentuan Sistem Pemilu

3 tahun yang lalu3 tahun yang lalu3 mins

JAKARTA – Sekretaris Fraksi Nasdem di DPR Saan Mustopa meminta Mahkamah Konstitusi (MK) turut melibatkan partai-partai politik di parlemen untuk menyampaikan pandangannya terkait wacana sistem pemilu proporsional tertutup.

Ramai Parpol di DPR Tolak Sistem Pemilu Proposional Tertutup yang Sempat Diusulkan PDIP

3 tahun yang lalu3 tahun yang lalu7 mins

JAKARTA – Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Hasyim As’yari melontarkan pernyataan kalau sistem Pemilu 2024 akan berpotensi digelar dengan sistem proporsional tertutup.

Suhartoyo Bahas Hukum Acara Pengujian Undang-Undang bagi PKPA FH UNAND

3 tahun yang lalu3 tahun yang lalu7 mins

JAKARTA – Pengujian undang-undang (PUU) terhadap UUD 1945 merupakan bagian dari kewenangan MK yang paling penting. Demikian disampaikan oleh Hakim Konstitusi Suhartoyo dalam Pendidikan Khusus Profesi Advokat (PKPA) Angkatan ke-XIV yang diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Universitas Andalas (FH Unand) bekerja sama dengan Dewan Pimpinan Nasional Perhimpunan Advokat Indonesia (DPN PERADI) yang dimoderatori oleh Beni Kharisma Arrasuli, pada Sabtu (24/12/2022).

UU Pemilu Digugat, MK Diminta Perpanjang Jabatan Anggota KPUD hingga Pilkada 2024 Beres

3 tahun yang lalu3 tahun yang lalu6 mins

JAKARTA – Yayasan Pusat Studi Strategis dan Kebijakan Indonesia atau Centre for Strategic and Indonesian Public Policy (CSIPP) mengajukan permohonan judicial review UU Pemilu ke Mahkamah Konstitusi. Bersama 2 warga negara bernama Bahrain dan Dedi Subroto, mereka meminta Mahkamah supaya memperpanjang masa bakti ribuan anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) tingkat provinsi, kabupaten, dan kota atar diperpanjang setelah Pilkada Serentak pada November 2024 berakhir. Saat ini, karena beragamnya waktu pelantikan, masa jabatan anggota KPU daerah akan berakhir bervariasi, termasuk di tengah persiapan Pemilu 2024.

Pemohon Cabut Permohonan Uji Konstitusionalitas Peraturan Presiden

3 tahun yang lalu3 tahun yang lalu4 mins

JAKARTA – Mahkamah Konstitusi (MK) kembali menggelar sidang pengujian Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (UU P3) pada Senin (19/12/2022). Permohonan ini diajukan oleh Bonatua Silalahi dan PT Bina Jasa Konstruksi sebagai para Pemohon.

Konsep Perlindungan Pekerja dalam Konstitusi

3 tahun yang lalu3 tahun yang lalu6 mins

SOLO – Hakim Konstitusi Manahan M.P. Sitompul menjadi narasumber dalam Seminar Nasional dengan tema “Mahkamah konstitusi dan Perlindungan Hak-Hak Konstitusional Pekerja/Buruh Indonesia” pada Sabtu (10/12/2022) di Universitas Surakarta (FH UNSA), Solo. Kegiatan ini diselenggarakan atas kerja sama Mahkamah Konstitusi dengan Fakultas Hukum UNSA dengan menghadirkan pula narasumber dari Fakultas Hukum UNS dan UNSA, yakni Sunny Ummul Firdaus dan Al Ghozali Hide Wulakada.

MKMK Buka Suara soal Pemohon Uji Materi Tolak Adies Kadir Periksa Perkara

Prabowo Sudah Teken Keppres Adies Kadir Jadi Hakim MK

Komisi II DPR: Ambang Batas Parlemen Membangun Parpol yang Sehat

Tag: undang-undang