Democracy, Economic & Constitution Institute (Deconstitute) adalah lembaga independen yang fokus dalam bidang penelitian, advokasi dan konsultasi seputar isu demokrasi, ekonomi konstitusional dan tata negara. DECONSTITUTE didirikan oleh sejumlah akademisi, peneliti dan aktivis dengan tujuan untuk berkontribusi dalam mencari solusi terbaik atas permasalahan atau isu bangsa tersebut.
Sejumlah mantan hakim mengkritik upaya ‘diam-diam’ DPR dan pemerintah merevisi UU MK. Foto: Republika/Prayogi REPUBLIKA.CO.ID, oleh Rizky Suryarandika, Nawir Arsyad Akbar…
JAKARTA – Mahkamah Kontitusi (MK) mengabulkan permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (UU MK).
Jakarta – Pengacara Priyanto menggugat Surat Keputusan Presiden Jokowi tentang Guntur Hamzah menjadi hakim konstitusi menggantikan Aswanto ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta. Kini Priyanto mencabut gugatan itu.
Jakarta – Pakar Hukum Tata Negara Jimly Asshidiqie menilai perubahan UU Mahkamah Konstitusi (MK) merupakan cerminan dari kemarahan DPR terkait putusan yang menyatakan UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Ciptaker) inkonstitusional bersyarat.
JAKARTA – Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) batal mendengarkan keterangan hakim konstitusi Saldi Isra dan Suhartoyo yang sedianya diagendakan pada Senin (27/2/2023) hari ini.
Jakarta – Koordinator Aliansi Masyarakat Pemerhati Mahkamah Konstitusi Guy Rangga Boro menyayangkan adanya laporan terhadap 9 hakim MK ke Polda Metro Jaya atas putusannya dalam Perkara Nomor 103/PUU-XX/2022. Perkara ini terkait uji materi UU MK yang membahas pencopotan Aswanto dari Hakim Konstitusi.
JAKARTA – Kesepakatan pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) buat merevisi Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (MK) dinilai kental dengan nuansa “tukar guling” di antara kepentingan penguasa dan legislatif.
JAKARTA – Advokat Zico Leonard Djagardo Simanjuntak kembali menguji pasal pemberhentian hakim konstitusi, khususnya pencopotan hakim Aswanto, ke Mahkamah Konstitusi menyusul adanya perubahan frasa dalam putusan 103/PUU-XX/2022. Dua hakim konstitusi, yaitu Arief Hidayat dan Guntur Hamzah, beserta panitera MK Muhidin diminta Zico tidak turut menangani perkara tersebut.
Jakarta – Komisi III DPR secara resmi mengusulkan revisi terhadap Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (MK).
Jakarta – Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) menargetkan penyelesaian investigasi dugaan perubahan substansi putusan perkara nomor: 103/PUU-XX/2022 terkait uji materi UU MK yang membahas pencopotan hakim Aswanto rampung pada 1 Maret 2023.
Anda harus log masuk untuk menerbitkan komentar.